CERAKEN.ID– Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi saksi sebuah kejutan politik-olahraga yang berpotensi mengubah peta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Di sela peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Senin (12/1/2026), Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungannya terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar PON XXII Tahun 2028 ditetapkan dan diselenggarakan bersama di kedua provinsi tersebut.
Pernyataan Presiden itu disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup dengan kedua gubernur. Dukungan ini bukan sekadar isyarat politis, melainkan pengakuan terhadap konsep penyelenggaraan PON yang dinilai rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan semangat efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Di tengah sorotan publik terhadap pemborosan anggaran dan pembangunan infrastruktur megah yang kerap menyertai event nasional, pendekatan NTB–NTT menawarkan paradigma baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kesiapan kedua provinsi telah dirancang secara terukur. Fokus utama bukan pada pembangunan fasilitas baru yang mahal, melainkan pada optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia.
“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya keberlanjutan pasca-event. Pengalaman penyelenggaraan PON di sejumlah daerah sebelumnya menunjukkan bahwa infrastruktur megah sering kali menjadi beban setelah pesta olahraga usai. NTB–NTT justru menawarkan model kolaboratif, berbagi peran dan lokasi, dengan mengedepankan pemanfaatan aset yang sudah ada.
Senada dengan itu, Gubernur NTT menegaskan bahwa dukungan Presiden akan segera ditindaklanjuti melalui jalur administratif. NTB dan NTT bersepakat menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan, sekaligus untuk memperoleh penetapan resmi sebagai tuan rumah PON 2028. Langkah ini menandai keseriusan kedua provinsi untuk tidak berhenti pada dukungan verbal semata.
Dukungan Presiden ini memiliki makna strategis yang lebih luas. Jika terealisasi, PON 2028 akan menjadi tonggak bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemerataan. Tidak hanya pemerataan pembangunan olahraga, tetapi juga pemerataan kepercayaan negara terhadap daerah-daerah di luar pusat kekuasaan ekonomi tradisional.
Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dukungan Presiden menjadi penegasan simbolik sekaligus politis.
“Ini menunjukkan bahwa NTB dan NTT dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia,” tegas Miq Iqbal.
Lebih dari sekadar event olahraga, PON 2028 berpotensi menjadi panggung afirmasi: bahwa dari timur Indonesia, model baru penyelenggaraan event nasional yang efisien dan bertanggung jawab dapat lahir.
Kini, harapan itu menunggu realisasi. Jika penetapan resmi terbit, NTB–NTT tidak hanya akan menggelar PON, tetapi juga mengukir babak baru dalam sejarah olahraga nasional, babak yang menempatkan efisiensi, kolaborasi, dan keadilan pembangunan sebagai nilai utama. (aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : Kominfotik NTB
