MATARAM (ceraken.id)– Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menembus Parliamentary Threshold (PT) 4 persen menjadi berkah bagi H Rahmat Hidayat dari PDI Perjuangan
Saat ini, H Rahmat Hidayat menempati posisi kesembilan dari total 8 kursi diperebutkan di Dapil NTB II. Kalah dari H Fauzan Khalid dari Partai Nasdem dalam perebutan kursi terakhir.
Sementara Hj Ermlena Caleg PPP berdasarkan rekapitulasi KPU NTB mendapat kursi urutan ke 4, tetapi dengan gagalnya PPP lolos parliamentary threshold (PT) maka kursi terakhir akan di tempati H Rahmat Hidayat ( PDIP)
ADVERTISEMENT
![](https://mataramradio.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-12.37.55_cc953628.jpg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini susunan terbaru Caleg DPR RI terpilih setelah tidak lolos PT Partai Persatuan Pembangunan
1. Partai Gerindra (Lale Syifaunnufus)
2. Partai Keadilan Sejahtera (Abdul Hadi)
3. Partai Golkar ( Sari Yuliati )
4. Partai Amanat Nasional (Muazzim Akbar)
5. Partai Demokrat (Nanang Samodra)
6. Partai Kebangkitan Bangsa ( Lalu Hadrian Irfani )
7. Partai NasDem ( Fauzan Khalid)
8. PDI Perjuangan ( Rahmat Hidayat)
PPP Gagal Lolos PT
Partai Persatuan Pembangunan gagal lolos ke DPR untuk pertama kalinya karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.
Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).
Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.
Selain itu, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah.***
Penulis : CR - 04
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita : Berbagai Sumber