CERAKEN.ID– Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, pada Rabu, 21 Januari 2026, menandai satu fase penting dalam upaya konsolidasi internal Pemerintah Provinsi NTB.
Menghadirkan Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten di lingkungan Pemprov NTB, pertemuan ini tidak sekadar forum administratif, melainkan ruang strategis untuk mengunci arah dan mempercepat gerak pembangunan daerah.
Dalam dinamika pemerintahan daerah, tahun awal implementasi kebijakan kerap menjadi masa krusial. Pada fase inilah desain kelembagaan, pola kerja, serta sinergi antarunit diuji efektivitasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut tercermin dari perhatian utama yang disampaikan Ummi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, terhadap penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Baginya, SOTK bukan sekadar dokumen struktural, tetapi fondasi utama agar program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dieksekusi secara optimal.
Penuntasan SOTK, sebagaimana ditegaskan Ummi Dinda, harus berjalan seiring dengan penataan tata kelola aset dan sumber daya manusia. Struktur baru tanpa penyesuaian pengelolaan aset dan kompetensi aparatur hanya akan melahirkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi kerja.
Karena itu, penataan kelembagaan dipandang sebagai kerja sistemik yang menuntut ketelitian, keberanian mengambil keputusan, dan keselarasan visi di seluruh lini pemerintahan.
Lebih jauh, rapat ini memperlihatkan penekanan kuat pada isu sinergitas program. Dalam konteks NTB, persoalan strategis seperti kemiskinan dan stunting bukanlah masalah sektoral yang bisa diselesaikan oleh satu OPD saja.
Ummi Dinda menegaskan bahwa kunci penuntasan isu-isu tersebut terletak pada kemampuan pemerintah menyatukan langkah, menyelaraskan program, dan memastikan tidak ada ego sektoral yang menghambat kerja bersama.
Dorongan untuk melakukan sinkronisasi program antar-OPD, serta antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, menjadi pesan penting dalam forum ini.
Tidak kalah penting, Ummi Dinda menekankan perlunya kerja sama berkelanjutan dengan berbagai lembaga terkait, agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.
Dalam pandangannya, efektivitas program tahun 2026 hanya dapat dicapai jika sinergi dilakukan secara cepat dan terarah. Oleh karena itu, seluruh perangkat pemerintahan diminta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), cascading program, serta rencana program dan kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi antara visi pembangunan jangka menengah dengan implementasi tahunan di lapangan.
Rapat tersebut juga menjadi ruang pengenalan dan pemetaan wilayah tugas masing-masing unsur pemerintahan. Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten mulai mengurai pola kerja sama, sekaligus mengidentifikasi agenda-agenda percepatan yang perlu segera dilakukan.
Dalam diskusi ini, disepakati pula pentingnya pelibatan aktif Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis serta perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya.
Kesepakatan tersebut menunjukkan upaya memperkuat fungsi koordinatif dan advisory dalam pemerintahan. Dengan melibatkan Staf Ahli dan para Asisten secara lebih intens, proses pengambilan kebijakan diharapkan menjadi lebih tajam, berbasis analisis, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Pada akhirnya, percepatan pembangunan tidak hanya bergerak lebih cepat, tetapi juga lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang sangat positif dalam memperkuat koordinasi internal pemerintahan Provinsi NTB. Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, konsolidasi internal menjadi prasyarat mutlak sebelum melangkah lebih jauh ke kerja-kerja lintas sektor.
Ummi Dinda pun menegaskan bahwa forum semacam ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata. Ia mendorong agar pertemuan koordinasi dilakukan secara berkala ke depan, sebagai ruang penguatan sinergi sekaligus sarana memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah yang sama.
Lebih dari itu, ia juga membuka ruang agar forum koordinasi ini dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain di luar pemerintahan. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor dapat terbangun secara lebih efektif, menjawab kebutuhan pembangunan yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Dalam konteks inilah, rapat yang dipimpin Wakil Gubernur NTB tersebut menjadi simbol awal dari sebuah ikhtiar besar: menyatukan struktur, menyelaraskan langkah, dan mempercepat gerak pembangunan NTB agar manfaatnya benar-benar hadir di tengah masyarakat. (aks)
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : Akun Pemprov NTB
