CERAKEN.ID — Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas wilayah dan sektor dalam mempercepat pembangunan melalui forum High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan.
Pertemuan strategis ini menjadi ruang sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota agar arah pembangunan berjalan selaras, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Forum yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut berlangsung di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (13/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB bersama pejabat eselon II pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan bahwa HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Menurutnya, orkestrasi pembangunan diperlukan agar setiap kebijakan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang satu sama lain.
Perkembangan Setiap Sektor
Dalam sektor pendidikan, pemerintah provinsi terus mengembangkan Program Sekolah Rakyat yang sejak 2025 telah berjalan di sejumlah daerah. Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa.
Pengembangan Sekolah Rakyat direncanakan menyasar wilayah Lombok Utara dan Kabupaten Bima dengan kapasitas hingga seribu siswa per lokasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis kawasan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus menyiapkan generasi muda NTB menghadapi tantangan ekonomi masa depan.
Di sektor ekonomi desa, pemerintah mencatat kemajuan signifikan melalui pembentukan 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 50 koperasi dikembangkan sebagai model berbasis potensi lokal.
Sebagian koperasi bahkan telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri, menandai mulai tumbuhnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal.
Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan desa sekaligus menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis yang kini telah memiliki satuan tugas di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi NTB juga mempercepat Program Desa Berdaya Transformatif dengan menetapkan ratusan desa prioritas sebagai sasaran intervensi. Ribuan kepala keluarga mendapat pendampingan langsung untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Program tersebut didukung proses verifikasi data bersama Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran. Pada APBD 2026, pemerintah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk menjangkau ratusan desa dan kelurahan dengan fokus utama pada wilayah miskin ekstrem.
Isu tata ruang turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi, termasuk penyelesaian kajian lingkungan strategis serta koordinasi lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN.
Kepastian tata ruang dinilai penting agar investasi dan pembangunan dapat berjalan tanpa konflik pemanfaatan lahan.
Di sektor kehutanan, pemerintah menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kawasan, perambahan hutan, serta klaim hutan adat. Untuk itu, pemerintah provinsi membentuk Satuan Tugas Sumber Daya Alam yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Dalam mendukung swasembada pangan, pemerintah juga mengoptimalkan jaringan irigasi lintas kewenangan serta menjalankan program optimasi lahan pertanian di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pengelolaan lingkungan menjadi agenda penting lainnya. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran besar untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota dengan pendekatan dari hulu ke hilir.
Di sektor pariwisata, NTB diarahkan menuju konsep pariwisata berkualitas, bukan sekadar kuantitas kunjungan. Strateginya mencakup peningkatan lama tinggal wisatawan, penguatan posisi NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah juga mengembangkan kerja sama regional antara Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur guna memperkuat ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia.
Aspirasi Kepala Daerah
Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan pusat kegiatan pemuda dan olahraga.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, meski masih terdapat desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan koperasi desa.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan delapan langkah strategis, termasuk penguatan desa berdaya, perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sampah, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan kerja sama regional.
Melalui orkestrasi pembangunan ini, pemerintah provinsi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program, tetapi pada kekuatan kolaborasi antarwilayah.
Forum tersebut menjadi penanda bahwa pembangunan NTB kini diarahkan secara lebih terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekaligus membawa NTB semakin dikenal di tingkat nasional maupun global.**
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita : akun Pemprov NTB
