CERAKEN.ID– Penghargaan Trofi Abyakta Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026 yang diterima Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H., bukan sekadar catatan prestasi personal seorang kepala daerah. Ia adalah penanda arah.
Sebuah penegasan bahwa di tengah hiruk-pikuk pembangunan fisik, kebudayaan masih mungkin dan perlu ditempatkan sebagai pusat denyut kehidupan kota. Keputusan PWI Pusat melalui Berita Acara Nomor: 534/PWI-P/LXXIX/I/2026 yang bersifat final dan mengikat itu, dengan demikian, layak dibaca sebagai peristiwa kebudayaan, bukan hanya peristiwa administratif.
Sebagaimana diberitakan ceraken.id (Senin, 12 Januari 2026), anugerah tersebut diberikan atas inisiatif Gerbang Sangkareang. Gagasan ini menempatkan budaya bukan sebagai ornamen, bukan pula sekadar festival musiman, melainkan sebagai paradigma pembangunan kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks ini, Mataram tidak hanya dibangun dengan beton dan aspal, tetapi juga dengan nilai, simbol, dan kesadaran kultural yang hidup di ruang publik.
Mataram memang kota yang unik. Ia kerap disebut sebagai episentrum seni dan budaya Nusa Tenggara Barat, namun pada saat yang sama tidak memiliki satu identitas budaya tunggal yang bisa diklaim secara eksklusif.
Kota ini tumbuh dari perjumpaan: Sasak, Bali, Jawa, Arab, Tionghoa, dan berbagai lapisan sosial-budaya lain yang membentuk wajahnya hari ini.
Keberagaman itulah yang menjadi tantangan sekaligus potensi. Dan di titik inilah Gerbang Sangkareang menemukan relevansinya.
Lalu Surya Mulawarman, Kepala Taman Budaya Provinsi NTB, menegaskan hal tersebut dengan terang. Baginya, capaian Wali Kota Mataram ini patut diapresiasi karena keberhasilan merawat kota yang heterogen secara budaya.
“Keberagaman dan heterogennya budaya Kota Mataram dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagaimana merajut dan menyelenggarakan event dengan menarik dan variatif,” ujarnya.
Pernyataan ini mengandung pesan penting: budaya kota bukan soal mencari satu identitas dominan, melainkan soal kemampuan merajut perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Lebih jauh, Surya Mulawarman menekankan peran pemerintah sebagai garda terdepan. Dalam kerja kebudayaan, kehadiran negara dalam hal ini pemerintah kota bukan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai fasilitator, corong, dan penjaga ekosistem.
Sinergi antara pemerintah, seniman, budayawan, penyelenggara event, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci. Tanpa kolaborasi yang setara, kebudayaan mudah terjebak menjadi proyek seremonial belaka.
Pandangan senada, namun dengan metafora yang lebih puitik, disampaikan oleh perupa I Gusti Lingsartha Patra. Ia mengingatkan bahwa makna kata “Mataram” sendiri berkonotasi “ibu”. Sebuah ibu yang seharusnya memposisikan diri sebagai pelindung dan pengasuh bagi anak-anaknya yang beragam.
“Mataram hendaknya menjadi potret keberagaman yang terangkul dalam wajah budaya bersama,” katanya.
Kota, dalam pandangan ini, adalah ruang pengasuhan sosial, tempat berbagai identitas tumbuh tanpa harus saling meniadakan.
Lingsartha Patra bahkan mengibaratkan Mataram sebagai palet atau kanvas. Di atasnya, warna-warna sosiokultural yang beragam saling bertemu, bercampur, dan membentuk komposisi baru.
Namun sebuah kanvas memerlukan simbol, penanda, dan narasi yang terus dibaca. Di sinilah pentingnya kebijakan kebudayaan yang konsisten, agar kota tidak kehilangan ingatan dan arah di tengah perubahan.
Perbandingan dengan Yogyakarta atau Surakarta juga menarik untuk dicermati. Kota-kota tersebut sama-sama mewarisi nama “Mataram”, tetapi dengan nuansa aristokrat yang sangat kental.
Mataram di Lombok, sebaliknya, memiliki peluang untuk menampilkan kekhasannya sendiri: kota modern yang lahir dari keberagaman, bukan dari satu tradisi istana. Keunikan inilah yang menuntut keberanian membaca ulang sejarah dan identitas, tanpa terjebak pada romantisme masa lalu.
Namun, penghargaan juga membuka ruang refleksi kritis. Pemusik Ary Juliyant mengingatkan bahwa kerja kebudayaan tidak bisa sepenuhnya top-down.
Pemerintah, menurutnya, sering kali membangun ruang atau pola kerja terlebih dahulu, baru kemudian mengundang warga untuk masuk. Padahal, kehidupan kebudayaan yang riil di masyarakat belum sepenuhnya terpetakan.
“Pendataan atau pengumpulan fakta kehidupan kebudayaan pun belum seluruhnya ter-peta-kan,” ujarnya.
Catatan ini penting. Kebudayaan bukan hanya apa yang tampak di panggung festival atau kalender event resmi. Ia hidup di gang-gang sempit, di komunitas kecil, di praktik sehari-hari yang kerap luput dari sorotan.
Karena itu, Ary menawarkan pendekatan simultan: sambil memberi rangsangan kepada masyarakat untuk berkreasi dan membangun kulturnya, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan yang jujur dan partisipatif. Dari sanalah pola ruang, cara baca, dan gaya kerja yang adil bisa dirumuskan.
Refleksi yang lebih konseptual datang dari perupa Lalu Muhammad Asysyaukani. Ia melihat penghargaan Trofi Abyakta sebagai pengakuan atas pemahaman Wali Kota Mataram bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu.
Budaya adalah pondasi hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat. Di dalamnya tersimpan nilai, etika, pengetahuan, dan kearifan yang menopang peradaban.
Dengan sudut pandang ini, Gerbang Sangkareang tidak lagi sekadar program, melainkan pernyataan ideologis. Bahwa kebudayaan adalah kekuatan strategis pembangunan kota: kekuatan yang mendidik, membangun karakter, dan memberi arah jangka panjang.
Pembangunan yang berakar pada budaya tidak mudah goyah, karena ia bertumpu pada kesadaran kolektif, bukan hanya pada anggaran dan infrastruktur.
Di titik inilah penghargaan PWI Pusat menemukan maknanya yang lebih dalam. Ia bukan garis akhir, melainkan penanda jalan.
Sebuah pengingat bahwa kerja kebudayaan adalah proses panjang, penuh dialog, dan kerap menuntut kesabaran. Harapan yang menyertai penghargaan ini, sebagaimana tersirat dari berbagai ucapan selamat, adalah agar Mataram terus konsisten menempatkan budaya sebagai pusat orientasi kebijakan.
Gerbang telah dibuka. Sangkareang telah dijadikan simbol. Tantangannya kini adalah menjaga agar gerbang itu tidak menjadi monumen kosong, melainkan jalur hidup yang terus dilalui oleh gagasan, praktik, dan partisipasi warga.
Jika itu terjaga, maka Trofi Abyakta bukan hanya akan dikenang sebagai prestasi seorang wali kota, tetapi sebagai tonggak perjalanan kebudayaan Kota Mataram menuju masa depan yang berakar, inklusif, dan berdaya.(aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : liputan
