CERAKEN.ID — Rabu pagi, 25 Februari 2026, ruang kerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat terasa lebih dinamis dari biasanya.
Melalui layar Zoom, jajaran pimpinan BPSDMD NTB terhubung langsung dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), instansi pembina pelatihan kepemimpinan aparatur sipil negara di tingkat nasional.
Rapat koordinasi daring itu menjadi langkah awal yang menentukan bagi pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang direncanakan digelar di NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si, hadir didampingi Sekretaris Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., M.M., serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Pemerintahan (PKDMP) Baiq Yuana, SSTP., M.M.
Dalam forum tersebut, Faturrahman memaparkan tema besar yang akan diusung dalam PKN Tingkat II 2026, sebuah tema yang dirancang bukan sekadar memenuhi formalitas kurikulum, melainkan menjawab tantangan nyata kepemimpinan birokrasi di daerah.
PKN Tingkat II sendiri merupakan program strategis dalam sistem pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Program ini tidak hanya membekali peserta dengan teori kepemimpinan, tetapi juga menuntut lahirnya proyek perubahan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Karena itu, setiap tema yang diusung harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sekaligus relevan dengan kebutuhan daerah.
Dalam pemaparannya, Kepala BPSDMD NTB menekankan pentingnya keselarasan antara tema pelatihan dengan prioritas pembangunan nasional serta agenda transformasi birokrasi. Menurutnya, kepemimpinan masa kini tidak lagi cukup dengan pendekatan administratif-konvensional.
Diperlukan sosok pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam mencari solusi, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
Pihak Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia memberikan arahan dan masukan konstruktif terkait penyusunan tema, substansi kurikulum, hingga aspek teknis penyelenggaraan. Diskusi berlangsung dinamis, dengan penekanan pada penjaminan mutu pelatihan.
LAN RI sebagai instansi pembina memastikan bahwa standar nasional tetap menjadi rujukan utama, baik dalam aspek akademik, metodologi pembelajaran, maupun evaluasi hasil pelatihan.
Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari proses akuntabilitas dan quality assurance. Setiap penyelenggara PKN II di daerah wajib mendapatkan persetujuan dan pendampingan dari LAN RI agar pelaksanaan pelatihan berjalan sesuai regulasi dan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, sertifikat yang dihasilkan bukan hanya simbol administratif, tetapi representasi dari proses pembelajaran yang kredibel dan bermutu.
Selain substansi tema, kesiapan teknis juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan. Infrastruktur pembelajaran, ketersediaan widyaiswara, skema pembelajaran blended learning, hingga sistem monitoring proyek perubahan menjadi topik yang dikaji secara mendalam.
BPSDMD NTB memaparkan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk pengalaman sebelumnya dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.
Rencana pelaksanaan PKN II pada Juni 2026 mendatang memberikan waktu persiapan yang cukup, namun tetap menuntut ketelitian dan koordinasi intensif. Setiap tahapan mulai dari penyusunan kurikulum detail, seleksi peserta, hingga penyusunan jadwal pembelajaran harus dilakukan secara sistematis.
Di sinilah pentingnya koordinasi sejak dini, agar potensi kendala dapat diantisipasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Bagi Provinsi NTB, menjadi tuan rumah PKN Tingkat II bukan hanya soal prestise kelembagaan. Lebih dari itu, ini adalah peluang strategis untuk mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin birokrasi daerah yang memiliki perspektif nasional sekaligus kepekaan lokal.
Tantangan pembangunan di NTB dari penguatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi aksi nyata.
Kepemimpinan birokrasi saat ini dituntut bergerak dalam ekosistem yang serba cepat berubah.
Transformasi digital, tuntutan transparansi publik, serta dinamika sosial-ekonomi mengharuskan pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki kapasitas strategis dan kemampuan manajerial yang solid. PKN II diharapkan menjadi ruang pembentukan karakter kepemimpinan tersebut.
Melalui koordinasi ini, BPSDMD NTB menunjukkan komitmennya untuk tidak sekadar menjadi penyelenggara teknis, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan sistem merit dan pengembangan kompetensi ASN. Standar nasional yang ditetapkan LAN RI diposisikan sebagai pijakan utama, sementara konteks lokal NTB menjadi ruang aktualisasi gagasan dan inovasi.
Pada akhirnya, keberhasilan PKN II Tahun 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan atau jumlah peserta yang lulus. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana proyek-proyek perubahan yang lahir dari pelatihan tersebut mampu memberi dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Di titik itulah pelatihan kepemimpinan menemukan relevansinya: membentuk pemimpin birokrasi yang bukan hanya cakap secara administratif, tetapi juga visioner, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Rapat koordinasi daring pada 25 Februari 2026 itu mungkin berlangsung beberapa jam saja. Namun, dari ruang virtual tersebut, terbangun fondasi penting bagi lahirnya kepemimpinan birokrasi NTB yang lebih tangguh di masa depan.
Sebuah langkah awal yang tenang, tetapi sarat makna, dalam perjalanan panjang membangun aparatur yang profesional dan berdaya saing.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita : akun bpsdmd prov ntb
