CERAKEN.ID- Pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tiga agenda besar Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penegasan ini bukan tanpa alasan. Kemiskinan, dalam konteks NTB, bukan sekadar persoalan statistik, melainkan persoalan struktural yang memengaruhi kualitas hidup, daya saing daerah, serta keberlanjutan pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.
Data menunjukkan bahwa NTB telah mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Pada Maret 2020, di awal hantaman pandemi Covid-19, angka kemiskinan NTB berada di kisaran 14,71 persen, setara sekitar 735.300 jiwa.
Tekanan ekonomi akibat pandemi sempat meningkatkan jumlah penduduk miskin, namun tren tersebut berangsur menurun secara konsisten. Hingga Maret 2025, angka kemiskinan NTB tercatat 11,78 persen atau sekitar 654.570 jiwa.
Meski mengalami perbaikan, capaian ini masih berada di atas rata-rata nasional, yang menurut data nasional per Maret 2025 berada pada angka 8,47 persen.
Selisih ini menegaskan bahwa NTB masih menghadapi pekerjaan besar, bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan struktural dari wilayah lain di Indonesia.
Menurut Penggiat Pemberdayaan Masyarakat Giri Arnawa, persoalan kemiskinan hari ini tidak lagi dapat dibaca secara dangkal. “Masalahnya bukan semata jumlah penduduk miskin, melainkan kedalaman dan keparahan kemiskinan,” ujarnya.
Kedalaman kemiskinan merujuk pada jarak pengeluaran rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan, sementara keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri.
Kondisi ini menyebabkan kemiskinan menjadi sulit diputus apabila hanya ditangani melalui bantuan sesaat atau program yang berjalan rutin tanpa terobosan. Bantuan yang tidak disertai peningkatan kapasitas, penguatan aset, dan perubahan perilaku hanya akan menjaga masyarakat tetap bertahan di sekitar garis kemiskinan, bukan keluar darinya.
Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB melakukan pergeseran paradigma pembangunan, terutama pada level desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek perubahan.
Desa Berdaya NTB: Dari Bantuan ke Keberdayaan
Dalam konteks tersebut, peluncuran Program Desa Berdaya NTB pada 16 Desember 2025, bertepatan dengan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB, menjadi momentum strategis.
Program unggulan di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal ini menandai arah baru pembangunan desa di NTB.
Dari sepuluh program prioritas pemerintah provinsi, Desa Berdaya ditempatkan sebagai Program Nomor 2, dengan peran kunci dalam mendukung agenda utama pengentasan kemiskinan.
Desa Berdaya NTB dirancang bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai gerakan perubahan yang menautkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa secara terpadu.
Program Desa Berdaya NTB berdiri di atas empat filosofi utama yang menjadi fondasi transformasi sosial-ekonomi desa.
Pertama, kemandirian. Masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Mereka tidak hanya menerima, tetapi terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Kedua, kolaborasi. Pembangunan desa tidak bisa ditanggung oleh pemerintah semata. Desa Berdaya mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, perguruan tinggi, serta komunitas lokal.
Ketiga, keberlanjutan. Program dirancang berorientasi pada hasil jangka panjang, bukan sekadar pencapaian output tahunan.
Keempat, keadilan sosial. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan keluar dari jerat kemiskinan.
Filosofi ini diterjemahkan ke dalam tujuan konkret: memastikan potensi sosial-ekonomi desa dikelola secara inklusif, menjaga modal sosial dan ketahanan pangan, serta mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.
Di saat yang sama, program ini menjadi wahana sinergi dan konvergensi antara berbagai level pemerintahan dan meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) menuju kemandirian berbasis lokal.
Implementasi Desa Berdaya NTB bertumpu pada sejumlah pendekatan kunci. Basisnya adalah data yang akurat, melalui pemetaan rumah tangga miskin dan potensi lokal desa. Pendekatan ini memastikan intervensi tepat sasaran.
Pendampingan dilakukan secara partisipatif, melibatkan pendamping desa dan penggerak lokal yang memahami konteks sosial setempat. Program juga diintegrasikan lintas OPD, kementerian/lembaga, dan mitra pembangunan, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Monitoring difokuskan pada capaian hasil, bukan sekadar output administratif. Nilai-nilai kunci yang dijaga adalah empati, kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas.
Desa Berdaya NTB dijalankan melalui dua pilar utama. Pilar pertama bersifat transformatif, dengan sasaran 106 desa miskin ekstrem di NTB. Fokus utamanya adalah 16.876 kepala keluarga miskin ekstrem, setara dengan 44.013 jiwa.
Pada tahap awal, implementasi dilakukan di 40 desa miskin ekstrem, terdiri atas 20 desa usulan kabupaten/kota dan 20 desa dari klaster pesisir, urban, dan lingkar hutan.
Total sasaran tahap ini mencapai 7.250 KK atau 19.052 jiwa, didampingi oleh 144 pendamping, dengan rasio satu pendamping untuk 50 KK miskin ekstrem. Pendampingan dilakukan secara intensif selama dua tahun.
Pilar kedua bersifat tematik, mencakup seluruh wilayah desa di NTB—sebanyak 1.166 desa dan kelurahan. Fokusnya adalah pengembangan potensi unggulan desa, mulai dari pertanian, peternakan, pariwisata, hingga energi terbarukan. Prioritas pertama diberikan kepada 230 desa miskin absolut.
Pendekatan tematik dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga mitra pembangunan, serta komunitas desa. Terdapat 20 tema pengembangan, dengan pendekatan graduasi sebagai kerangka utama.
Graduasi: Jalan Keluar yang Berkelanjutan
Graduasi dimaknai sebagai kondisi ketika penduduk miskin telah berdaya dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraannya untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Intervensi dilakukan dalam jangka waktu tertentu (2–3 tahun), berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu, dan adaptif sesuai konteks lokal.
Empat pilar graduasi meliputi perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, /pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar ini dirangkum ke dalam tiga elemen utama: Asset, Basic Need, dan Coaching (A–B–C).
Asset berupa transfer aset produktif sebagai modal usaha. Basic Need memastikan pemenuhan kebutuhan dasar secara terbatas waktu agar rumah tangga memiliki stabilitas hidup. Coaching menghadirkan pendampingan intensif dan adaptif untuk memastikan perubahan berlangsung berkelanjutan.
Dampak yang diharapkan dari Desa Berdaya NTB tidak hanya berupa penurunan signifikan kemiskinan ekstrem, tetapi juga tumbuhnya desa-desa mandiri dan produktif, kemandirian ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal, serta penguatan kerukunan dan gotong royong sosial.
Dengan pendekatan ini, Desa Berdaya NTB menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan ikhtiar bersama membangun martabat manusia.
Ia bukan hanya program, tetapi gerakan perubahan. Dari ketergantungan menuju keberdayaan, dari bantuan menuju kemandirian, dari angka statistik menuju kehidupan yang lebih bermakna bagi warga NTB. (aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
