CERAKEN.ID — Lombok Barat, (26/2). Halaman SMKN 1 Gerung siang itu dipenuhi wajah-wajah penuh harap. Dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, hadir tidak sekadar membawa pesan seremonial, melainkan arah kebijakan yang tegas: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus menjadi solusi pengangguran, bukan justru menambah angka pencari kerja.
Di hadapan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, Miq Iqbal, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya penerapan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.
Gagasan ini bukan hal baru dalam diskursus pendidikan vokasi, tetapi menjadi krusial ketika dihadapkan pada realitas tingginya angka pengangguran terbuka lulusan pendidikan menengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin SMK tidak lagi menjadi penambah pengangguran, tetapi menjadi pemberi solusi terhadap pengangguran. Karena itu, link and match antara SMK dengan dunia usaha itu wajib hukumnya,” tegasnya.
Sertifikat Kompetensi, Bukan Sekadar Ijazah
Komitmen itu diterjemahkan dalam langkah konkret. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan subsidi biaya sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi lebih dari 400 siswa, dengan tambahan alokasi pada anggaran perubahan mendatang.
Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma: lulusan SMK tidak cukup hanya mengantongi ijazah, tetapi harus memiliki sertifikat kompetensi yang diakui industri.
Sertifikasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing. Di beberapa bidang seperti pengelasan, sertifikasi yang diterbitkan LSP di Indonesia bahkan telah memperoleh pengakuan internasional.
Artinya, lulusan SMK NTB tidak hanya dibidik untuk pasar kerja lokal atau nasional, tetapi juga berpeluang menembus pasar global.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi diposisikan sebagai jembatan langsung menuju dunia kerja. Sertifikat kompetensi memberi legitimasi atas keterampilan, sekaligus menjadi bahasa yang dipahami industri ketika menilai calon tenaga kerja.
Tak berhenti pada sertifikasi, Pemprov NTB juga mendorong keterlibatan siswa SMK dalam proyek-proyek pemerintah daerah, khususnya yang berada di bawah Dinas PUPR. Gagasan ini membuka ruang praktik nyata bagi siswa sebelum mereka lulus.
Pengalaman kerja menjadi pembeda signifikan dalam persaingan kerja. Ketika siswa sudah terlibat dalam proyek konstruksi, perencanaan, atau pekerjaan teknis lainnya, maka saat menyusun curriculum vitae (CV), mereka tidak lagi menuliskan “fresh graduate tanpa pengalaman”.
Mereka datang dengan rekam jejak, meski masih dalam tahap pembelajaran.
Langkah ini juga sekaligus memperkuat budaya kerja, disiplin, dan tanggung jawab profesional sejak bangku sekolah. Pendidikan tidak lagi eksklusif di ruang kelas atau bengkel praktik, melainkan bersentuhan langsung dengan dinamika proyek riil.
Transformasi Menuju BLUD
Dorongan transformasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) turut menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut. Skema BLUD memungkinkan sekolah lebih fleksibel dalam mengelola keuangan serta mengembangkan unit produksi.
Dengan status BLUD, SMK berpeluang memperkuat teaching factory, model pembelajaran berbasis produksi barang atau jasa yang sesuai standar industri. Sekolah tidak hanya menjadi pusat belajar, tetapi juga pusat produksi dan layanan yang memiliki nilai ekonomi.
Fleksibilitas ini diharapkan mampu mempercepat respons sekolah terhadap kebutuhan pasar. Jika industri membutuhkan kompetensi tertentu, sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dan unit produksinya tanpa terhambat birokrasi panjang.
Di tengah berkembangnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB, Miq Iqbal melihat peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara permintaan dan suplai, khususnya untuk komoditas seperti telur.
Produksi yang baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan MBG membuka ruang partisipasi bagi SMK, terutama jurusan tata boga, pertanian, dan peternakan. SMK dapat berperan sebagai produsen, pengolah, sekaligus inovator dalam rantai pasok program tersebut.
Bila dikelola serius, keterlibatan ini bukan hanya memberi pengalaman kewirausahaan bagi siswa, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi berbasis sekolah. SMK tidak lagi sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan juga melahirkan wirausaha muda yang tangguh.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia, yang turut mendampingi kunjungan, menegaskan bahwa penguatan SMK adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, setiap SMK perlu memiliki keunggulan spesifik sebagai pintu masuk lulusan ke dunia kerja. Spesialisasi yang jelas akan memudahkan sekolah membangun jejaring industri dan memperkuat identitas kompetensinya.
Revitalisasi sarana dan prasarana pun dijanjikan menjadi prioritas dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Peningkatan kualitas ruang praktik, peralatan, hingga teknologi pembelajaran menjadi fondasi agar link and match tidak berhenti pada tataran konsep.
Pendidikan Vokasi sebagai Strategi Pembangunan
Kunjungan ke SMKN 1 Gerung menegaskan bahwa pendidikan vokasi kini ditempatkan sebagai strategi pembangunan daerah. Di tengah tantangan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan persaingan global, SMK diproyeksikan sebagai simpul solusi.
Tentu, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi implementasi dan sinergi semua pihak: pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Link and match bukan sekadar kerja sama formal di atas kertas, melainkan kemitraan berkelanjutan yang saling menguntungkan.
Jika komitmen ini terjaga, maka dari ruang-ruang praktik di Gerung dan berbagai penjuru NTB, akan lahir generasi terampil yang siap bekerja, berwirausaha, bahkan menembus pasar internasional. SMK bukan lagi bayang-bayang pengangguran, melainkan mesin produktivitas yang menggerakkan masa depan Nusa Tenggara Barat.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
