MATARAM (ceraken.id)- Mutasi 76 pejabat eselon III dan IV oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 25 Maret 2024 dinyatakan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan telah mendapat izin resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Mutasi Sesuai Prosedur dan Ijin Mendagri, SK Pelantikan Dibagikan Setelah Pelantikan SK Dicetak,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir, Selasa (2/4/2024).
Muhammad Nasir menjelaskan pelaksanaan mutasi tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proses mutasi tersebut dimulai dari permohonan persetujuan teknis kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui surat tertanggal 13 November 2023. Surat tersebut direspon oleh BKN melalui surat nomor 662/R-AK.02.02/SD/K/2024 tertanggal 26 Januari 2024, yang memberikan pertimbangan teknis terhadap mutasi tersebut.
“Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengajukan permohonan izin pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat tertanggal 20 Februari 2024,” ujar Muhammad Nasir.
Surat tersebut, lanjut Muhammad Nasir, berisi persetujuan Penetapan Mutasi/Rotasi/Promosi Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Persetujuan pelantikan kemudian diberikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 100.2.2.6/1963/OTDA tertanggal 8 Maret 2024.
Muhammad Nasir menegaskan pelaksanaan mutasi tersebut telah mematuhi prosedur yang ditetapkan, termasuk mengacu pada Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Mutasi ini telah melalui pertimbangan teknis yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kami yakin bahwa pelaksanaan mutasi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.***
Penulis : CR - 04
Editor : Tim Redaksi
