CERAKEN.ID– Pembentukan Tim Ahli Gubernur (TAG) Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2025 menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat kerja pembangunan daerah.
Tim ini lahir di tengah ekspektasi besar masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri yang membawa visi besar NTB Makmur Mendunia.
Namun, pembentukan tim ahli dalam struktur pemerintahan bukan tanpa tantangan. Publik sering kali mempertanyakan efektivitas, fungsi nyata, serta kontribusinya terhadap percepatan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, kinerja TAG menjadi sorotan sejak awal pembentukannya: apakah tim ini sekadar pelengkap struktur atau benar-benar menjadi mesin penggerak percepatan kerja pemerintah daerah?
Hingga akhir 2025, sejumlah indikator mulai menunjukkan bahwa fondasi kerja percepatan pembangunan mulai dibangun. Meski demikian, para anggota TAG sendiri enggan mengklaim keberhasilan secara berlebihan.
Sejak awal, pembentukan TAG dipahami sebagai instrumen penguatan koordinasi dan percepatan kerja, bukan lembaga tandingan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Koordinator Tim Percepatan, Adhar Hakim, menegaskan bahwa fungsi utama TAG adalah membantu OPD menjalankan program prioritas pemerintah.
TAG beranggotakan 15 orang dengan latar belakang beragam: guru besar, mantan pimpinan Ombudsman, birokrat senior, hingga tenaga ahli lembaga internasional. Kombinasi keahlian
tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebijakan, implementasi teknis, hingga evaluasi program pembangunan.
Fokus kerja awal tim diarahkan pada tiga program prioritas gubernur, yaitu: (1) pengentasan kemiskinan ekstrem dan absolut, (2) penguatan ketahanan pangan, dan (3) pengembangan pariwisata berkualitas.
Ketiga agenda tersebut kemudian dilebur dalam arah pembangunan yang lebih besar melalui konsep Triple Agenda NTB Makmur Mendunia.
Triple Agenda menjadi landasan strategis pembangunan NTB di era kepemimpinan Iqbal–Dinda. Agenda ini tidak sekadar jargon politik, melainkan roadmap pembangunan jangka menengah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah.
Tiga fokus utama agenda tersebut meliputi: menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol, memperkuat NTB sebagai lumbung pangan nasional, dan menduniakan pariwisata NTB melalui konsep pariwisata berkualitas.
Pemerintah daerah menargetkan pembangunan berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata. Dalam konteks ini, TAG berfungsi sebagai penghubung antara visi besar gubernur dengan implementasi teknis di lapangan.
Apa yang Sudah Dikerjakan TAG?
Ketika ditanya mengenai capaian paling menonjol TAG hingga akhir 2025, Adhar Hakim merespons hati-hati.
“Saya tidak berani mengklaim moncer. Kami baru meletakkan fondasi persiapan, penataan, dan kick off desa berdaya, menyusun daftar optimalisasi pajak dan retribusi, serta membantu OPD yang terdampak restrukturisasi dalam menyusun renstra dan RKPD untuk pelaksanaan SOTK baru.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran TAG lebih banyak berada pada tahap persiapan struktural dan perencanaan strategis. Namun justru di sinilah letak fondasi pembangunan jangka panjang.
Beberapa kontribusi utama TAG antara lain:
- Penyelarasan implementasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.
- Pendampingan OPD menyusun Rencana Strategis dan program kerja pasca restrukturisasi
- Penyusunan peta jalan fiskal daerah.
- Penelusuran potensi optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
- Kick off program Desa Berdaya sebagai basis pengentasan kemiskinan.
Langkah-langkah tersebut mungkin tidak langsung terlihat di lapangan, tetapi menentukan efektivitas program pembangunan ke depan.
Salah satu pekerjaan penting yang didampingi TAG adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini merupakan jembatan antara RPJMD dan implementasi anggaran tahunan melalui APBD.
RKPD memuat: prioritas pembangunan tahunan, kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan fiskal, dan program perangkat daerah beserta indikasi pendanaannya.
Dokumen ini disusun melalui evaluasi pembangunan sebelumnya dan forum musrenbang, sehingga menjadi instrumen utama memastikan pembangunan berjalan terarah dan terukur.
Dengan restrukturisasi OPD yang terjadi pada masa awal pemerintahan baru, penyusunan RKPD menjadi pekerjaan berat.
Di sinilah peran TAG membantu OPD agar proses transisi tidak menghambat jalannya program pembangunan.
Momentum Ekonomi NTB di Penghujung 2025
Kerja perencanaan tersebut bertemu dengan momentum ekonomi yang cukup menggembirakan di akhir 2025. Data Berita Resmi Statistik (BRS) BPS NTB menunjukkan sejumlah capaian penting.
Triwulan IV-2025 menjadi periode pertumbuhan ekonomi signifikan:
- PDRB NTB atas harga berlaku mencapai Rp52,04 triliun.
- PDRB harga konstan tercatat Rp30,07 triliun.
- Ekonomi tumbuh 3,97 persen dibanding triwulan sebelumnya.
- Pertumbuhan tahunan mencapai 12,49 persen, angka yang sangat tinggi untuk ukuran daerah.
Motor utama pertumbuhan berasal dari lonjakan ekspor barang dan jasa hingga 103,11 persen secara tahunan, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Dampak pertumbuhan juga terlihat di sektor ketenagakerjaan. Angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang pada November 2025, dengan jumlah pekerja sebanyak 3,14 juta orang.
Sektor konstruksi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perumahan.
Kemiskinan Turun, Tapi Tantangan Belum Selesai
Kabar menggembirakan juga datang dari indikator kemiskinan. Persentase penduduk miskin NTB turun menjadi 11,38 persen pada September 2025, atau sekitar 637 ribu orang.
Angka ini menunjukkan penurunan:
- 0,40 persen poin dibanding Maret 2025,
- 0,53 persen poin dibanding September 2024.
Penurunan terjadi baik di wilayah kota maupun desa, meskipun dinamika ketimpangan menunjukkan tantangan baru. Rasio gini NTB turun menjadi 0,364, masuk kategori ketimpangan rendah menurut standar Bank Dunia.
Namun terdapat catatan penting: ketimpangan di desa sedikit meningkat. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata ke wilayah pedesaan.
Pertumbuhan industri dan ekspor masih terkonsentrasi di kawasan tertentu. Jika tidak diimbangi penguatan ekonomi lokal dan UMKM, ketimpangan wilayah berpotensi meningkat.
Di Mana Posisi TAG dalam Momentum Ini?
Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Namun TAG berperan pada aspek penting: memastikan fondasi perencanaan, koordinasi, dan struktur kerja pemerintahan berjalan efektif.
Tanpa fondasi tersebut, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak berkelanjutan dan tidak inklusif.
Kerja TAG lebih banyak berada di balik layar: menata ulang sistem, memperbaiki koordinasi, menyusun strategi fiskal, dan mengarahkan perencanaan program.
Hasilnya mungkin belum spektakuler di mata publik, tetapi menjadi dasar penting bagi percepatan pembangunan 2026 dan seterusnya.
Tantangan pembangunan NTB ke depan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Fokus berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut:
- inklusif,
- merata antarwilayah,
- berkelanjutan,
- dan menciptakan nilai tambah ekonomi lokal.
Industri besar perlu diiringi penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan investasi di luar pusat-pusat ekonomi utama.
Jika momentum ini mampu dikelola dengan baik, NTB berpeluang keluar dari ketergantungan sektor primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan industri pengolahan yang lebih kuat.
Hingga akhir 2025, kinerja paling menonjol TAG bukan pada program yang langsung terlihat, melainkan pada peletakan fondasi sistem, perencanaan, dan koordinasi pembangunan daerah.
Fondasi itu kini telah tersedia. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi panggung pembuktian apakah percepatan pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa.
Pada akhirnya, keberhasilan TAG tidak diukur dari seberapa sering namanya disebut, melainkan sejauh mana pembangunan NTB benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Dan pekerjaan besar itu baru saja dimulai. (aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
