CERAKEN.ID — Upaya memperkuat arah pembangunan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kota Mataram melalui penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum tersebut menjadi ruang awal penyatuan gagasan, evaluasi, serta penyelarasan kebijakan pembangunan agar tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung antara pusat, provinsi, dan pemerintah kota.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Kota Mataram pada Kamis (12/02/2026) itu dihadiri berbagai unsur strategis. Hadir di antaranya perwakilan DPRD Kota Mataram, perwakilan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, kalangan akademisi, pemangku kepentingan pembangunan, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. L. Alwan Basri, yang akrab disapa Miq Alwan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda rutin perencanaan, tetapi menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang dalam menyusun program pembangunan.
Mengakhiri Tradisi “Copy Paste” Program
Dalam paparannya, Miq Alwan secara terbuka menyoroti praktik lama perencanaan yang kerap hanya mengulang program sebelumnya tanpa evaluasi mendalam. Menurutnya, pola seperti itu harus dihentikan jika pembangunan ingin menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, penyusunan rencana kerja ke depan harus berbasis kebutuhan aktual serta arah kebijakan pembangunan yang jelas, bukan sekadar pengulangan administrasi tahunan.
Seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang hingga para perencana, diminta terlibat aktif untuk memastikan program yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung visi pembangunan daerah.
Dengan demikian, setiap program tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan.
Sekda juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam menyusun arah pembangunan. Kebijakan daerah harus sejalan dengan agenda pembangunan provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang kini mulai diterapkan hingga ke daerah.
Program-program nasional tersebut, menurutnya, membutuhkan kesiapan daerah agar implementasinya tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, penyelarasan perencanaan menjadi kunci agar seluruh program dapat berjalan berkelanjutan, bukan hanya untuk satu tahun anggaran, melainkan sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah daerah.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan tidak boleh berpikir jangka pendek. Pembangunan harus dirancang dengan pandangan berkelanjutan yang menyambung dari tahun ke tahun dalam kerangka RPJMD periode 2025–2029.
Membangun Kesamaan Cara Pandang
Konsultasi publik RKPD sendiri memiliki peran strategis sebagai wadah menyerap masukan dari berbagai pihak sebelum dokumen perencanaan ditetapkan.
Di dalam forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diberi ruang untuk memberikan catatan, koreksi, maupun rekomendasi agar perencanaan pembangunan semakin tepat sasaran.
Miq Alwan berharap seluruh pihak yang terlibat memiliki pola pikir yang sama dalam membangun kota, sehingga program yang disusun mampu saling terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Kesamaan visi ini dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan sporadis, melainkan memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Forum konsultasi publik RKPD 2027 menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Mataram tengah berupaya memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Tidak lagi sekadar rutinitas birokrasi, tetapi menjadi instrumen evaluasi sekaligus penentu arah pembangunan masa depan.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaboratif, pembangunan kota diharapkan tidak hanya menghasilkan proyek fisik semata, melainkan juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, ekonomi yang tumbuh, serta kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat.
Konsultasi publik ini menjadi awal perjalanan panjang menuju pembangunan Kota Mataram yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sebuah fondasi penting bagi kota yang terus tumbuh sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat.**
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : akun PPID Kota Mataram
