CERAKEN.ID — Mataram, 18 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Rakor tersebut menjadi penanda bahwa isu inflasi pada awal 2026 kembali berada di garis depan agenda pemerintah, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah.
Pesan utama Rakor jelas: stabilitas harga dan daya beli masyarakat harus dijaga melalui langkah yang cepat, konkret, dan terkoordinasi. Inflasi bukan semata persoalan statistik, melainkan soal keberlanjutan ekonomi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap lonjakan harga bahan pokok.
Data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen secara year-on-year (y-o-y). Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di angka 3,86 persen (y-o-y).
Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun masih berada dalam koridor target pengendalian inflasi pemerintah pusat.
Meski selisihnya relatif tipis, posisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dalam konteks pengendalian inflasi, pergerakan sekian desimal saja dapat berdampak luas, terutama jika tekanan harga terjadi pada komoditas strategis seperti cabai, beras, dan protein hewani.
Untuk daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB menunjukkan variasi yang perlu dicermati. Kota Bima mencatat inflasi 4,82 persen (y-o-y), tertinggi di antara daerah IHK di NTB. Disusul Kota Mataram sebesar 3,69 persen dan Kabupaten Sumbawa sebesar 3,77 persen.
Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa dua kota utama di NTB berada di atas rata-rata nasional, sementara Kabupaten Sumbawa mendekati batas atas rentang target inflasi pemerintah pusat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan harga di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi, seiring dengan dinamika konsumsi dan distribusi.
Lombok Timur dan Tekanan Harga Tertinggi
Di luar daerah IHK, pengendalian harga dimonitor melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). Pada Minggu II Februari 2026, lonjakan tertinggi tercatat di Kabupaten Lombok Timur sebesar 7,30 persen menjadikannya salah satu daerah dengan tekanan harga paling tinggi secara nasional pada periode tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Lombok Barat mencatat 4,55 persen, Kabupaten Lombok Tengah 3,71 persen, dan Kabupaten Lombok Utara 1,82 persen. Di Pulau Sumbawa, tekanan relatif lebih rendah: Kabupaten Bima 0,14 persen, Kabupaten Dompu -0,03 persen, dan Kabupaten Sumbawa Barat 0,57 persen.
Kenaikan harga di Lombok Timur terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan sejumlah komoditas protein hewani lainnya.
Pola ini mencerminkan kerentanan musiman dan gangguan distribusi yang kerap terjadi pada awal tahun, ketika cuaca, biaya logistik, dan fluktuasi produksi memengaruhi ketersediaan pasokan.
Inflasi dan Tanggung Jawab Moral Pemerintah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa meskipun inflasi NTB masih dalam kategori terkendali, pemerintah tidak boleh lengah.
“Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan refleksi langsung dari kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga cabai atau daging ayam, misalnya, langsung dirasakan oleh ibu rumah tangga di pasar tradisional maupun pedagang kecil yang margin keuntungannya tipis.
Strategi Terkoordinasi: Dari Operasi Pasar hingga Gerakan Tanam
Sebagai tindak lanjut Rakor, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun sejumlah langkah strategis.
Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah secara terfokus di wilayah dengan IPH tinggi, khususnya Lombok Timur dan Lombok Barat. Operasi ini disertai pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak terjadi distorsi pasokan.
Kedua, penguatan distribusi antarwilayah. Pulau Sumbawa, yang relatif lebih stabil dari sisi IPH, dioptimalkan sebagai daerah penyangga produksi untuk menopang kebutuhan Pulau Lombok. Skema ini bertujuan menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan.
Ketiga, inspeksi mendadak (sidak) bersama Forkopimda ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan serta praktik spekulatif. Rantai pasok menjadi titik krusial, karena lonjakan harga sering kali tidak semata dipicu produksi, melainkan distribusi dan psikologi pasar.
Keempat, perluasan kerja sama antar daerah penghasil komoditas pangan, terutama untuk menjamin kelancaran pasokan cabai, beras, dan daging ayam ras. Kerja sama ini memperkuat jejaring pasokan lintas wilayah sehingga tidak bergantung pada satu sentra produksi.
Kelima, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan subsidi transportasi untuk memperlancar distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi. Intervensi fiskal daerah menjadi instrumen penting ketika pasar membutuhkan penyangga.
Keenam, gerakan tanam komoditas hortikultura jangka pendek sebagai solusi struktural. Dengan memperkuat produksi lokal, ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat dikurangi, sekaligus menciptakan stabilitas harga jangka menengah.
Sinergi sebagai Kunci
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri menjadi momentum konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Dalam konteks NTB, tantangannya bukan hanya menekan angka inflasi agar kembali sejajar dengan nasional, tetapi memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu sinergi provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga,” tutup Aka.
Dengan langkah-langkah terkoordinasi tersebut, NTB menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa bersifat reaktif semata. Ia memerlukan orkestrasi kebijakan dari intervensi pasar hingga penguatan produksi yang berjalan simultan.
Di tengah dinamika ekonomi nasional dan fluktuasi harga komoditas, konsolidasi seperti inilah yang akan menentukan apakah inflasi sekadar menjadi angka dalam laporan, atau justru berubah menjadi tekanan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
NTB kini berada pada fase krusial: menjaga stabilitas harga demi memastikan ketahanan ekonomi daerah tetap kokoh di awal 2026.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: qkun Pemprov NTB
