CERAKEN.ID — Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel, upaya menanamkan nilai integritas menjadi semakin krusial. Kesadaran inilah yang mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar Live Talk Show bertema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik” pada Kamis (16/04/2026).
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci, di antaranya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.
Lebih dari sekadar diskusi, talkshow ini menjadi ruang refleksi kolektif tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan: bukan sebagai alat kepentingan, melainkan sebagai amanah publik yang harus dijaga dengan integritas tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Integritas sebagai Fondasi Kepemimpinan
Dalam berbagai paparan yang disampaikan, benang merah yang mengemuka adalah bahwa integritas bukan sekadar nilai normatif, melainkan fondasi utama dalam setiap praktik kepemimpinan. Tanpa integritas, kekuasaan berpotensi menyimpang dari tujuan utamanya, yakni melayani masyarakat.
Godaan kekuasaan, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun praktik koruptif, menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh aparatur pemerintah. Oleh karena itu, penguatan karakter dan etika kepemimpinan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Talkshow ini menekankan bahwa integritas harus dibangun sejak dini dan dipelihara secara konsisten. Ia tidak hanya hadir dalam kebijakan besar, tetapi juga tercermin dalam keputusan sehari-hari, sekecil apa pun.
Selain itu, profesionalisme dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting. Aparatur dituntut untuk tidak hanya bekerja secara efektif, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Komitmen Mataram dalam Penguatan Tata Kelola
Keseriusan dalam memperkuat integritas juga tercermin dari partisipasi aktif Pemerintah Kota Mataram dalam kegiatan ini. Wakil Wali Kota Mataram, Mujiburrahman, mengikuti talkshow secara daring dari Command Center Kota Mataram, didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam forum ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur. Pemerintah Kota Mataram menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat terwujud tanpa sumber daya manusia yang berintegritas.
Melalui forum semacam ini, aparatur diajak untuk terus memperbarui perspektif, memahami tantangan baru, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Integritas tidak lagi dipandang sebagai jargon, tetapi sebagai praktik nyata yang harus diwujudkan dalam setiap lini pelayanan.
Kota Antikorupsi dan Tantangan Konsistensi
Komitmen Mataram dalam membangun pemerintahan yang bersih bukan tanpa dasar. Pada tahun 2025, Kota Mataram ditetapkan sebagai salah satu dari tiga kota di Indonesia yang menjadi percontohan Kota Antikorupsi.
Predikat ini menjadi pencapaian sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem dan budaya integritas. Namun di sisi lain, ia menuntut konsistensi dalam menjaga dan meningkatkan standar yang telah dicapai.
Menjadi kota percontohan berarti harus siap menjadi rujukan, sekaligus terbuka terhadap evaluasi publik. Setiap kebijakan, program, dan layanan harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam konteks ini, kegiatan seperti talkshow yang digelar BPSDM Kemendagri memiliki peran strategis. Ia tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga menjadi pengingat bahwa integritas adalah proses yang harus terus dijaga.
Pemerintah Kota Mataram menempatkan penguatan budaya integritas sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.
Di tengah kompleksitas tantangan pemerintahan modern, integritas menjadi kompas yang menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik. Mataram, melalui berbagai langkah strategisnya, menunjukkan bahwa membangun pemerintahan yang bersih bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keberanian.
Talkshow ini menjadi salah satu penanda bahwa upaya tersebut terus bergerak—menguatkan nilai, memperteguh prinsip, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah yang sesungguhnya. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
