CERAKEN.ID — Masih lekat dalam ingatan publik Kota Mataram, ketika pada Kamis, 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram secara resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Mohan Roliskana – Mujiburrahman (HARUM) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram periode 2025–2030.
Penetapan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan penanda berlanjutnya sebuah kepemimpinan yang telah diuji pada periode sebelumnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Edy Putrawan, menyampaikan bahwa pasangan HARUM meraih 112.946 suara sah atau 56,65 persen dalam Pilkada Kota Mataram. Sementara pasangan nomor urut 1, Lalu Aria Darma – Weis Arqurnain (AQUR), memperoleh 43,35 persen suara sah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemenangan tersebut memberi legitimasi politik yang kuat bagi petahana untuk melanjutkan agenda pembangunan yang telah dirintis.
Sebagai pasangan petahana, H. Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman tidak datang dengan janji kosong. Mereka membawa kesinambungan visi “Mewujudkan Mataram HARUM”: Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri.
Sebuah visi yang dirancang bukan hanya untuk satu periode, tetapi sebagai bagian dari peta jalan menuju Mataram 2045, yang selaras dengan RPJMD, RPJPD 2025–2045, dan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
Momentum politik itu semakin menguat ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik DR. H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH, dan TGH. Mujiburrahman, SH di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah secara langsung oleh presiden di istana menjadi momen bersejarah dalam praktik demokrasi Indonesia yang dinamis dan simbolis: bahwa daerah adalah bagian tak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan nasional.
Fondasi Transformasi: Dari Visi ke Empat Misi
Visi Mataram HARUM diterjemahkan dalam empat misi utama. Pertama, memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
Kedua, memperkuat daya dukung infrastruktur yang berkeadilan dan berketahanan serta menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi.
Keempat, menjaga kondusivitas wilayah dan daya saing daerah dengan mempertahankan tata kelola yang baik dan keamanan wilayah.
Empat misi ini bukan sekadar slogan. Dalam tahun pertama periode kedua, berbagai indikator menunjukkan bahwa arah kebijakan tersebut mulai berbuah hasil.
Tahun 2025 menjadi tahun pembuktian bahwa kesinambungan kepemimpinan dapat melahirkan akselerasi capaian.
Deretan Prestasi 2025: Cermin Tata Kelola dan Inovasi
Pada Mei 2025, Kota Mataram meraih peringkat kedua kota paling maju di luar Jawa berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengakuan ini menegaskan bahwa Mataram tidak sekadar tumbuh, tetapi juga kompetitif dalam inovasi, infrastruktur, dan kualitas kelembagaan.
Di bidang tata kelola keuangan, Pemerintah Kota Mataram kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Konsistensi ini bukan perkara mudah; ia menuntut disiplin, transparansi, dan sistem pengendalian internal yang kuat.
Pada sektor ketahanan pangan dan perlindungan konsumen, Pasar ACC Ampenan menjadi Juara I Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tingkat Provinsi NTB. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat tidak dilepaskan dari aspek keamanan pangan dan partisipasi warga.
Lingkungan hidup pun menjadi perhatian serius. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2567 Tahun 2025, Kota Mataram dinyatakan bebas dari status darurat sampah. Di tengah problem persampahan yang melilit banyak kota di Indonesia, capaian ini menjadi sinyal bahwa tata kelola lingkungan bergerak ke arah berkelanjutan.
Dalam bidang komunikasi publik, Mataram masuk tiga besar nasional kategori Pengelolaan Media Sosial dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Di era digital, kemampuan pemerintah membangun komunikasi dua arah menjadi bagian penting dari transparansi dan partisipasi.
Komitmen terhadap integritas pemerintahan juga mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang menetapkan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi Tahun 2025 dengan skor 91,85 kategori istimewa. Predikat ini memperkuat misi keempat: menjaga tata kelola yang baik dan kondusivitas wilayah.
Dalam pengendalian inflasi, Kota Mataram meraih TPID Award Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2025 di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada ajang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas harga, yang sangat krusial bagi daya beli masyarakat.
Kota Mataram juga dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif dalam IGA Award 2025, serta meraih predikat Pemerintah Daerah Terinformatif se-NTB dengan skor 99,40 dari Komisi Informasi Provinsi NTB. Indeks Pelayanan Publik Kota Mataram Tahun 2025 mencapai angka 4,42 (kategori A- “Sangat Baik”).
Sebagai pembuka tahun, tepatnya Februari 2026, Kota Mataram meraih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, melalui karya inovasi “Gerbang Sangkareang”. Penghargaan ini tidak sekadar membaca kebijakan dalam tabel kinerja, tetapi menelisik cara sebuah kota memaknai kebudayaan sebagai roh pembangunan.
Refleksi: Antara Capaian dan Tantangan
Deretan penghargaan tersebut tentu membanggakan. Namun refleksi kepemimpinan tidak berhenti pada daftar trofi. Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi dan pemerataan manfaat.
Visi Mataram HARUM mensyaratkan harmoni sosial di tengah keberagaman, keamanan dalam dinamika urbanisasi, keramahan dalam pelayanan publik, keunggulan dalam daya saing, dan kemandirian ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat kecil. Pertanyaannya: sejauh mana capaian makro tersebut menyentuh warga di tingkat kampung?
Penguatan sumber daya manusia harus menjawab persoalan kualitas pendidikan, literasi digital, dan kesiapan generasi muda menghadapi ekonomi berbasis inovasi. Infrastruktur berkeadilan berarti memastikan wilayah pinggiran tidak tertinggal. Pengendalian inflasi harus benar-benar dirasakan melalui stabilitas harga kebutuhan pokok.
Demikian pula dengan predikat kota anti korupsi, ia harus menjadi budaya birokrasi, bukan sekadar label. Transparansi informasi harus diikuti dengan keterbukaan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Menuju 2045, Kota Mataram dituntut menjadi kota yang resilien terhadap perubahan iklim, adaptif terhadap transformasi digital, serta inklusif dalam pembangunan sosial. Periode kedua kepemimpinan Mohan–Mujib adalah fase konsolidasi sekaligus akselerasi.
Harapan publik sederhana namun mendasar: kesinambungan yang tidak stagnan. Bahwa visi HARUM bukan hanya akronim yang indah, melainkan karakter kota yang hidup dalam perilaku birokrasi dan keseharian warganya.
Kepemimpinan periode kedua memberi peluang memperdalam reformasi struktural. Dari digitalisasi layanan publik, penguatan UMKM berbasis komunitas, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan budaya sebagai identitas kota.
Di atas semua itu, refleksi paling penting adalah menjaga kepercayaan publik. Sebab demokrasi lokal bukan hanya tentang menang dalam pilkada, melainkan tentang merawat mandat setiap hari.
Ketika penghargaan telah diraih dan indikator kinerja menunjukkan tren positif, tugas berikutnya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya harum di atas kertas, tetapi benar-benar menguatkan fondasi kota.
Jika visi Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri mampu dijaga secara konsisten, maka Mataram bukan hanya akan dikenal sebagai ibu kota provinsi, tetapi sebagai model kota menengah yang berhasil menautkan demokrasi, tata kelola, dan kesejahteraan dalam satu tarikan napas panjang menuju Indonesia Emas 2045.(aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita : liputan
