Tantangan Pemajuan Kebudayaan NTB

Catatan Agus K Saputra

CERAKEN,ID- Kebudayaan selalu menjadi fondasi dari kemajuan peradaban. Di tengah derasnya arus globalisasi yang melahirkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, posisi kebudayaan tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai warisan masa lalu yang disimpan dalam arsip.

Ia adalah sumber daya strategis yang dapat mendorong kreativitas, memperkuat kohesi sosial, bahkan menjadi penggerak ekonomi. Dalam konteks inilah, kehadiran Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh makna yang penting dan strategis.

Provinsi ini bukan hanya kaya akan tradisi, pengetahuan lokal, dan ekspresi seni, tetapi juga memiliki energi budaya yang terus tumbuh melalui generasi muda, komunitas kreatif, dan pelaku seni di berbagai daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Catatan ini membahas beberapa hal penting mengenai arah kebijakan kebudayaan NTB, kerangka regulasi yang telah dibangun, capaian dan tantangan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK), serta urgensi tindakan konkret agar visi besar pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar hadir sebagai kekuatan transformasi sosial.

1.Kerangka Hukum sebagai Pondasi Pemajuan Kebudayaan

Tonggak utama bagi kerja kebudayaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini memuat empat tujuan inti yang menjadi dasar gerakan pemajuan kebudayaan nasional, yakni:

1. Melindungi kebudayaan dari ancaman kepunahan, komodifikasi berlebihan, dan pengabaian sejarah.
2. Melestarikan kebudayaan, baik yang bersifat material maupun imaterial, melalui dokumentasi, pendidikan, dan pewarisan antargenerasi.
3. Mengembangkan kebudayaan agar mampu hidup bersama perkembangan zaman dan menjadi sumber kreativitas serta inovasi.
4. Memanfaatkan kebudayaan sebagai modal pembangunan nasional yang memperkuat identitas bangsa dan memperkaya keragaman budaya Indonesia.

Regulasi ini menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan agenda strategis negara yang memerlukan sinergi lintas lembaga, lintas disiplin, dan lintas komunitas.

Provinsi NTB termasuk daerah yang merespons cepat mandat nasional ini. Dua instrumen penting telah diterbitkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menjadi dasar pelaksanaan program dan alokasi anggaran kebudayaan di tingkat daerah.
2. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Dewan Kebudayaan Daerah NTB, yang mengatur pembentukan lembaga representatif untuk menghimpun pelaku seni, budayawan, akademisi, dan unsur masyarakat budaya lainnya dalam proses perencanaan dan rekomendasi kebijakan.

Kehadiran kedua instrumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan ekosistem kebudayaan NTB telah menempatkan kebudayaan sebagai prioritas penting dalam pembangunan daerah. Di tengah dinamika sosial dan pertumbuhan ekonomi, NTB menyadari bahwa kebudayaan bukan penghambat modernisasi, tetapi pondasi identitas yang justru memperkuat daya saing daerah.

2.Gambaran Umum Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) NTB

Untuk mengukur pembangunan kebudayaan secara objektif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Indeks ini digunakan sebagai instrumen evaluasi, rekomendasi kebijakan, serta dasar koordinasi lintas sektor.

Pada tahun 2023, IPK NTB berada pada angka 57,37, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata IPK Nasional yang mencapai 57,13. Selisih ini menunjukkan bahwa NTB memiliki kemajuan relatif baik dibanding banyak provinsi lain, meski masih menyisakan sejumlah aspek yang memerlukan penguatan serius.

IPK mencakup tujuh dimensi utama, yaitu: (1) ekonomi budaya, (2) ekspresi budaya, (3) budaya literasi, (4) warisan budaya, (5) ketahanan sosial budaya, (6) endidikan budaya, (7) infrastruktur dan kelembagaan budaya

Dalam Dialog Kebudayaan NTB yang diselenggarakan pada 7 Januari 2025, Didik Darmanto, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, menyampaikan dua catatan penting terkait capaian NTB:

1. Dimensi yang Melampaui Capaian Nasional

NTB berhasil unggul dalam tiga dimensi IPK:

1. Ekonomi budaya — menunjukkan bahwa aktivitas seni, industri kreatif, dan usaha budaya memiliki nilai ekonomi dan kontribusi yang makin diakui. Pertumbuhan komunitas kreatif, festival budaya, serta meningkatnya partisipasi seniman muda turut menunjang dimensi ini.
2. Ekspresi budaya — tercermin dari keberagaman dan keberlanjutan ekspresi seni tradisional maupun kontemporer, seperti seni pertunjukan, kerajinan, musik, tari, dan ritual adat.
3. Budaya literasi — meningkatnya aktivitas baca tulis, produksi buku lokal, serta komunitas literasi yang berkembang di berbagai kabupaten/kota juga memberi nilai tambah bagi IPK NTB.

Capaian ini menjadi bukti bahwa budaya NTB bukan hanya diwarisi, tetapi juga dihidupkan oleh generasi baru yang kreatif, adaptif, dan didukung oleh ekosistem komunitas yang kuat.

2.Dimensi yang Memerlukan Penguatan

Meski memiliki capaian positif, terdapat dua dimensi penting yang perlu mendapat perhatian serius:

1. Warisan budaya — tantangan terbesar ada pada dokumentasi, revitalisasi situs budaya, perlindungan cagar budaya, hingga pewarisan pengetahuan lokal yang mulai terputus akibat perubahan gaya hidup. Banyak warisan budaya yang belum terinventarisasi secara lengkap atau terancam dilupakan karena tidak lagi masuk dalam ruang hidup masyarakat modern.
2. Ketahanan sosial budaya — berkaitan dengan kohesi sosial, nilai gotong royong, solidaritas, dan identitas kolektif masyarakat yang mulai melemah akibat perubahan sosial, migrasi, serta pengaruh eksternal yang masif.

Kedua dimensi ini bersifat fundamental. Jika tidak diperkuat, capaian dimensi lain dapat melemah dalam jangka panjang karena pondasi nilai budaya tidak lagi kokoh

3.Tantangan Pemajuan Kebudayaan NTB

Menggerakkan kebudayaan bukan pekerjaan sederhana. Beberapa tantangan yang masih perlu ditangani antara lain:

(1) Minimnya dokumentasi dan riset kebudayaan

Banyak pengetahuan lokal, ritual, teknik kerajinan, dan tradisi tak benda yang hilang karena tidak terdokumentasi secara memadai.

(2) Pengarusutamaan kebudayaan di sektor pendidikan masih terbatas

Muatan lokal dan materi budaya sering belum terintegrasi secara kreatif dalam kurikulum sekolah.

(3) Infrastruktur budaya yang belum merata

Tidak semua kabupaten memiliki pusat seni, ruang pertunjukan, atau balai budaya yang layak.

(4) Kurangnya perlindungan terhadap pelaku budaya

Banyak seniman tradisi tidak memiliki akses terhadap pelatihan, bantuan sosial, maupun skema afirmasi ekonomi.

(5) Ketergantungan pada event budaya

Festival dan pertunjukan budaya memang penting, tetapi sering tidak berkelanjutan jika tidak memiliki ekosistem pendukung yang kuat—misalnya industri kreatif, pendidikan, dan komunitas.

4.Arah Strategis: Membumikan Kebudayaan ke Aksi Nyata

Visi besar kebudayaan NTB tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan pembangunan seperti “Makmur Mendunia”. Nilai kebudayaan harus benar-benar hidup dalam praktik, tidak berhenti pada panggung seremonial atau wacana.

Setidaknya ada tiga agenda penting yang dapat memperkuat pemajuan kebudayaan di NTB:

1. Memberdayakan Seniman dan Komunitas Budaya Desa

Desa adalah ruang terpenting dalam ekologi kebudayaan. Banyak tradisi NTB tumbuh dari desa: tenun, musik tradisional, ritual, kuliner, dan berbagai bentuk ekspresi seni.

Memberdayakan seniman desa berarti:

• memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kreatif,
• memperkuat akses pemasaran dan digitalisasi karya,
• menciptakan ruang pertunjukan dan program residensi desa,
• melibatkan mereka dalam pengembangan wisata budaya yang berkelanjutan.

Pendekatan ini dapat menghadirkan kebudayaan sebagai bagian dari ekonomi desa tanpa menghilangkan nilai autentiknya.

     2.Menumbuhkan Wirausaha Kreatif Berbasis Budaya

Ekonomi budaya bukan hanya kerajinan atau pertunjukan. Ia meliputi:

• kuliner tradisional,
• industri fesyen berbasis motif lokal,
• desain, film, fotografi,
• animasi dan konten digital,
• hingga wisata kreatif.

Dengan memperkuat ekosistem wirausaha kreatif, kebudayaan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Generasi muda pun dapat melihat kebudayaan bukan sebagai pekerjaan sampingan, tetapi sebagai profesi masa depan yang menjanjikan.

     3.Menjadikan Kebudayaan sebagai Ekonomi Rakyat

Kebudayaan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia bukan milik museum atau festival semata.

Untuk itu, kebijakan pembiayaan budaya perlu diarahkan pada:

• industri rumahan (home industry) berbasis budaya,
• koperasi seniman,
• rantai pasok kreatif yang adil,
• pembelian produk budaya oleh pemerintah (public procurement),
• serta pengembangan pasar budaya yang terjangkau masyarakat.

Jika kebudayaan mampu berfungsi sebagai ekonomi rakyat, maka nilai budaya tidak hanya dihormati, tetapi juga menghidupi masyarakat.

5.Penutup: Kebudayaan sebagai Jalan Menuju NTB yang Maju dan Berkarakter

Pemajuan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat bukanlah sekadar agenda pemerintah, tetapi gerakan kolektif yang membutuhkan dukungan semua pihak—seniman, budayawan, akademisi, komunitas, generasi muda, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.

Dengan regulasi yang kuat, capaian IPK yang terus meningkat, serta energi kreatif yang tumbuh di berbagai daerah, NTB memiliki modal besar untuk memastikan kebudayaannya tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dan berdaya.

Tantangannya kini adalah bagaimana seluruh visi dan capaian ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Kebudayaan tidak boleh berhenti pada slogan “Makmur Mendunia”. Ia harus menjadi gerakan hidup: menguatkan identitas, membangun solidaritas, mendorong kreativitas, dan menghidupkan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, kebudayaan NTB tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi kekuatan menuju masa depan yang lebih berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan.

#Akuair-Ampenan, 19-11-2025

Penulis : Agus K Saputra

Editor : Ceraken Editor