CERAKEN.ID– Mataram — Usianya masih seumur jagung, namun keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG) Nusa Tenggara Barat mulai menunjukkan dampak yang dirasakan langsung oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, tim ini dinilai mampu menjadi jembatan antara visi kepemimpinan daerah dan implementasi teknis di lapangan.
Sejumlah kepala dinas mengakui, kehadiran TAG membantu membuka ruang diskusi, mempercepat penyelesaian kendala birokrasi, serta memperkaya perspektif dalam merancang program pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apresiasi serupa juga disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang menjadi inisiator pembentukan tim tersebut.
TAG dibentuk pada Agustus 2025 sebagai perangkat strategis gubernur untuk mempercepat realisasi program pembangunan serta memastikan visi-misi pasangan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat pelaksana.
Tim ini terdiri dari 15 anggota dengan latar belakang keahlian yang beragam, mulai dari akademisi, mantan pimpinan Ombudsman RI Perwakilan NTB, mantan birokrat senior, hingga profesional yang memiliki pengalaman di lembaga internasional.
Komposisi tersebut dinilai memberi sudut pandang yang kaya dalam membantu OPD menghadapi tantangan teknis maupun kebijakan.
Selama beberapa bulan terakhir, TAG terlibat dalam berbagai proses strategis, termasuk penyelarasan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, penelusuran potensi pajak dan retribusi daerah, hingga penyusunan peta jalan fiskal NTB ke depan.
Dalam peresmian sekretariat TAG awal Januari lalu, Gubernur NTB mengakui keberadaan tim tersebut memberi dampak nyata dalam proses pengawalan kebijakan daerah.
“Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli gubernur dalam setiap pengawalan kebijakan saya,” ujar Lalu Muhammad Iqbal di hadapan sejumlah kepala OPD.
TAG sendiri berada langsung di bawah tanggung jawab gubernur, sehingga memiliki ruang koordinasi yang relatif cepat dengan pimpinan daerah tanpa harus melalui jalur birokrasi panjang.
Manfaat keberadaan TAG dirasakan langsung oleh sejumlah OPD, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dukcapil NTB.
Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menilai kehadiran TAG membantu instansinya menyiapkan salah satu program unggulan pemerintah daerah, yakni Desa Berdaya.
Program tersebut menargetkan peningkatan kemandirian desa melalui penguatan ekonomi, tata kelola, dan pelayanan masyarakat. Namun, implementasinya tidak selalu mudah di lapangan.
“Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program Desa Berdaya yang saya akui tidak mudah,” ujar Lalu Hamdi di Mataram, Rabu (4/2).
Menurutnya, diskusi dan telaah yang diberikan TAG membantu memperjelas strategi pelaksanaan program agar lebih realistis dan sesuai kondisi desa di NTB yang sangat beragam.
Pengalaman serupa juga dirasakan Fathurrahman, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB sebelum kini memimpin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Ia menilai kontribusi TAG sangat terasa dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tim Ahli Gubernur membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Cara berpikir anggota TAG membantu Bappenda kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi,” ujarnya.
Salah satu kontribusi konkret TAG, lanjutnya, adalah membantu proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Perubahan regulasi tersebut membuka peluang optimalisasi berbagai potensi pendapatan yang sebelumnya belum tergarap maksimal.
Fathurrahman optimistis, pola kerja yang disusun bersama TAG akan berdampak pada peningkatan PAD NTB pada tahun-tahun mendatang.
“Banyak kami temukan potensi pajak,” katanya.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB juga merasakan manfaat kehadiran tim ini, terutama dalam penguatan sistem meritokrasi dan tata kelola sumber daya aparatur.
Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno, atau yang akrab disapa Yiyit, menilai TAG memberikan perspektif baru yang membantu memecahkan kebuntuan birokrasi.
“Ada pola pencerahan cara berpikir yang out of the box yang diberikan TAG kepada kami dalam membangun sistem meritokrasi. TAG memberikan telaah dan kajian untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan persoalan,” ujarnya.
Salah satu contoh konkret, lanjutnya, adalah saat TAG membantu memberikan solusi atas persoalan penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan SMA/SMK.
Menurut Yiyit, kerja birokrasi tidak cukup hanya dengan aturan administratif, tetapi membutuhkan kajian mendalam agar setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat.
“Dan TAG membantu dengan sangat baik,” tambahnya.
Persoalan fiskal daerah yang selama ini menjadi tantangan NTB juga menjadi perhatian TAG. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan tim tersebut membantu dalam penataan aset sekaligus pemetaan strategi fiskal daerah.
“Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. TAG juga membantu kami dalam akselerasi program di OPD, termasuk mapping fiskal,” ujarnya.
Menurut Nursalim, pengelolaan aset dan perencanaan fiskal membutuhkan pendekatan strategis jangka panjang, dan kehadiran TAG memberikan perspektif tambahan untuk mempercepat proses tersebut.
Di tengah berbagai apresiasi itu, Koordinator TAG, Adhar Hakim, menegaskan bahwa tim yang dipimpinnya tidak mengambil alih fungsi OPD. TAG, menurutnya, hanya berperan sebagai fasilitator pemikiran dan percepatan koordinasi.
“Kami hanya membantu OPD dalam menerjemahkan visi misi gubernur, membantu jika ada bottleneck atau kendala dalam menjalankan program pembangunan,” kata mantan Kepala Ombudsman NTB tersebut.
Ia menegaskan, TAG tidak menjalankan pelayanan publik maupun kegiatan belanja daerah sebagaimana OPD. Karena itu, kinerja TAG tidak dapat diukur dengan indikator kerja OPD.
“Yang menilai dan mengukur kinerja kami ya pak gubernur sebagai user kami, karena kami langsung di bawah pak gubernur,” ujarnya.
Keberadaan TAG pada akhirnya menjadi eksperimen tata kelola pemerintahan daerah yang menarik untuk dicermati.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan percepatan dan inovasi agar pembangunan tidak terjebak rutinitas birokrasi. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi tetap menjadi kunci agar program berjalan efektif.
Pengalaman beberapa bulan pertama menunjukkan bahwa kolaborasi antara tim ahli dan OPD dapat menjadi salah satu model percepatan kebijakan.
Tantangan ke depan tentu terletak pada konsistensi kerja, penguatan koordinasi, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara inovasi dan tata kelola birokrasi yang tetap akuntabel.
Namun satu hal mulai terlihat: di balik berbagai program pembangunan yang berjalan, terdapat kerja-kerja konseptual yang tidak selalu tampak di ruang publik.
Dan di sanalah, TAG mulai memainkan perannya sebagai mesin percepatan di balik layar pemerintahan NTB.(aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
