APBN Awal Tahun Menguat: Antara Optimisme Fiskal dan Tantangan Dinamika Global

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bagi pemerintah, menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian adalah kunci (Foto: kemenkeu.go.id)

Bagi pemerintah, menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian adalah kunci (Foto: kemenkeu.go.id)

CERAKEN.ID — Jakarta, (23/02) — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Dalam konferensi pers APBN Kita, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyampaikan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp172,7 triliun atau setara 5,5 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Capaian awal tahun ini menjadi sinyal penting bahwa mesin fiskal bekerja relatif stabil sejak bulan pertama. Januari memang kerap menjadi indikator awal arah kebijakan anggaran sepanjang tahun. Dalam konteks ini, pemerintah menilai fondasi penerimaan negara berada pada jalur yang positif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pajak Melonjak, Ekonomi Menguat?

Pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sorotan utama tertuju pada penerimaan pajak yang melonjak signifikan sebesar 30,7 persen pada Januari 2026.

“Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus,” ujar Menteri Keuangan.

Lonjakan ini dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, sebagai refleksi dari aktivitas ekonomi yang mulai bergeliat, baik dari konsumsi domestik maupun kinerja sektor usaha. Kedua, sebagai hasil dari perbaikan administrasi dan pengawasan pajak yang semakin digital dan terintegrasi.

Jika tren ini berlanjut, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin longgar untuk membiayai program prioritas tanpa tekanan pembiayaan yang berlebihan. Namun, konsistensi tetap menjadi kunci.

Penerimaan awal tahun yang tinggi perlu dijaga melalui stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, serta kepatuhan wajib pajak.

Belanja Digenjot Sejak Awal

Di sisi belanja, pemerintah melakukan akselerasi cukup agresif. Realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN, tumbuh 25,7 persen (yoy). Angka ini menunjukkan pemerintah tidak menahan belanja di awal tahun, melainkan mendorongnya sebagai stimulus ekonomi.

Baca Juga :  Menjaga Nalar di Tengah Lonjakan Harga Cabai

Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama. Strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun ini penting untuk menjaga momentum ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Belanja pemerintah memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Ketika belanja negara mengalir ke proyek infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, atau belanja pegawai, maka perputaran uang di masyarakat meningkat.

Dalam kondisi tertentu, APBN berperan sebagai bantalan atau shock absorber yang meredam gejolak eksternal.

Defisit Tetap Terkendali

Meski belanja tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan, posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan menegaskan bahwa angka ini masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026.

Defisit pada awal tahun bukanlah hal yang aneh, terutama ketika pemerintah melakukan akselerasi belanja. Yang menjadi perhatian adalah besaran dan pengelolaannya.

Dalam konteks ini, defisit 0,21 persen terhadap PDB masih dalam batas aman dan jauh dari ambang batas yang berisiko terhadap stabilitas fiskal.

Sementara itu, keseimbangan primer, yang mencerminkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, mencatat defisit Rp4,2 triliun. Angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara pruden atau berhati-hati.

Keseimbangan primer yang relatif kecil mengindikasikan bahwa tekanan fiskal sebagian besar masih dalam kendali, dan beban bunga utang tidak membebani struktur anggaran secara berlebihan di awal tahun.

Baca Juga :  Transisi Ekonomi dan Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia
Strategi Pembiayaan yang Antisipatif

Untuk menutup kebutuhan anggaran, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target tahunan. Pemerintah menyatakan pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan nasional.

Strategi ini penting mengingat dinamika pasar keuangan global masih dipengaruhi kebijakan suku bunga negara maju, fluktuasi nilai tukar, serta volatilitas harga komoditas. Dengan pembiayaan yang direncanakan secara hati-hati, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan kebutuhan kas negara terpenuhi.

Langkah antisipatif sejak awal tahun juga memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengelola pembiayaan apabila terjadi tekanan eksternal di kemudian hari.

APBN sebagai Motor dan Peredam

“Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026,” tutup Menteri Keuangan.

Pernyataan tersebut menegaskan peran ganda APBN. Di satu sisi, ia menjadi peredam ketika ekonomi melemah. Di sisi lain, ia menjadi motor ketika pemerintah ingin mendorong akselerasi pertumbuhan.

Kinerja Januari 2026 memang memberi sinyal optimisme awal. Pendapatan tumbuh, pajak melonjak, belanja dipercepat, dan defisit tetap terkendali.

Namun perjalanan fiskal masih panjang. Tantangan global, dinamika harga komoditas, stabilitas nilai tukar, hingga daya beli masyarakat akan menjadi variabel yang menentukan konsistensi kinerja APBN ke depan.

Bagi pemerintah, menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian adalah kunci. Bagi publik, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi kepercayaan.

Awal tahun telah memberi catatan positif. Kini, ujian sesungguhnya adalah menjaga ritme tersebut hingga akhir 2026. (dm/al)

 

 

Penulis : aks

Editor : ceraken editor

Sumber Berita : kemenkeu.go.id

Berita Terkait

Link and Match di Tanah Gerung: Ikhtiar NTB Menjadikan SMK Mesin Solusi Pengangguran
Dari Ruang Virtual ke Aksi Nyata: Sinergi BPSDMD NTB dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk Pemimpin Birokrasi Inovatif
Rinjani untuk Semua: Mendorong Tata Kelola Inklusif dan Berkelas Dunia
Pembiayaan APBN 2026 Terkendali: Strategi Terukur di Tengah Dinamika Pasar Global
APBN Ekspansif Awal 2026: Akselerasi Belanja Negara untuk Menjaga Daya Beli dan Pertumbuhan
Hak yang Sama di Pintu Eselon II: Meritokrasi, Kekerabatan, dan Ujian Integritas Birokrasi NTB
Ramadhan dan Etos Pelayanan: Ketika Spiritualitas Menjadi Fondasi Birokrasi di Lombok Utara
Menjaga Nalar di Tengah Lonjakan Harga Cabai

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 11:15 WITA

Link and Match di Tanah Gerung: Ikhtiar NTB Menjadikan SMK Mesin Solusi Pengangguran

Kamis, 26 Februari 2026 - 11:16 WITA

Dari Ruang Virtual ke Aksi Nyata: Sinergi BPSDMD NTB dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk Pemimpin Birokrasi Inovatif

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:07 WITA

Rinjani untuk Semua: Mendorong Tata Kelola Inklusif dan Berkelas Dunia

Rabu, 25 Februari 2026 - 06:00 WITA

Pembiayaan APBN 2026 Terkendali: Strategi Terukur di Tengah Dinamika Pasar Global

Rabu, 25 Februari 2026 - 05:18 WITA

APBN Ekspansif Awal 2026: Akselerasi Belanja Negara untuk Menjaga Daya Beli dan Pertumbuhan

Berita Terbaru

Tempah Dedoro mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri (Foto: ist)

AJONG MENTARAM

Menuju Kota Bersih: Di Tengah Krisis TPA, Asa Itu Tetap Menyala

Jumat, 27 Feb 2026 - 10:07 WITA