CERAKEN.ID– Inflasi kerap dipahami sebagai persoalan angka dan statistik ekonomi. Namun di balik grafik dan persentase itu, terdapat dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah.
Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar persoalan pasar, melainkan menyentuh ketahanan rumah tangga, kualitas konsumsi, hingga ketenangan warga dalam menjalankan aktivitas, termasuk ibadah.
Situasi ini menjadi semakin penting ketika umat Islam bersiap memasuki Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah. Secara historis, momentum Ramadhan hampir selalu diiringi peningkatan konsumsi masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lonjakan permintaan ini berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan dan distribusi tidak dikelola dengan baik.
Kesadaran atas tantangan tersebut menjadi dasar digelarnya High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram yang dipimpin Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas administratif pemerintah, tetapi memiliki nilai sosial dan spiritual. Upaya menjaga harga tetap terjangkau, menurutnya, merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus ladang ibadah.
“Yakinlah bahwa apabila kita maksimal berbuat di TPID untuk pengendalian inflasi, sehingga harga dapat terjangkau oleh masyarakat dan situasi menjadi tenang serta tidak memberatkan, maka hal itu akan menjadi ladang ibadah bagi kita semua,” ujarnya.
Arahan tersebut bukan sekadar motivasi, tetapi diikuti langkah-langkah strategis yang harus dijalankan seluruh anggota TPID, terutama organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.
Langkah pertama adalah mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas penting. Pengawasan yang rutin memungkinkan pemerintah bergerak cepat ketika terjadi potensi kenaikan harga atau gangguan pasokan.
Langkah kedua, optimalisasi intervensi pasar melalui berbagai program seperti Pasar Rakyat atau Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, Kolaborasi Operasi Pasar Keliling (KOPLing), serta Warung Pantau Tanggap Inflasi Mataram.
Program-program ini dirancang untuk menghadirkan komoditas penting dengan harga terjangkau langsung di tengah masyarakat.
Langkah berikutnya adalah memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Gangguan distribusi, sekecil apa pun, sering kali menjadi pemicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Karena itu, kelancaran jalur pasokan menjadi perhatian utama.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan edukasi publik mengenai kondisi pasokan dan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Edukasi ini penting untuk mencegah panic buying yang justru dapat memperparah situasi pasar.
Langkah terakhir adalah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga keuangan, aparat keamanan, maupun pelaku usaha, sehingga pengendalian inflasi menjadi gerakan bersama.
Menurut Wakil Wali Kota, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada soliditas kerja sama antar pemangku kepentingan.
Dukungan Bank Indonesia Perwakilan NTB, Bulog, unsur kepolisian, dan seluruh anggota TPID menjadi faktor penting agar pasokan tetap terjaga, distribusi lancar, dan harga stabil.
Di sisi lain, tantangan ke depan juga tidak ringan. Dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, ketidakpastian geopolitik global, hingga dinamika harga energi dapat mempengaruhi stabilitas harga di daerah.
Karena itu, inovasi dan adaptasi kebijakan menjadi kunci agar TPID mampu merespons berbagai potensi gejolak dengan cepat dan tepat.
Menariknya, pertemuan tersebut juga membawa kabar baik bagi kondisi ekonomi Kota Mataram.
Dalam laporannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman, menyampaikan bahwa pada Januari 2026 Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan.
Deflasi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, pelaksanaan program KOPLing TPID selama sembilan hari di sejumlah kelurahan yang berhasil membantu menjaga stabilitas harga.
Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, Bulog, Dinas Perdagangan, hingga pelaku usaha pangan lokal.
Faktor kedua berasal dari penurunan harga sejumlah komoditas penting berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram, seperti bawang merah, cabai, daging ayam, daging sapi, telur ayam, hingga komoditas transportasi dan energi seperti angkutan udara dan bensin.
Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi mulai menunjukkan hasil. Namun pemerintah menyadari bahwa keberhasilan tersebut harus dijaga, terutama menjelang Ramadhan ketika tekanan konsumsi biasanya meningkat.
Menutup arahannya, Wakil Wali Kota menyampaikan pantun yang disambut tepuk tangan peserta rapat, seolah menjadi pengingat bahwa kerja keras dan kolaborasi akan membuahkan hasil:
Berayun-ayun di pinggir ladang,
Habis kelapa dimakan tupai.
Rajin, tekun, dan gigih berjuang,
Insya Allah cita-cita akan tercapai.
Pantun itu seakan merangkum semangat yang ingin dibangun: bahwa stabilitas harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang menjaga ketenangan masyarakat, terutama ketika mereka bersiap menyambut bulan ibadah dengan harapan suasana yang damai dan kebutuhan hidup tetap terjangkau.
Di tengah dinamika ekonomi global, kerja bersama untuk menjaga inflasi tetap terkendali menjadi fondasi penting agar kesejahteraan warga Kota Mataram tetap terpelihara. Ramadhan pun dapat dijalani dengan lebih tenang, tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga kebutuhan pokok.**
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : Akun PPID Kota Mataram































