Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengancam bakal mencabut izin para distributor pupuk yang nakal atau mempersulit petani. Bahkan, para distributor pupuk ini dipastikan tidak bisa berjualan lagi.
ADVERTISEMENT
![](https://mataramradio.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-12.37.55_cc953628.jpg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ada yang mempersulit, aku pastikan aku cabut ijinnya dan tidak akan pernah lagi berdagang pupuk,” tegas Mentan saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait peningkatan produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Forkopimda NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis malam (2/5/2024).
Upaya tegas ini dilakukan Mentan untuk mengurangi persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini. Selain itu, langkah ini untuk mendukung provinsi NTB mempertahankan posisinya sebagai daerah swasembada pangan.
Mentan sangat mendukung Pemprov NTB terkait swasembada pangan. Untuk itu, pihaknya siap memberikan bantuan Pompa Air sebanyak 4.000 bahkan hingga 10.000.
Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan, untuk mensukseskan swasembada pangan, Pemprov NTB sudah menandatangani tambahan alokasi pupuk bersubsidi Urea dari 130.000 ton menjadi 222.000 ton, NPK dari 89.000 menjadi 190.000 ton. Subsidi pupuk ini kata Gita, sudah didistribusikan alokasinya dan akan diimplementasikan.
“Mudahan-mudahan dengan adanya tambahan ini, tidak ada keluhan petani untuk permasalahan pupuk,” harapnya.
Gita Ariadi juga menyampaikan, telah berdiskusi dengan Mentan dan menteri PUPR. Ia mengatakan, kedua Kementerian tersebut sangat mendukung kegiatan pertanian, terutama water manajemen dengan cara pompanisasi dari hilir ke hulu untuk mengisi Bendungan seperti Bendungan Tiu Suntuk yang baru saja diresmikan Presiden.
“Kita berharap kedepannya bendungan-bendungan yang telah dibangun mampu digunakan sebagai irigasi secara bergilir untuk para petani di NTB,” kata Pj Gubernur NTB.
Untuk diketahui, Mentan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda NTB usai menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di NTB mulai 1-2 Mei 2024. Dalam rakor tersebut, selain Mentan hadir juga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/ Udayana, Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi beserta rombongan.***