CERAKEN.ID — Mataram, 23 Februari 2026 — Pemerintah Kota Mataram kembali memasuki tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan. Bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Mataram, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026).
Forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan kota berjalan selaras, terukur, dan kolaboratif.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. L. Alwan Basri. Dalam arahannya, pejabat yang akrab disapa Miq Alwan itu menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam menyelaraskan program pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, forum ini merupakan kelanjutan dari Konsultasi Publik RKPD yang telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya di tempat yang sama. Konsultasi publik menjadi ruang partisipatif untuk menyerap gagasan, kritik, dan masukan dari para pemangku kepentingan mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga unsur masyarakat.
Hasil konsultasi tersebut kemudian dibawa ke ranah teknis melalui forum lintas perangkat daerah untuk diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang lebih operasional.
“Forum ini sangat penting dan sangat baik untuk kita saling berbagi, berdiskusi, dan menyelaraskan program. Satu program tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu perangkat daerah, tetapi harus bersama-sama melalui kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Menyelaraskan Visi, Menjabarkan Prioritas
RKPD 2027 disusun dalam konteks tahun kedua periode kedua kepemimpinan Wali Kota. Artinya, fase ini menjadi momentum krusial untuk memastikan visi dan misi kepala daerah benar-benar terimplementasi secara konkret.
Miq Alwan mengingatkan bahwa arah pembangunan harus mengacu pada sembilan program prioritas yang telah ditetapkan Wali Kota.
Dokumen perencanaan tidak boleh berhenti pada tataran normatif. Setiap perangkat daerah dituntut mampu menerjemahkan program prioritas tersebut ke dalam kegiatan yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kerangka itulah forum lintas perangkat daerah menjadi penting: menyamakan persepsi, menghindari tumpang tindih program, sekaligus memastikan efektivitas anggaran.
“Jika sembilan program prioritas itu tidak terlaksana, maka yang perlu berbenah adalah kita semua sebagai pelaksana teknis. Kita harus mencermati dan menjabarkan secara tepat pemikiran dan arah kebijakan kepala daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh gagasan besar di tingkat kebijakan, tetapi juga oleh ketepatan eksekusi di tingkat teknis. Aparatur sipil negara sebagai motor penggerak birokrasi memegang peran sentral dalam memastikan kesinambungan antara visi politik dan implementasi administratif.
Dari Evaluasi Menuju Perbaikan
Lebih lanjut, Miq Alwan menyampaikan bahwa setelah forum ini akan dilaksanakan desk perencanaan yang melibatkan kepala perangkat daerah, sekretaris, serta kepala bidang. Pada tahap ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2024, 2025, hingga 2026.
Evaluasi tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bahan refleksi untuk melihat capaian, kendala, serta efektivitas program yang telah berjalan. Dari sana, perangkat daerah dapat menyusun RKPD 2027 dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data.
Pendekatan evaluatif ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan bukan proses sekali jadi. Ia adalah siklus yang berulang: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, lalu memperbaiki.
Dengan demikian, setiap tahun anggaran menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kolaborasi sebagai Keniscayaan
Dalam dinamika pembangunan kota yang kian kompleks, pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri semakin tidak relevan. Tantangan perkotaan, mulai dari infrastruktur, pengendalian lingkungan, penguatan ekonomi lokal, hingga pelayanan publik, membutuhkan kerja lintas sektor.
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah menjadi wadah untuk membangun irisan program, menyatukan sumber daya, dan meminimalkan ego sektoral. Ketika perencanaan dilakukan secara terpadu, potensi pemborosan anggaran dapat ditekan, sementara dampak program terhadap masyarakat dapat dimaksimalkan.
Di Ruang Rapat Bappeda pagi itu, diskusi tentang angka, target, dan indikator kinerja sejatinya merupakan bagian dari upaya lebih besar: memastikan pembangunan Kota Mataram berjalan selaras dengan kebutuhan warganya. RKPD 2027 bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan yang akan menentukan arah kota dua tahun mendatang.
Pada akhirnya, kualitas perencanaan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dan melalui forum ini, Pemerintah Kota Mataram berupaya menegaskan satu hal: bahwa pembangunan yang baik lahir dari kolaborasi, evaluasi yang jujur, serta komitmen bersama untuk bekerja melampaui batas sektoral.**
Penulis : aks
Editor : ceraken
Sumber Berita: akun pemerintah kota mataram
