CERAKEN.ID– Upaya panjang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menekan angka stunting mulai memperlihatkan hasil yang nyata. Berdasarkan data konsolidasi penanganan stunting per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat sebesar 13,39 persen, atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita.
Angka ini tidak hanya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 18,8 persen, tetapi juga melampaui target NTB tahun 2025 yang dipatok pada 21,7 persen.
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan progres signifikan dalam agenda nasional percepatan penurunan stunting. Lebih dari sekadar statistik, capaian ini menjadi indikator keberhasilan kerja lintas sektor yang digerakkan secara konsisten hingga ke level desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang terus diperkuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka.
Menurutnya, penurunan stunting merupakan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia NTB di masa depan. Oleh karena itu, fokus pemerintah tidak berhenti pada pencapaian angka, tetapi pada keberlanjutan upaya pencegahan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Peta Capaian Kabupaten/Kota
Data laporan gizi yang bersumber dari aplikasi Sigizi Kesga Kementerian Kesehatan RI tahun 2026 menunjukkan variasi capaian penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah berhasil menekan angka stunting hingga di bawah 10 persen, sementara sebagian lainnya masih memerlukan percepatan intervensi.
Kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah antara lain Kota Mataram (6,57 persen), Sumbawa Barat (7,1 persen), Lombok Barat (9,58 persen), dan Kota Bima (9,49 persen). Disusul Lombok Tengah (9,99 persen) dan Sumbawa (10,70 persen).
Sementara itu, beberapa daerah masih berada di atas rata-rata provinsi, seperti Lombok Timur (22,39 persen) dan Lombok Utara (14,18 persen). Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemprov NTB dalam merancang kebijakan lanjutan.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” jelas Aka.
Bagi Pemprov NTB, data bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada keluarga berisiko stunting.
Kasus Baru Awal 2026: Alarm untuk Tetap Waspada
Meski capaian 2025 tergolong menggembirakan, pemantauan awal tahun 2026 menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak boleh mengendur. Pada Januari 2026, NTB masih mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru. Angka ini menjadi pengingat bahwa stunting merupakan persoalan dinamis yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.
Rincian kasus baru menunjukkan variasi antar daerah. Lombok Tengah mencatat 653 kasus baru, disusul Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus. Di sisi lain, Kabupaten Dompu berhasil mencatatkan nol kasus stunting baru pada Januari 2026, sebuah capaian yang diapresiasi oleh pemerintah provinsi.
“Untuk persentase data stunting ini akan selalu di-update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan,” papar Aka.
Gubernur Miq Iqbal pun memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menekan kasus baru, sekaligus mendorong daerah lain untuk memperkuat layanan kesehatan dasar dan pendampingan keluarga berisiko.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegas Gubernur.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga
Pemprov NTB menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak dapat sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah. Keluarga diposisikan sebagai aktor utama dalam pencegahan stunting sejak dini.
Melalui berbagai saluran komunikasi publik, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang, memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
Pendekatan ini menempatkan pencegahan stunting sebagai gerakan sosial, bukan semata program kesehatan.
Langkah Strategis 2026: Menjaga Tren, Menekan Kasus Baru
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa capaian 2025 menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh, bukan alasan untuk berpuas diri.
“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” ujarnya.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari Aksi Bergizi di Sekolah untuk membangun pola konsumsi sehat sejak dini, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, hingga refreshing PMBA untuk memperkuat edukasi keluarga.
Selain itu, Dinas Kesehatan NTB juga akan memperkuat tatalaksana masalah gizi, koordinasi lintas sektor, monitoring program gizi di Desa Berdaya, pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan Pita LILA sebagai alat skrining dini risiko stunting.
“Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri.
Capaian penurunan stunting di NTB hingga 13,39 persen menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada keluarga mampu menghasilkan perubahan nyata.
Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat daerah yang masih tertinggal, serta memastikan setiap anak NTB tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik. (KOMINFOTIK)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : Akun Pemprov NTB
