CERAKEN.ID — Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas fiskal. Hal disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Senin (23/02).
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan tercatat Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target APBN tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen dari target tahunan.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026—juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 23,7 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Juda, capaian ini mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih hati-hati dan adaptif terhadap kebutuhan kas pemerintah serta dinamika pasar keuangan global.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujarnya.
Pasar SBN Tetap Solid
Sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global akibat volatilitas suku bunga dan ketidakpastian geopolitik, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara (SUN) tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali, menunjukkan minat investor yang kuat terhadap instrumen syariah pemerintah.
Selain itu, rata-rata tertimbang yield hasil lelang tetap terjaga pada level stabil. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap baik, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan pemerintah dalam menjaga biaya utang tetap terkendali.
Juda menegaskan bahwa stabilitas pasar SBN ke depan akan terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Sinergi fiskal dan moneter dinilai krusial untuk meredam gejolak eksternal dan menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik.
Pembiayaan Investasi: Fokus Pangan dan Petani
Di luar pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun pada 2026. Skema ini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.
Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, yakni Perum Bulog, dalam memperkuat cadangan beras pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras dari petani.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan petani memperoleh harga yang layak. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
Menurut Juda, pembiayaan investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai kebijakan intervensi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
Menjaga Kredibilitas di Tahun Fiskal 2026
Realisasi pembiayaan yang lebih rendah pada awal tahun dibandingkan periode sebelumnya menunjukkan perubahan pola pengelolaan kas negara. Pemerintah tampak menghindari front-loading pembiayaan yang berlebihan, memilih pendekatan yang lebih selaras dengan kebutuhan belanja dan kondisi pasar.
Strategi ini penting untuk menjaga persepsi pasar terhadap disiplin fiskal Indonesia. Di tengah tekanan global, kredibilitas menjadi aset utama.
Dengan pembiayaan yang on track, pasar SBN yang tetap solid, serta sinergi erat dengan Bank Indonesia, pemerintah berupaya memastikan APBN 2026 tetap menjadi jangkar stabilitas sekaligus instrumen pembangunan.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Namun dengan strategi pembiayaan yang terukur, adaptif, dan transparan, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa stabilitas fiskal tetap menjadi prioritas utama dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional. (dj/al)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita : kemenkeu.go.id
