CERAKEN.ID– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih tidak bersikap reaktif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026.
Alih-alih menunggu kejadian, Pemprov NTB mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bentuk kesiapsiagaan dini menghadapi ancaman hujan lebat hingga sangat lebat yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada periode 21–31 Januari 2026.
Langkah ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca ekstrem menuntut pendekatan kebencanaan yang lebih antisipatif, terkoordinasi, dan berbasis data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi BMKG menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan, terutama setelah lembaga tersebut memprediksi tingginya curah hujan di sejumlah wilayah NTB, khususnya kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora, dua wilayah yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa kesiapsiagaan dibangun melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.
Komando terpadu ini dirancang agar setiap perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas ketika potensi bencana meningkat.
“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).
Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora.
Wilayah-wilayah tersebut bukan hanya memiliki kerentanan geografis, tetapi juga memegang peran strategis sebagai sentra pertanian dan perkebunan.
Dengan demikian, ancaman cuaca ekstrem tidak hanya berimplikasi pada keselamatan jiwa, tetapi juga pada keberlanjutan produksi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam kerangka komando terpadu, BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di kawasan rawan bencana. Kesiapan personel dan logistik kebencanaan diperkuat, termasuk optimalisasi sistem peringatan dini dan respons cepat.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi dan penanganan darurat apabila terjadi banjir, tanah longsor, atau kejadian lain yang membahayakan masyarakat.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Drainase, gorong-gorong, dan saluran irigasi menjadi fokus utama pemantauan, mengingat peran vitalnya dalam mengalirkan limpasan air hujan.
Titik-titik rawan banjir dan longsor dipetakan secara detail, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga.
Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mengambil langkah preventif dengan melakukan pendampingan kepada petani. Penyesuaian pola tanam didorong agar risiko gagal panen dapat ditekan, sekaligus memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.
Langkah ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kesiapsiagaan bencana dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Aspek sosial juga menjadi perhatian. Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak jika evakuasi harus dilakukan.
Kesiapan ini penting untuk memastikan bahwa penanganan bencana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pemprov NTB menyadari bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dilibatkan secara aktif.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat respons di lapangan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi korban dan kerugian.
“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung,” pungkas Ahsanul Khalik.
Aktivasi komando terpadu lintas OPD ini menandai keseriusan Pemprov NTB dalam mengelola risiko bencana secara terencana.
Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang kian sering terjadi, langkah antisipatif berbasis data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan roda pembangunan daerah tetap berjalan.(aks)*
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : Akun Pemprov NTB
