CERAKEN.ID- Melanjutkan pembahasan terkait verifikasi warga yang berhak atas redistribusi lahan HGU PT SKE di Sembalun, digelar rapat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik sebagai pemimpin rapat.
Hadir pula pada kesempatan tersebtu Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala kantor agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Lombok Timur dan jajaran, Kepala Bakesbangpoldagri, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Desa dan Camat Sembalun, pihak TNGR, serta Bagian Hukum Setda Lombok Timur.
Sekda Juaini pada kesempatan itu menegaskan bahwa Pemerintah tidak berada di salah satu pihak, melainkan melindungi semua pihak, dan berupaya menemukan solusi menguntungkan bagi semua.
ADVERTISEMENT
![](https://mataramradio.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-12.37.55_cc953628.jpg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa maupun kecamatan yang tergabung dalam tim verifikasi bekerja secara objektif didasarkan aturan maupun perundang-undangan yang berlaku
“Jika sudah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak perlu lagi ada keraguan,” ungkapnya.
Sekda mengingatkan verifikasi data penerima redistribusi HGU PT SKE yang telah dilakukan secara bertahap didokumentasikan dengan baik sebagai bukti tim telah bekerja sesuai peraturan yang ada.
Sekda berharap data tersebut dapat benar-benar dituntaskan pekan depan, untuk mendapat persetujuan Bupati dan diproses lebih lanjut.
Sebelumnya Camat Sembalun Serkapudin memaparkan sejumlah data masyarakat yang dinilai berhak mendapatkan redistribusi lahan HGU PT SKE seluas 120 hektar.
Setelah dilakukan validasi dengan syarat tidak boleh ada lebih dari satu orang penerima dalam satu Kepala Keluarga (KK) serta pertimbangan domisili, juga mengeleminasi data ganda, dari sekitar seribu penerima di data awal, jumlahnya kini berada di kisaran 661 orang. Angka tersebut masih akan kembali dipastikan benar-benar akurat (0007)