CERAKEN.ID — Mataram — Di tengah dinamika fiskal yang kian menantang, Pemerintah Kota Mataram memilih tidak sekadar bertahan. Melalui pendekatan creative financing, pemerintah kota ini justru melangkah lebih progresif, menata ulang strategi keuangan daerah agar lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, dalam ajang Penilaian Pemerintah Daerah Bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa (20/04). Kota Mataram tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai nominator, sebuah pengakuan atas upaya transformasi yang tengah dijalankan.
Presentasi yang berlangsung secara daring dari command center Diskominfo Kota Mataram itu dipandu oleh Agus Fathoni, dengan panelis Horas Maurits Panjaitan. Di forum tersebut, Wali Kota memaparkan lanskap ekonomi daerah yang menunjukkan tren membaik, sekaligus tantangan yang harus dihadapi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan luas wilayah 60,20 km² dan populasi lebih dari 452 ribu jiwa, Kota Mataram mencatat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 4,51 persen pada 2023 menjadi 5,43 persen pada 2025. Sektor perdagangan tetap menjadi tulang punggung. Namun, penurunan transfer dari pemerintah pusat membuat pendapatan daerah pada 2026 turun ke kisaran Rp1,6 triliun.
Di sinilah strategi kreatif diuji.
Mengubah Peran: Dari Regulator ke Entrepreneur
Alih-alih terpaku pada keterbatasan, Pemerintah Kota Mataram menggeser paradigma. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai entrepreneur government, aktor aktif yang mampu menciptakan peluang pembiayaan baru.
“Kami menjalankan lima strategi utama, meliputi optimalisasi PAD, penguatan BLUD dan BUMD, kolaborasi dengan swasta, optimalisasi aset daerah, serta digitalisasi keuangan,” ujar Mohan.
Langkah ini membuahkan hasil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat signifikan hingga Rp656 miliar. Angka ini menjadi indikator menguatnya kemandirian fiskal di tengah tekanan eksternal.
Inovasi di sektor PAD menjadi salah satu kunci. Penerapan smart tax, sistem pembayaran non-tunai, hingga digitalisasi parkir melalui SI JUKIR mendorong peningkatan pendapatan, khususnya dari sektor makanan dan minuman serta retribusi parkir.
Di sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diposisikan sebagai engine of growth. Dengan penyertaan modal sekitar Rp148 miliar, BUMD mampu memberikan dividen rutin yang menopang pembiayaan program prioritas.
Kolaborasi dan Digitalisasi sebagai Fondasi
Selain optimalisasi internal, Pemerintah Kota Mataram juga memperluas ruang kolaborasi. Pemanfaatan aset daerah kini dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, diperkuat sistem digital e-BMD yang terintegrasi. Hasilnya, kontribusi aset terhadap PAD meningkat hingga 32,62 persen.
Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di sektor kesehatan, juga menunjukkan capaian impresif. Rumah sakit daerah dan puskesmas tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga kualitas layanan, dengan tingkat kepuasan masyarakat melampaui 95 persen.
Pendekatan kolaboratif juga terlihat dalam pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Jika sebelumnya bersifat karitatif, kini CSR diarahkan lebih strategis, menyasar pemberdayaan ekonomi, lingkungan, hingga mitigasi bencana. Pada 2026, komitmen CSR tercatat lebih dari Rp1,5 miliar.
Tak kalah penting, digitalisasi menjadi tulang punggung reformasi. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SP2D online, hingga elektronifikasi transaksi melalui QRIS dan aplikasi pajak daerah mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi.
Upaya ini membuahkan pengakuan. Kota Mataram meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, penghargaan TP2DD, Top BUMD Awards 2026, serta predikat Kota Anti Korupsi dengan skor 91,85.
Di ujung presentasinya, Mohan menegaskan arah masa depan: pemerintah harus berani keluar dari pola lama. “Pemerintah tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang dan menarik investasi,” tegasnya.
Pernyataan itu menandai perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, bahwa kemandirian fiskal tidak semata soal angka, melainkan tentang keberanian berinovasi dan membangun sinergi.
Dengan fondasi yang kian kuat, Kota Mataram kini tidak hanya bertahan di tengah keterbatasan, tetapi juga melangkah menuju masa depan yang lebih mandiri, di mana kebijakan fiskal menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun ppid kota mataram
