CERAKEN.ID — Langit di Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026), tampak bersahabat ketika rombongan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tiba di aula kantor desa.
Di ruang itu, para pendamping Desa Berdaya berkumpul, membawa catatan lapangan dan harapan yang sama: bagaimana mengurai simpul kemiskinan ekstrem dan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah ini.
Di hadapan mereka, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pesan yang lugas sekaligus reflektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan kemiskinan di NTB tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau kurangnya program. Masalah utama justru terletak pada cara kerja yang sering berjalan sendiri-sendiri.
Ia mengibaratkan kerja pembangunan seperti sebuah orkestra. Banyak instrumen, tetapi tanpa konduktor yang menyatukan ritme. Akibatnya, harmoni yang diharapkan tidak pernah benar-benar tercapai.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid,” ujar gubernur yang sebelumnya dikenal sebagai diplomat itu.
Ungkapan lampak mesak-mesak, yang dalam bahasa Sasak berarti berjalan sendiri-sendiri, seolah menjadi diagnosis sederhana atas persoalan kompleks pembangunan sosial. Program ada, anggaran tersedia, tetapi koordinasi sering kali tidak berjalan seirama.
Kolaborasi sebagai Kunci
Dalam arahannya, Lalu Iqbal menekankan bahwa para pendamping desa tidak perlu memulai dari nol. Infrastruktur sosial sebenarnya sudah ada di desa: kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kelompok Karang Taruna yang selama ini bekerja di masyarakat.
Yang diperlukan adalah merajut kembali jejaring tersebut agar bekerja sebagai satu sistem.
Pendekatan yang diminta gubernur juga sangat konkret: mendatangi warga dari pintu ke pintu, dari kepala keluarga ke kepala keluarga. Bukan sekadar mengumpulkan data administratif, melainkan memahami akar persoalan yang dihadapi setiap keluarga.
Dari pendekatan itu akan terlihat bahwa kemiskinan bukanlah satu wajah tunggal. Ada keluarga yang terjebak karena rumah tidak layak huni, ada yang terkendala pendidikan, ada pula yang berhadapan dengan masalah gizi buruk yang kemudian melahirkan stunting pada anak-anak.
Dalam kerangka itu, intervensi pemerintah tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap keluarga memerlukan solusi yang berbeda.
Dua Tahap Intervensi
Gubernur menjelaskan bahwa strategi penanganan kemiskinan harus dibagi dalam dua tahap besar.
Tahap pertama adalah perlindungan sosial untuk memastikan setiap keluarga memiliki standar hidup yang layak. Bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga perbaikan rumah menjadi bagian dari langkah ini.
Namun, perlindungan sosial tidak boleh berhenti sebagai bantuan permanen.
Tahap kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Keluarga yang sebelumnya menerima bantuan harus diarahkan agar mampu berdiri sendiri melalui kegiatan ekonomi produktif.
Dalam kerangka itulah pemerintah provinsi menetapkan target minimal: setiap keluarga miskin ekstrem di NTB diharapkan dapat mencapai pendapatan sekurang-kurangnya Rp1.250.000 per bulan.
Target ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi banyak keluarga di pedesaan, angka tersebut menjadi ambang penting untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Membalik Logika Pasar
Menariknya, dalam kesempatan itu Lalu Iqbal juga mengajak para pendamping desa untuk melihat peluang ekonomi dari program nasional yang sedang berjalan.
Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Program ini pada dasarnya menciptakan pasar baru bagi produk-produk pertanian dan peternakan desa.
“Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis. Kebutuhan telur kita saja masih impor 87 persen dari luar daerah,” ujarnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa NTB sebenarnya memiliki peluang ekonomi yang besar. Jika desa mampu memproduksi telur, sayur, atau bahan pangan lainnya, maka rantai pasok program MBG dapat menjadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan kata lain, program sosial tidak hanya menyelesaikan masalah gizi anak-anak, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi keluarga miskin.
Barebali dan Tantangan Kependudukan
Desa Barebali sendiri menghadapi tantangan yang tidak ringan. Plt. Kepala Desa Barebali, Salbi, menjelaskan bahwa jumlah penduduk desa telah mencapai 15.519 jiwa.
Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kompleksitas masalah sosial pun semakin tinggi.
Ia mencatat sedikitnya terdapat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Angka tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan pembangunan manusia masih sangat mendesak di tingkat desa.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah desa bahkan mengusulkan pemekaran wilayah administratif.
Barebali diusulkan menjadi tiga desa persiapan: Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya. Menurut Salbi, pemekaran ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat program-program pembangunan.
Berkas usulan tersebut saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi. Pemerintah desa berharap dukungan gubernur agar prosesnya dapat berjalan lancar.
Safari Ramadhan itu tidak berhenti pada forum diskusi. Gubernur juga meninjau langsung kondisi masyarakat, sekaligus menyerahkan bantuan kepada anak-anak stunting dan keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Intervensi yang dilakukan tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) NTB.
Langkah ini menjadi simbol bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan dari balik meja rapat. Ia membutuhkan kehadiran langsung di tengah masyarakat.
Dari Orkestra Desa ke Masa Depan NTB
Apa yang terjadi di Barebali sebenarnya adalah potret kecil dari tantangan besar pembangunan di NTB. Kemiskinan, stunting, pendidikan, hingga akses ekonomi saling terkait dalam satu jaringan persoalan.
Karena itu, pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tidak lagi memadai.
Gagasan “orkestrasi” yang disampaikan gubernur mungkin terdengar sederhana, tetapi di situlah letak kuncinya. Ketika kader Posyandu, pendamping PKH, Karang Taruna, pemerintah desa, hingga pemerintah provinsi bekerja dalam satu irama, maka desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Ia menjadi panggung bersama bagi perubahan.
Dan mungkin, dari aula di Barebali itulah sebuah orkestrasi pembangunan mulai dimainkan, pelan tetapi pasti, menuju masa depan NTB yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. (diskominfotik)
Penulis : aks
Editor : cerajen editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
