CERAKEN.ID- Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sekitar 5.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperinkop UKM) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Senin, mengatakan, usulan bansos BBM itu disampaikan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram agar dapat ditindaklanjuti.
“Jika tahun lalu pelaku UMKM mendapatkan bansos dampak COVID-19 sebesar Rp1,2 juta. Harapan kami mereka juga bisa dapat bantuan minimal sama dengan bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang diterima warga prasejahtera,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Dinsos Kota Mataram menyebutkan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM di Kota Mataram sebanyak 35.932 KPM masing-masing mendapatkan BLT BBM sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) sebab penerima BLT BBM juga merupakan sasaran BPNT.
Menurutnya, sekitar 5.000 pelaku UMKM yang diusulkan itu merupakan pelaku UMKM yang terdaftar di Disperinkop UKM Kota Mataram, dengan berbagai jenis usaha, di antaranya, pelaku usaha kuliner, olahan pangan, kerajinan cukli, mutiara, pakaian dan lainnya.
“Data UMKM kami serahkan ke Dinsos, terkait dengan kriteria, nanti mereka yang seleksi,” katanya. Fatwir berharap, pelaku UMKM tersebut dapat terakomodasi melalui bantuan yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial sebesar Rp3,4 miliar lebih. “Semoga Dinsos dapat mengakomodasi pelaku UMKM sebagai motivasi meningkatkan produksi,” katanya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman mengatakan, sebanyak 20.786 KPM diasumsikan menjadi sasaran bansos BBM karena mereka belum mendapatkan bantuan dampak penyesuaian harga BBM dari pemerintah pusat.
“KPM itu adalah mereka yang belum dapat program batuan dari pemerintah, baik program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), ataupun bantuan langsung tunai (BLT) BBM,” katanya.
Terkait dengan itulah, katanya, pihaknya sedang menyiapkan konsep untuk pemberian bantuan bagi 20.786 KPM dengan menggunakan DTU total Rp3,4 miliar lebih. Anggaran tersebut, sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Kota Mataram melalui APBD Perubahan Tahun 2022, sehingga program bansos BBM ditargetkan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2022.
“Bentuk bantuannya, hingga saat ini belum ditetapkan apakah dalam bentuk uang tunai atau paket sembako. Itulah yang masih kami usulkan ke pak wali (Wali Kota Mataram-red),” katanya***
