Oleh Yuga Anggana – Akademisi, Pemusik, dan Pegiatan Literasi
CERAKEN.ID — Ada malam-malam di eRKaem yang tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam format laporan mana pun. Kursi kayu berserakan setelah diskusi. Gelas kopi dingin di atas meja yang tidak terlalu rata. Kabel gitar melingkar di lantai seperti ular tidur. Dan kami, beberapa orang yang terlalu keras kepala untuk pulang, masih duduk melingkar membicarakan hal-hal yang terlalu besar untuk ukuran ruangan sekecil itu: musik, sastra, kampung, masa depan kebudayaan Lombok yang waktu itu terasa jauh dan agak samar.
eRKaem adalah sebuah rumah kecil di Montong Kedaton, desa Meninting. Bukan gedung kebudayaan, bukan lembaga resmi. Hanya rumah, dengan pintu yang sering tidak terkunci dan kalender di dinding yang sudah lewat tiga bulan dari bulan yang seharusnya. Di sana kami mencetak poster ketika uang terkumpul, meminjam kabel dari teman, dan kadang memindahkan amplifier dengan motor karena penyewaan pickup terasa terlalu mahal untuk kas yang isinya bisa dihitung pakai jari.
Saya menceritakan semua itu bukan untuk bernostalgia. Melainkan karena beberapa tahun setelahnya, saya harus memahami bahwa dunia tempat saya belajar berkesenian itu akan bertabrakan dengan sebuah sistem yang jauh lebih besar, lebih rapi, dan jauh lebih banyak menggunakan istilah berbahasa Inggris. Namanya Dana Indonesiana. Dan inilah catatan dari dalam sistem itu, catatan yang tidak akan pernah muncul di laporan evaluasi mana pun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
* * *
Sebelum Ada Istilah Termin Pencairan
Komunitas eRKaem tumbuh seperti kebanyakan komunitas kecil di Lombok: dari rumah pribadi, kopi murah, sosis lima ribuan, dan kesediaan untuk mengerjakan semuanya sendiri. Kami menjadi panitia sekaligus pemain musik, kurator sekaligus tukang angkut, moderator diskusi sekaligus penjaga parkir. Logikanya sederhana: kalau bukan kami yang membuat ruang ini hidup, mungkin tidak ada yang melakukannya.
Tidak ada satu pun dari kami yang tahu semua itu akan dibawa ke mana. Kami hanya merasa harus tetap bergerak. Maka saya sempat merasa aneh ketika suatu hari negara datang membawa dana kebudayaan dalam jumlah yang sebelumnya bahkan tidak pernah kami bayangkan. Tiba-tiba kerja yang dulu dilakukan dengan uang patungan mulai dibicarakan dalam bahasa anggaran. Diskusi kecil yang dulu cukup diumumkan lewat poster fotokopian berubah menjadi program dengan jadwal, target, indikator, dan laporan evaluasi.
Saya masih ingat bagaimana pertama kali membaca kategori-kategori dalam Dana Indonesiana. Kalimat-kalimatnya terasa sangat resmi, hampir seperti bahasa yang datang dari galaksi lain. Tapi di saat yang sama, untuk pertama kalinya, saya merasa negara benar-benar melihat kerja kebudayaan sebagai sesuatu yang layak didukung secara serius. Perasaan itu sunyi, tapi hangat. Seperti akhirnya diakui setelah lama bekerja dalam senyap.
* * *
Negara Datang Membawa Dana, dan Juga Logikanya Sendiri
Pada tahun 2022, saya pertama kali menerima Dana Indonesiana sebagai penerima perorangan melalui kategori Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan, dengan anggaran mendekati dua ratus lima puluh juta rupiah. Jumlah yang masih terasa agak tidak nyata bagi seseorang yang terlalu lama terbiasa membuat kegiatan dari sisa honor manggung.
Bersamaan dengan dana, datang pula dunia yang sebelumnya tidak akrab bagi saya: revisi administrasi, rincian anggaran, laporan kemajuan, termin pencairan. Laptop yang dulu dipakai untuk menulis dan merekam musik perlahan berubah menjadi tempat menyusun spreadsheet dan memeriksa kuitansi. Saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu membaca format laporan dibanding membaca buku. Dan di titik tertentu, saya menyadari sesuatu yang tidak pernah ada dalam bayangan ketika pertama kali memutuskan untuk berkesenian: saya sedang belajar menjadi akuntan paruh waktu.
Tapi perubahan yang paling diam-diam, yang paling jarang dibicarakan, bukan soal administrasi. Ia soal bagaimana sistem pendanaan perlahan ikut membentuk cara kami membayangkan karya, bahkan sebelum karya itu dibuat.
Dulu banyak gagasan lahir dari obrolan dan kegelisahan yang datang begitu saja. Sebuah pertunjukan bisa dibuat hanya karena ada ruang kosong yang terasa sayang jika dibiarkan diam. Sekarang pertanyaan yang lebih sering muncul justru: ini masuk kategori apa? Isu seperti ini punya peluang tidak? Formatnya lebih cocok diajukan ke program yang mana? Itu bukan kebebasan berkarya. Itu negosiasi kreatif yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dan mungkin itulah harga paling tersembunyi dari sistem hibah: ia tidak hanya mendanai karya, ia ikut mengarahkan imajinasi yang melahirkannya.
Saya tahu betul apa yang berhasil dilakukan program ini: orang-orang yang selama ini bekerja tanpa honor mulai bisa dibayar lebih layak, riset yang dulu hanya jadi obrolan tongkrongan akhirnya bisa diselesaikan, banyak gagasan yang selama bertahun-tahun hanya hidup sebagai mimpi akhirnya menemukan ruang untuk menjadi nyata. Manfaat itu nyata dan saya mengalaminya langsung. Tapi justru karena itu, persoalan-persoalan yang menyertainya perlu dibicarakan dengan jujur.
* * *
Kelas Baru di Dunia Lama
Yang paling mengusik dari ekosistem hibah kebudayaan bukan soal siapa yang menerima dan siapa yang tidak. Yang lebih mengusik adalah apa yang terjadi pada hubungan antarsesama pekerja budaya setelah sistem itu ada.
Saya mulai sering mendengar komentar yang terdengar seperti bercanda tapi menyimpan nada getir: enak ya dekat orang dalam, seniman proyek, seniman proposal, bikin karya begitu saja kok ratusan juta? Kalimat-kalimat itu muncul di tongkrongan, media sosial, percakapan informal. Awalnya saya sempat terganggu. Tapi semakin lama saya justru mulai memahami bahwa sebagian besar sindiran itu lahir dari kelelahan kolektif yang nyata: bertahun-tahun bekerja dengan biaya sendiri, tidak pernah benar-benar stabil, lalu melihat seseorang mendapat dana ratusan juta dari sistem yang terasa jauh dan tidak sepenuhnya dipahami.
Yang perlu dipahami adalah ini: kecurigaan horizontal itu bukan kelemahan karakter. Ia adalah produk dari desain sistem yang tidak inklusif. Sistem yang tidak transparan dan tidak ramah bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa administrasi secara struktural akan memproduksi kecurigaan antarsesama. Bukan karena orangnya iri, tapi karena sistem tidak memberi cukup ruang untuk memahami bagaimana semuanya bekerja. Selama proses seleksi terasa seperti kotak hitam yang tiba-tiba mengeluarkan pengumuman angka ratusan juta tanpa penjelasan yang bisa dipahami publik, syak wasangka di tongkrongan tidak akan pernah benar-benar reda.
Tanpa disadari, ekosistem hibah menciptakan kelas baru: mereka yang mampu menerjemahkan gagasan ke bahasa proposal, dan mereka yang tertinggal di luar sistem meski kerja budayanya sama pentingnya. Bukan karena yang satu lebih berbakat, tapi karena bahasa yang dipakai sistem itu asing bagi sebagian besar pekerja budaya yang justru paling lama menghidupkan ekosistem ini dari bawah. Saya pernah berada di kedua posisi itu, dan saya bisa masuk ke dalam sistem bukan karena keistimewaan apa pun, melainkan karena memilih belajar keras memahami bahasanya. Sebuah pilihan yang tidak semua orang punya waktu, energi, atau akses untuk melakukannya. Tentu dibumbui dengan banyak keberuntungan. Toh saya pun pernah mengalami penolakan proposal.
Orang-orang biasanya hanya melihat angka bantuannya. Mereka jarang melihat malam-malam ketika penerima hibah masih menyusun revisi anggaran jam dua belas malam, atau bagaimana banyak pekerja budaya perlahan lebih akrab dengan folder administrasi dibanding ruang latihan. Para penerima hibah juga lelah. Bedanya, kami mengalaminya dari dalam.
* * *
Kalau dari Mereka Boleh Lambat, Kenapa dari Kami Harus Cepat?
Tahun-tahun sebelumnya saya membantu sebuah festival yang lolos Dana Indonesiana kategori Pendayagunaan Ruang Publik, sekaligus membantu administrasi sebuah lembaga penerima Dana Institusional. Keduanya mengalami hal yang sama: diabaikan berbulan-bulan. Festival sudah dinyatakan lolos jauh sebelum pelaksanaan, tapi hingga acara benar-benar selesai digelar, jangankan dananya cair, dokumen kontrak pun belum keluar. Lembaga satunya masih menunggu evaluasi laporan yang prosesnya sudah berjalan hampir setahun penuh tanpa kepastian kapan akan selesai.
Tapi ketika pihak mereka membutuhkan sesuatu dari kami, segalanya berubah dramatis. Tiba-tiba ada undangan pendampingan yang harus dihadiri hari itu juga. Tiba-tiba ada dokumen yang harus dilengkapi dalam hitungan jam. Tiba-tiba ada evaluasi BPK yang jadwalnya diumumkan mendadak. Kalau dari pihak mereka bisa lambat berbulan-bulan, kenapa giliran mereka yang membutuhkan sesuatu, semua harus selesai sebelum makan siang?
Asimetri itu bukan kebetulan. Ia adalah cerminan dari relasi kuasa yang bekerja di dalam sistem ini, dan ia membawa saya pada pertanyaan yang sebenarnya ingin saya ajukan sejak awal: dalam logika pemerintah, Dana Indonesiana ini dimaknai sebagai apa? Apakah praktisi seni budaya dipandang sebagai mitra setara, atau sebagai penerima bantuan yang harus selalu siap sedia kapan pun dipanggil?
Sistem pelaporannya sendiri menyimpan ironi yang tidak kecil. Selama standar laporan pertanggungjawaban kesenian disamakan dengan proyek pembangunan jalan tol, jangan heran kalau energi penerima hibah lebih banyak habis di spreadsheet daripada di panggung. Format laporan keuangan begitu rinci sehingga pada akhirnya lebih banyak mengajarkan orang mahir menavigasi kertas, bukan jujur melaporkan proses kreatif. Fokus pemeriksaan seharusnya digeser: bukan dari keabsahan formalitas kuitansi toko, melainkan dari substansi ketercapaian kemanfaatan budaya. Kalau karyanya terbukti berdampak dan terdokumentasi dengan baik, prosedur administrasinya harus disederhanakan, bukan justru diperumit.
Soal fleksibilitas anggaran juga perlu dibicarakan. Ketika belanja kurang dari RAB, penerima harus mengembalikan sisa. Ketika belanja melebihi RAB, penerima menanggung kelebihannya sendiri. Padahal harga barang di pasar tidak pernah statis. Kekurangan dan kelebihan antar pos anggaran seharusnya bisa saling melengkapi, selama total pengeluaran tidak melampaui total anggaran yang disetujui dan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas yang akuntabel jauh lebih mencerminkan realitas lapangan dibanding kekakuan yang memaksa penerima menutup selisih dari kantong sendiri.
Kemudian soal helpdesk. Ketika sistem masih menyimpan berbagai kendala dan penerima tidak punya tempat lain untuk bertanya, helpdesk yang tidak menjawab bukan hanya tidak membantu, ia secara aktif memperburuk keadaan. Dan ketika sistem yang sudah berjalan baik di tahun sebelumnya diganti dengan sistem baru yang lebih rumit dan belum teruji tanpa penjelasan memadai, satu pertanyaan muncul dengan sendirinya: untuk siapa sebenarnya pembaruan itu dibuat?
* * *
Mitra atau Penerima Bantuan? Dan Apa yang Harus Berubah
Sudah sejak lama, jauh sebelum Dana Indonesiana ada, praktisi seni dan budaya di seluruh Indonesia bekerja secara mandiri membangun ekosistem kebudayaan. Dari rumah-rumah kecil yang pintunya selalu terbuka, dari komunitas yang menghidupi dirinya sendiri dengan cara yang tidak pernah terlihat dalam laporan pemerintah mana pun. Dana Indonesiana yang hadir belakangan seharusnya dipahami bukan sebagai pemberian, melainkan sebagai bentuk sinergi yang memang sudah semestinya ada. Negara datang, dan seharusnya datang sebagai mitra.
Tapi relasi mitra tidak bisa hanya diklaim dalam jargon pemajuan kebudayaan. Ia harus terasa sampai ke tingkat sistem. Dan kalau saya boleh menawarkan sesuatu dari dalam pengalaman ini, ada beberapa hal yang menurut saya perlu benar-benar berubah, bukan di tingkat pelaksana, melainkan di tingkat kebijakan.
Pertama, hentikan logika yang menyamakan seniman dengan kontraktor jalan tol. Tidak ada yang lebih melelahkan dari memaksa seorang kreator tiba-tiba menjadi akuntan publik. Negara seharusnya menyediakan fasilitator administrasi di setiap wilayah, penerjemah birokrasi yang bertugas mendampingi komunitas dalam menyusun proposal, mengelola anggaran, hingga membereskan pajak. Dengan begitu, seniman bisa fokus pada ruang latihan dan kualitas karya, bukan pada keabsahan kuitansi.
Kedua, buka jalur seleksi yang lebih beragam. Sistem yang hanya menerima proposal PDF secara diam-diam mendiskriminasi pelaku budaya yang berbasis tradisi lisan, komunitas pedalaman, atau mereka yang tidak fasih dengan bahasa akademis dan aplikasi digital. Presentasi lisan, wawancara terbuka, atau penjaringan berbasis rekam jejak lapangan seharusnya menjadi pilihan yang tersedia. Tim kurator negara yang harus turun ke lapangan memverifikasi kelayakan komunitas, bukan komunitas daerah yang dipaksa tunduk pada formulir daring yang membingungkan.
Ketiga, buat proses seleksi menjadi transparan. Kecurigaan di tongkrongan itu akan runtuh sendiri kalau negara mau mempublikasikan alasan di balik setiap kelulusan: mengapa sebuah karya dianggap layak didanai ratusan juta, apa dampak ekosistemnya, apa nilai pentingnya. Ketika alasannya bisa dibaca dan dinalar oleh publik, syak wasangka berubah menjadi ruang belajar bersama. Itu jauh lebih produktif daripada sindiran di grup WhatsApp.
Keempat, dan ini mungkin yang paling struktural: selama sistemnya berbasis hibah tahunan, yang tumbuh subur bukan ekosistem kebudayaan, melainkan komunitas musiman yang muncul saat pendaftaran dibuka dan menghilang saat laporan selesai. Pendanaan jangka panjang untuk institusi atau komunitas yang terbukti konsisten bukan sekadar lebih adil, ia lebih masuk akal secara ekosistem. Dana bukan untuk menghasilkan event setahun sekali, melainkan untuk menjamin keberlanjutan hidup institusi seni agar mereka bisa mandiri dalam jangka panjang.
Intinya sederhana: dekatkan birokrasi kepada realitas kebudayaan, bukan paksa kebudayaan tunduk pada ketatnya birokrasi. Selama negara belum membenahi ini, stimulus dana sebesar apa pun justru akan memecah belah solidaritas organik yang selama ini menjadi tulang punggung ekosistem kebudayaan di akar rumput.
* * *
Saya menulis ini bukan sebagai penolakan terhadap program ini. Justru sebaliknya. Tapi justru karena saya percaya pada potensinya, persoalan-persoalan ini perlu dibicarakan dengan jujur, bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai undangan untuk berpikir bersama tentang bagaimana sistem ini bisa benar-benar menjadi apa yang ia janjikan.
Sebab pada akhirnya, kebudayaan tidak hidup di dokumen program. Ia hidup di ruang latihan yang sempit, di percakapan setelah acara selesai, di warung kopi tempat ide-ide berantakan dibicarakan tanpa tahu apakah akan menjadi apa-apa. Ia hidup di tangan orang-orang yang sudah lebih dulu ada, jauh sebelum ada kanal pendaftaran dan formulir proposal.
Kalau negara sungguh-sungguh ingin bersinergi dengan mereka, langkah pertama yang paling sederhana adalah ini: berhenti memperlakukan mereka seperti penerima bantuan, dan mulai memperlakukan mereka sebagai mitra yang kerja kerasnya selama ini memang sudah layak mendapat pengakuan.
Sampai hari ini saya masih sering teringat malam-malam di eRKaem. Kursi plastik yang belum dirapikan. Kopi yang sudah terlanjur dingin. Tidak ada target capaian waktu itu, tidak ada indikator keberhasilan. Yang ada hanya beberapa orang yang memilih tetap berkumpul dan membuat sesuatu bersama-sama, bahkan ketika tidak ada siapa pun yang menjanjikan mereka apa-apa.
Sangat mudah membuat kebudayaan menjadi rapi.
Yang jauh lebih sulit adalah menjaga agar ia tetap hidup. (*)
Editor : ceraken editor
