CERAKEN.ID — Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggeser cara pandang dalam menangani persoalan kemiskinan.
Jika selama ini pendekatan pembangunan lebih banyak bertumpu pada bantuan sosial dan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, kini pemerintah mencoba membangun pola baru yang lebih menyentuh akar persoalan masyarakat.
Kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar persoalan rendahnya pendapatan, melainkan kondisi sosial yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, kualitas konsumsi rumah tangga, hingga peluang masa depan generasi muda.
Karena itu, pengentasan kemiskinan dinilai tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat, tetapi membutuhkan perubahan sistem sosial dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah tersebut diperkuat melalui program Desa Berdaya yang diproyeksikan menjadi model pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis desa di NTB. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Koordinator TAG-P3K NTB Makmur Mendunia, Adhar Hakim, menilai persoalan kemiskinan selama ini telah menjadi sumber berbagai masalah pembangunan di daerah. Menurutnya, dampak kemiskinan tidak berhenti pada keterbatasan ekonomi semata, tetapi membentuk siklus sosial yang panjang dan sulit diputus apabila tidak ditangani secara menyeluruh.
“Kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan rendah. Ini persoalan yang memengaruhi banyak aspek kehidupan dan membentuk siklus sosial yang panjang,” ujarnya.
Mengubah Pola Lama Penanganan Kemiskinan
Data kemiskinan di NTB yang masih berada pada angka dua digit menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Di tengah besarnya potensi sumber daya alam dan sosial yang dimiliki daerah, keberadaan kemiskinan ekstrem yang masih berkisar antara dua hingga empat persen menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Kondisi itulah yang mendorong lahirnya pendekatan baru melalui program Desa Berdaya. Pemerintah menilai pola lama penanganan kemiskinan yang hanya berbasis bantuan jangka pendek tidak cukup efektif untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen.
Adhar Hakim menegaskan, selama ini banyak program berjalan secara parsial dan tidak saling terhubung sehingga dampaknya tidak mampu menciptakan perubahan sosial yang signifikan di masyarakat.
“Selama ini penanganan kemiskinan cenderung sektoral, tidak berkelanjutan, dan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu dibutuhkan model baru yang lebih terintegrasi dan menyentuh akar persoalan masyarakat,” katanya.
Melalui Desa Berdaya, desa ditempatkan sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah mencoba membangun pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan riil warga, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat desa agar mampu tumbuh secara mandiri.
Program tersebut dijalankan melalui dua pendekatan utama. Pertama, Desa Berdaya Transformatif yang difokuskan untuk mendampingi keluarga miskin ekstrem agar mampu naik kelas secara ekonomi. Kedua, Desa Berdaya Tematik yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan potensi desa sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan usaha produktif, peningkatan kesadaran ekonomi keluarga, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga. Tujuannya agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial, tetapi memiliki kemampuan membangun sumber penghidupan secara mandiri.
Membangun Kesadaran Kolektif dari Desa
Lebih jauh, program Desa Berdaya tidak hanya berbicara soal bantuan ekonomi. Pemerintah daerah mulai mendorong pembangunan kesadaran sosial masyarakat bahwa kemiskinan harus dilawan melalui kolaborasi dan gerakan bersama.
Dalam konteks itu, desa dipandang bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang memiliki kekuatan sosial untuk menentukan arah perubahan masyarakatnya sendiri. Pendidikan sosial, penguatan komunitas lokal, serta partisipasi warga menjadi bagian penting dalam program tersebut.
Adhar menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadi mandiri dan produktif.
“Desa Berdaya adalah gerakan bersama untuk membangun kesadaran bahwa kemiskinan harus dilawan melalui kolaborasi, bukan hanya program bantuan,” jelasnya.
Karena itu, keterlibatan seluruh elemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas, hingga masyarakat diharapkan dapat bergerak bersama agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar memberikan dampak nyata dan berjalan berkelanjutan.
Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang, langkah Pemprov NTB ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemberdayaan. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai ruang tumbuhnya kesadaran sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Harapan besar pun disematkan pada program Desa Berdaya agar mampu menjadi fondasi baru pembangunan NTB. Bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan memiliki daya tahan sosial menuju visi NTB Makmur Mendunia. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ist dan diskominfotik ntb
