CERAKEN.ID Komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis bukti kembali ditegaskan oleh Mohan Roliskana dalam sebuah momentum penting di Mataram.
Dalam acara pencanangan program Desa/Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) sekaligus peluncuran Website Pintar (Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu) di Kantor Lurah Ampenan Selatan, Rabu (15/04/2026), Wali Kota menekankan satu hal mendasar: pembangunan tidak lagi bisa berjalan tanpa fondasi data yang kuat.
“Data itu menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan,” tegasnya. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari arah baru pembangunan daerah yang semakin menuntut akurasi, ketepatan, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah kompleksitas persoalan perkotaan, mulai dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan, hingga layanan publik, pendekatan berbasis data (evidence-based policy) menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Setiap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, harus berangkat dari angka dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Desa Cantik: Membangun Fondasi dari Tingkat Kelurahan
Program Desa/Kelurahan Cantik yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem data dari level paling bawah. Pada tahun 2026, tiga kelurahan ditetapkan sebagai lokus program, yakni Ampenan Selatan, Ampenan Tengah, dan Dayan Peken.
Pemilihan ketiga wilayah ini bukan tanpa pertimbangan. Selain kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas internet menjadi faktor penentu. Dengan kata lain, program ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukungnya.
Bagi Pemerintah Kota Mataram, Desa Cantik bukan sekadar program statistik, melainkan gerakan literasi data. Aparatur kelurahan didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi juga produsen data yang berkualitas.
“Melalui program ini, aparatur di tingkat kelurahan diharapkan menjadi agen perubahan dalam penyediaan data yang seragam, bermakna, dan berdampak,” ujar Mohan Roliskana.
Langkah ini penting, mengingat kualitas data nasional sangat bergantung pada akurasi data di tingkat lokal. Ketika kelurahan mampu mengelola data dengan baik, maka kebijakan di tingkat kota hingga nasional akan memiliki dasar yang lebih kuat.
Sejalan dengan penguatan kapasitas di tingkat kelurahan, Pemerintah Kota Mataram juga meluncurkan Website Pintar sebagai pusat informasi dan layanan data terpadu. Platform ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan akses data yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.
Website Pintar bukan sekadar portal informasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem satu data daerah. Melalui integrasi berbagai sumber, mulai dari data kependudukan berbasis NIK, statistik sektoral, hingga data sosial ekonomi, pemerintah berupaya menghadirkan satu sumber kebenaran (single source of truth).
Pengembangan platform ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan dukungan command center, Website Pintar diharapkan mampu menyajikan dashboard data yang responsif dan real-time.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari penguatan ekosistem data daerah. “Kelurahan diharapkan mampu mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Tantangan Baru: Bansos Digital Berbasis AI
Dalam sambutannya, Wali Kota juga menyoroti penunjukan Kota Mataram sebagai salah satu daerah percontohan program bantuan sosial digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Mataram menjadi salah satu yang dipercaya mengimplementasikan inovasi ini.
Penunjukan ini membawa konsekuensi besar. Di satu sisi, ini adalah peluang untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tantangan dalam memastikan kualitas dan integrasi data.
“Implementasi bansos digital harus didukung data yang terintegrasi,” tegas Mohan. Tanpa data yang valid, teknologi secanggih apa pun berpotensi menghasilkan kebijakan yang keliru.
Dalam konteks ini, integrasi data lintas sektor menjadi kunci. Data kependudukan, statistik, hingga data kesejahteraan harus terhubung dalam satu sistem yang utuh. Tanpa itu, fragmentasi data justru akan memperbesar risiko kesalahan.
Transformasi menuju tata kelola berbasis data tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, penguatan literasi digital menjadi perhatian utama.
Aparatur di tingkat kelurahan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memahami pengelolaan data, serta memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Tanpa kemampuan ini, program yang dirancang dengan baik berpotensi tidak berjalan optimal.
Pendampingan dari BPS menjadi bagian penting dalam proses ini. Dengan dukungan tersebut, kelurahan diharapkan tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga subjek yang aktif dalam membangun sistem data yang berkelanjutan.
Dari Data ke Kebijakan yang Responsif
Pembangunan berbasis data pada akhirnya bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data bukan sekadar angka, tetapi representasi dari realitas sosial yang harus dipahami secara utuh.
Ketika data dikelola dengan baik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan anggaran, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Sebaliknya, tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko menjadi tidak efektif bahkan kontraproduktif.
Program Desa Cantik dan Website Pintar menjadi dua pilar penting dalam mewujudkan hal tersebut. Keduanya saling melengkapi: satu memperkuat produksi data di tingkat lokal, sementara yang lain mengintegrasikan dan menyajikannya dalam sistem yang mudah diakses.
Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram sejalan dengan agenda nasional dalam mewujudkan kebijakan satu data. Integrasi data tidak hanya memudahkan perencanaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, sistem data yang terintegrasi memungkinkan kolaborasi antar sektor berjalan lebih efektif. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat mengakses informasi yang sama dan berkontribusi dalam pembangunan.
Tema Desa/Kelurahan Cantik tahun 2026, “Peran Desa/Kelurahan Cantik sebagai Kunci Pembangunan yang Lebih Baik”, menjadi refleksi dari semangat tersebut. Pembangunan tidak lagi bersifat top-down, tetapi berbasis pada data yang dihimpun dari tingkat paling bawah.
Menutup dengan Optimisme
Apa yang dilakukan Kota Mataram hari ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan bukan sekadar wacana. Ia hadir dalam bentuk program konkret, sistem digital, dan perubahan cara berpikir.
Data tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi fondasi utama. Dari kantor lurah hingga ruang perencanaan kota, dari dashboard digital hingga kebijakan publik, semuanya bergerak dalam satu arah: menghadirkan pembangunan yang lebih tepat, adil, dan berdampak.
Dalam lanskap pembangunan yang semakin kompleks, langkah ini menjadi penting. Sebab di era modern, siapa yang menguasai data, dialah yang mampu mengelola masa depan. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun ppid kota mataram
