CERAKEN.ID — Jakarta, (23/2). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ekspansif pada awal tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, hingga Januari 2026 realisasi belanja negara telah mencapai Rp227 triliun, tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan belanja ini bukan sekadar angka statistik. Pemerintah menempatkannya sebagai strategi fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026, terutama dengan mendorong konsumsi rumah tangga dan mempercepat investasi, khususnya di sektor infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bansos dan Belanja Barang: Menopang Daya Beli
Dari total realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp131,9 triliun, salah satu sorotan utama adalah peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari tahun lalu yang sebesar Rp4,1 triliun.
Kenaikan ini dipicu percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang sudah dimulai sejak Januari. Langkah ini menunjukkan pendekatan front-loading atau percepatan belanja di awal tahun untuk memastikan daya beli masyarakat rentan tetap terjaga, sekaligus menjadi bantalan ekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Di sisi lain, belanja barang yang meningkat mencerminkan percepatan operasional kementerian dan lembaga dalam menjalankan program prioritas. Pola ini memberi sinyal bahwa pemerintah berupaya menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, yang kerap menimbulkan inefisiensi dan tekanan administratif.
MBG: Lonjakan Realisasi dan Jangkauan Nasional
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pendorong signifikan belanja awal tahun. Pada Januari 2026, realisasi program ini mencapai Rp19,5 triliun, melonjak drastis dibandingkan Januari 2025 yang baru sebesar Rp45 miliar.
Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Skala implementasi yang luas ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat intervensi gizi sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia jangka panjang.
Dari perspektif ekonomi, belanja untuk MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) melalui pengadaan bahan pangan lokal, distribusi, serta pelibatan tenaga kerja di tingkat daerah.
Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Sektor pendidikan kembali menempati posisi strategis dalam struktur APBN 2026. Hingga Januari, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun.
Alokasi ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun tahun ini.
Konsistensi belanja pendidikan menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Di tengah dorongan belanja yang ekspansif, pendidikan tetap menjadi jangkar pembangunan, bukan sekadar komponen rutin.
Infrastruktur: Pangan, Energi, dan Konektivitas
Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan pagu infrastruktur sebesar Rp434,8 triliun. Fokusnya diarahkan pada penguatan swasembada pangan, ketahanan energi, serta konektivitas wilayah.
Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diharapkan memperkuat produktivitas sektor pertanian dan memperlancar arus logistik nasional.
Sebagai bagian dari stabilisasi harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani. Kebijakan ini bukan hanya menjaga kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan.
Transfer ke Daerah dan Respons Bencana
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Januari mencapai Rp95,3 triliun. Dana ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan layanan publik di daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi Rp10,65 triliun. Dana tersebut dijadwalkan mulai dicairkan secara bertahap pada akhir Februari 2026.
Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas fiskal dalam merespons situasi darurat, sekaligus memastikan pemulihan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat.
Menjaga Momentum Pertumbuhan
Percepatan belanja di awal tahun mencerminkan strategi fiskal yang lebih progresif dan terukur. Dengan belanja negara yang tumbuh signifikan, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap kuat, proyek infrastruktur berjalan lebih cepat, dan dampak ekonomi dapat terasa sejak triwulan pertama.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” ujar Suahasil.
APBN 2026, setidaknya pada awal tahun ini, tampil sebagai instrumen yang bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong ekspansi.
Tantangannya ke depan adalah memastikan kualitas belanja tetap terjaga: tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional. (dm/al)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita : kemenkeu.go.id
