LOMBOK TIMUR(ceraken.id) – Memasuki hari ke tiga di minggu pertama bulan Ramadhan 1445 hijriah ini, sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Lombok Timur, terpantau mulai naik harga.
Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada Pekan pertama Maret 2024, ada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan tren peningkatan harga
Di antara komoditas ini ada cabai merah yang naik sebesar 9,15 persen, minyak goreng 0,44 % , telur ayam ras 5,26 % , beras 3,06 % , daging ayam ras 4,34?n cabai rawit naik 15,94 % .
Mengatasi persoalan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik mengingatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur untuk memperhatikan sejumlah komoditas tersebut yang dinilai menyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lombok Timur pada pekan lalu.
“Saya berharap harga komoditas tersebut dapat kembali stabil di pekan ini,” ucap Juaini pada saat rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual pada Rabu (13/3/2024).
Pada kesempatan itu, Juaini selain meminta TPID untuk berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak yang berperan dalam perkembangan harga, ia juga meminta agar dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan daerah lain sebagai upaya stabilisasi, termasuk penggunaan belanja tidak terduga (BTT) seperti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
Juaini melanjutkan, sebanyak 10 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan IPH tertinggi pada pekan pertama Maret 2024 lalu. Salah satunya Lombok Timur dengan IPH 7,99 % .
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir pada rakor tersebut menegaskan kepada masing-masing kepala daerah agar meningkatkan pelaksanaan serta memantau gerakan menanam, terutama bagi daerah-daerah yang capaiannya belum bisa mengatasi inflasi. Selain itu juga melakukan operasi pasar secara masif.
“Kepada kepala daerah lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar, jangan sampai dari minggu ke minggu harga-harga khususnya beras, belum dapat dikendalikan,” ujarnya.
Selain Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tersebut diikuti pula seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia.***
