Oleh: Dr. Prayitno Basuki, S.E., M.A
CERAKEN.ID — Memasuki gerbang satu tahun kepemimpinan pasangan Iqbal-Dinda di Nusa Tenggara Barat (NTB), atmosfer publik diwarnai oleh dialektika yang tajam.
Di satu sisi, pemerintah provinsi berhasil memancarkan optimisme melalui angka-angka makro yang memukau, namun di sisi lain, “badai kritik” mulai menerjang terkait kualitas pertumbuhan dan ancaman ketergantungan pada sektor ekstraktif yang kian dalam.
Satu tahun merupakan sebuah titik pancang krusial dalam perjalanan panjang kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri di Bumi Gora.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak mengemban amanah pada 20 Februari 2025, kepemimpinan ini tidak sekadar melanjutkan estafet pembangunan, melainkan sedang menenun narasi baru dalam transformasi sektoral yang berani, di mana ketergantungan historis pada sektor primer mulai bergeser secara elegan menuju kedaulatan industri hilir.
Melalui visi yang menyeimbangkan akselerasi pertumbuhan industri pengolahan dengan penguatan ekonomi berbasis komunitas seperti desa wisata, pemerintah provinsi berupaya merajut harmoni antara kemajuan tekno-ekonomi dan kelestarian nilai sosial-budaya.
Dalam cakrawala satu warsa ini, NTB sedang memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai lumbung komoditas global, melainkan sebagai episentrum baru pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap angka pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan peningkatan derajat kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Tepat satu tahun yang lalu, pada 20 Februari 2025, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri resmi mengemban amanah sebagai nakhoda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Di bawah visi besar industrialisasi dan pemerataan, tahun pertama kepemimpinan ini menjadi momentum transisi krusial dari ekonomi ekstraktif menuju kedaulatan industri pengolahan.
Keberhasilan: Melompat Melampaui Tambang
Indikator makro ekonomi NTB sepanjang 2025 menunjukkan performa yang resilien di tengah volatilitas global.
1.Pertumbuhan Ekonomi Non-Tambang yang Impresif: Meskipun pertumbuhan ekonomi kumulatif tahun 2025 berada di angka 3,22%, sektor non-tambang justru mencatatkan pertumbuhan luar biasa mencapai 8,54%. Ini menandakan mesin ekonomi di luar pengerukan sumber daya alam mulai panas dan produktif.
2.Hilirisasi sebagai Motor Baru: Sektor industri pengolahan menjadi primadona dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 66,65% (y-on-y) pada akhir 2025. Kehadiran smelter tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga memperkuat struktur PDRB NTB.
3.Kesejahteraan Sosial yang Membaik: Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 11,91% (2024) menjadi 11,78% pada 2025 melalui program pemberdayaan transformatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB juga terus meningkat hingga mencapai angka 73,10, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
4.Pemerataan Pariwisata: Melalui penguatan Desa Wisata, pemerintah berhasil mengurai konsentrasi wisatawan tidak hanya di Bali atau Lombok Selatan, tetapi merata hingga ke pelosok desa, yang sekaligus menjadi solusi atas isu over-tourism. Pengembangan desa wisata telah menampakkan hasil yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik di Bali maupun NTB.
Catatan dan Tantangan: Menghadapi Realitas Global
Di balik capaian tersebut, masih terdapat beberapa catatan objektif yang perlu menjadi perhatian serius:
1.Kesenjangan Target: Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dalam RPJMD 2025-2029 belum tercapai sepenuhnya di tahun pertama, mengingat ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh volatilitas produksi bijih logam.
2.Risiko Dutch Disease: Dominasi sektor pertambangan di satu sisi memberikan devisa, namun di sisi lain berisiko melemahkan daya saing sektor tradisional seperti pertanian jika tidak dikelola secara hati-hati.
3.Efisiensi Investasi Smelter: Meskipun hilirisasi adalah kunci, studi menunjukkan bahwa smelter tembaga memiliki masa pengembalian modal (payback period) yang sangat lama, mencapai 28 tahun, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan stabilitas hukum yang ekstra dari pemerintah daerah dan pusat.
Proyeksi Kedepannya: Menuju Hilirisasi Holistik
Untuk mengoptimalkan sisa masa jabatan, arah kebijakan ekonomi dan sosial NTB sebaiknya difokuskan pada:
1.Ekspansi Industri Turunan: Hilirisasi tidak boleh berhenti di katoda tembaga atau emas murni. NTB harus mendorong industri turunan seperti pabrik pupuk (memanfaatkan asam sulfat sampingan smelter) dan industri manufaktur berbasis tembaga.
2.Hilirisasi Komoditas Desa: Mendorong produk unggulan desa (kelapa, perikanan, agromaritim) agar memiliki nilai tambah di tingkat lokal sebelum dipasarkan ke luar daerah.
3.Penguatan Pembiayaan dan SDM: Membantu akses perbankan jangka panjang bagi investor industri pengolahan dan meningkatkan sertifikasi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di kawasan industri masif.
4.Stabilitas Hukum: Memastikan penyederhanaan regulasi antara pusat dan daerah guna memberikan kepastian bagi investasi besar yang berkelanjutan.
Satu tahun pertama adalah fondasi. Dengan sinergi antara hilirisasi industri besar dan penguatan ekonomi berbasis desa, NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga merata dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.
Dinding Kaca Rantai Pasok: Dilema Kredit dan Napas Pendek UMKM di Pusaran Industri Besar
Di tengah gegap gempita hilirisasi pertambangan dan transformasi pariwisata di wilayah seperti NTB, muncul sebuah paradoks ekonomi: industri besar tumbuh masif, namun UMKM lokal seringkali hanya menjadi penonton di pinggiran. Ini merupakan fenomena yang sering menjadi senjata kritik bagi kepemempinan gubernur dan wakil gubernur NTB dan bukan saja untuk Iqbal dan Dinda.
Salah satu barikade utama yang menghalangi masuknya suplier lokal ke dalam ekosistem ini bukanlah kualitas produk, melainkan ketimpangan sistem pembayaran yang berbasis kredit (tempo).
- Benturan Struktur Finansial: Kapital Besar vs Napas Pendek
Industri pertambangan dan perhotelan skala besar umumnya menerapkan sistem pembayaran pascabayar dengan termin waktu (t_0) hingga 30, 60, bahkan 90 hari setelah barang diterima. Bagi korporasi, ini adalah strategi manajemen arus kas (cash flow) yang lazim. Namun bagi UMKM, ini adalah ancaman eksistensi.
- Keterbatasan Modal Kerja: UMKM beroperasi dengan modal yang terbatas. Ketika komoditas mereka (seperti bahan pangan untuk hotel atau suku cadang untuk tambang) terjebak dalam piutang jangka panjang, mereka kehilangan kemampuan untuk memutar modal guna produksi berikutnya.
- Beban Bunga Pinjaman: Untuk menutupi celah waktu pembayaran tersebut, UMKM sering terpaksa meminjam modal kerja ke perbankan atau penyedia jasa keuangan. Akibatnya, margin keuntungan yang sudah tipis semakin tergerus oleh beban bunga, menjadikan partisipasi dalam rantai pasok industri besar terasa seperti “subsidi” UMKM kepada korporasi.
- Standar Administrasi yang Rigid
Sistem kredit ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan sistem akuntansi korporat yang rumit.
- Verifikasi Berlapis: Proses penagihan memerlukan faktur pajak, berita acara serah terima, hingga verifikasi kualitas yang memakan waktu lama sebelum proses pembayaran “dimulai”.
- Risiko Gagal Bayar dan Penalti: UMKM memikul risiko penuh jika terjadi kesalahan administratif kecil yang mengakibatkan tertundanya pembayaran, sementara mereka tetap harus membayar suplier bahan baku mereka sendiri secara tunai.
- Dampak Holistik: Ketimpangan Kemitraan
Kondisi ini menciptakan seleksi alam yang tidak sehat. Hanya suplier berskala besar atau yang berafiliasi dengan grup modal kuat yang mampu bertahan dalam sistem pembayaran tempo ini. Akibatnya:
- Marginalisasi Pengusaha Lokal: Suplier dari luar daerah yang memiliki modal kuat lebih mudah memenangkan kontrak karena mampu menanggung beban piutang, meskipun secara logistik suplier lokal lebih dekat dan efisien.
- Pertumbuhan yang Tidak Inklusif: Aliran uang dari sektor tambang dan pariwisata mewah tidak “menetes” ke bawah (trickle-down) secara optimal, melainkan berputar di antara pemain besar, yang memperlebar angka ketimpangan ekonomi daerah (Gini Ratio).
- Upaya Optimasi dan Solusi Strategis
Untuk meruntuhkan dinding ini, diperlukan intervensi kebijakan yang holistik:
- Mandat Kebijakan Pembayaran: Pemerintah daerah perlu mendorong regulasi atau kesepakatan (MoU) yang mewajibkan industri besar memberikan termin pembayaran yang lebih pendek (maksimal 7–14 hari) khusus untuk mitra UMKM lokal.
- Skema Supply Chain Financing (SCF): Mendorong perbankan daerah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan rantai pasok, di mana tagihan UMKM ke perusahaan besar bisa “didiskon” atau dicairkan lebih awal oleh bank dengan jaminan PO/Invois dari perusahaan besar tersebut.
- Konsorsium UMKM: Mendorong UMKM untuk bersatu dalam koperasi atau konsorsium agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan daya tahan modal yang lebih kolektif saat berhadapan dengan sistem kredit industri besar.**
Penulis : aks
Editor : editor ceraken
