CERAKEN.ID — Mataram, Senin, (23/2). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirim pesan tegas: pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani tak boleh berjalan sendiri.
Di ruang kerja Gubernur, pertemuan antara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan, General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penanda arah baru: tata kelola yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami orang pertama yang menghadapi situasi itu,” tegas Gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini bukan sekadar retorika birokrasi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi merasa memiliki tanggung jawab langsung atas dinamika yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani, dari kecelakaan pendaki hingga persoalan sampah dan tata kelola destinasi.
Mengakhiri Pola Eksklusif
Selama ini, menurut Gubernur, koordinasi antara pengelola TNGR dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, belum berjalan maksimal. Padahal, Rinjani bukan hanya kawasan konservasi, melainkan juga simbol identitas dan sumber penghidupan masyarakat di desa-desa penyangga.
Pengelolaan yang cenderung eksklusif dinilai menyulitkan respons cepat ketika krisis terjadi. Contoh paling nyata adalah insiden kecelakaan wisatawan beberapa waktu lalu.
Saat itu, inisiatif vertical rescue digagas secara mandiri oleh Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas pihak tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan kawasan sebesar Rinjani tak bisa diserahkan pada satu otoritas saja.
Bagi Gubernur, pola kerja bersama harus dicarikan “best practice” yang sesuai dengan karakteristik lokal NTB. Artinya, pendekatan yang tidak sekadar meniru taman nasional lain, tetapi tumbuh dari realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Isu konservasi tetap menjadi jantung pengelolaan. Penanganan sampah, penguatan desa penyangga, serta penyediaan infrastruktur pendukung menjadi fokus yang ditekankan.
Rinjani sebagai destinasi kelas dunia menghadapi tantangan klasik: lonjakan kunjungan yang tidak selalu diimbangi dengan kapasitas pengelolaan lingkungan.
Dalam konteks ini, Gubernur mengajukan gagasan yang cukup berani: tiket pendakian yang lebih mahal, bersertifikat, dan berasuransi, dengan positioning sebagai pendakian eksklusif bagi pendaki mancanegara. Bukan mass tourism, melainkan selective tourism.
Gagasan tersebut tentu mengundang diskusi. Namun, argumen yang dibangun jelas, nilai ekonomi yang dihasilkan harus kembali ke masyarakat sekitar melalui skema badan layanan usaha daerah. Dengan demikian, pendakian tidak hanya menjadi aktivitas petualangan, tetapi juga instrumen pembangunan lokal yang terukur.
Model ini, jika dirancang dengan baik, dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas layanan keselamatan. Sertifikasi dan asuransi, misalnya, bisa menjadi standar baru yang memperkuat reputasi Rinjani sebagai destinasi mountaineering, bukan sekadar trekking santai.
Mengubah Narasi Global
Di penghujung arahannya, Gubernur menyoroti satu hal yang kerap luput: narasi promosi. Ia menyebut kesalahan terbesar selama ini adalah framing yang menempatkan Rinjani sebagai trekking ringan, sehingga persepsi publik global menganggapnya “seperti bukit Teletubbies”.
Padahal, Rinjani adalah gunung berapi aktif dengan medan ekstrem dan risiko nyata. Salah kaprah promosi bukan hanya soal citra, tetapi juga berdampak pada kesiapan pendaki. Ekspektasi yang keliru berpotensi meningkatkan insiden keselamatan.
Karena itu, Gubernur mendorong konferensi pers yang melibatkan media nasional hingga internasional untuk mengumumkan perubahan tata kelola dan standar baru yang sedang disiapkan. Transparansi dan komunikasi publik menjadi bagian penting dari reformasi pengelolaan.
Sejalan dengan arahan tersebut, pihak TNGR memaparkan sejumlah program tahun ini: penguatan potensi desa penyangga, sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan fasilitas keamanan pendakian, hingga pengembangan merchandise dan souvenir khas wisata serta geopark.
Rencana pembukaan kembali pendakian pada 28 Maret mendatang menjadi momentum strategis untuk menunjukkan wajah baru pengelolaan. Harapannya, pembukaan ini tidak sekadar rutinitas musiman, tetapi menjadi titik awal transformasi.
Kolaborasi dengan Geopark Rinjani juga membuka peluang integrasi antara konservasi, edukasi geologi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Rinjani bukan hanya tentang puncak dan kawah, tetapi juga tentang lanskap budaya, kearifan lokal, dan jejaring desa yang hidup di sekelilingnya.
Lebih dari sekadar kawasan konservasi, Rinjani adalah simbol kehidupan masyarakat NTB. Airnya menghidupi sawah, jalurnya memberi nafkah bagi porter dan pemandu, serta citranya mengangkat nama daerah di panggung dunia.
Karena itu, pengelolaan yang inklusif bukan pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah provinsi, kabupaten, pengelola taman nasional, pelaku wisata, hingga masyarakat desa penyangga harus berada dalam satu orkestrasi.
Pertemuan di ruang kerja Gubernur itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun, pesan yang lahir darinya memiliki implikasi jangka panjang: Rinjani harus dikelola bersama, dengan standar global, namun berakar kuat pada kepentingan lokal.
Jika kolaborasi ini konsisten diwujudkan, maka Rinjani bukan hanya akan tetap berdiri megah di cakrawala Lombok, tetapi juga menjadi contoh bagaimana konservasi dan kesejahteraan bisa berjalan seiring untuk NTB, dan untuk Indonesia.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita : akun pemprov ntb
