CERAKEN.ID — Di tengah lanskap global yang terus berubah dan penuh tekanan, negara-negara di kawasan ASEAN kembali menegaskan komitmen kolektifnya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketegangan geopolitik, volatilitas arus modal, hingga ancaman perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berdampak langsung pada fondasi ekonomi kawasan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting ke-13 yang berlangsung pada 10 April 2026. Forum strategis tahunan ini menjadi ruang konsolidasi bagi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk merumuskan respons kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global yang kian kompleks.
Mewakili Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa ketahanan ekonomi kawasan tidak terlepas dari kemampuan negara-negara anggota dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Di tengah tekanan global, ekonomi ASEAN tetap menunjukkan resiliensi, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan aliran investasi yang relatif terjaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, ketahanan tersebut tidak hadir secara otomatis. Ia merupakan hasil dari penguatan kebijakan yang terkoordinasi serta kerja sama regional yang terus diperbarui.
Peta Jalan ASEAN
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan sepakat untuk memperdalam integrasi keuangan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan pasar keuangan hingga percepatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.
Salah satu tonggak penting adalah penyusunan Finance Sectoral Plan 2026–2030, yang dirancang sebagai peta jalan menuju visi jangka panjang kawasan dalam ASEAN Community Vision 2045. Dokumen ini menjadi panduan bagi negara-negara anggota dalam menyelaraskan kebijakan sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap perubahan global sekaligus inklusif bagi masyarakat.
Selain itu, ASEAN juga mendorong implementasi Project Revive, sebuah inisiatif reformasi untuk memperbaiki tata kelola, struktur, dan efektivitas kerja sama sektor keuangan.
Filianingsih menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh negara anggota, terutama dalam menjadikan forum kerja sama sebagai ruang strategis untuk membahas isu-isu krusial seperti stabilitas sistem keuangan dan risiko kawasan.
Di bawah Keketuaan Filipina tahun 2026, pertemuan ini juga menghasilkan tiga Priority Economic Deliverables (PEDs) yang menjadi fokus utama jalur keuangan dan bank sentral. Ketiganya mencakup penguatan pasar modal yang tangguh dan berkelanjutan, percepatan konektivitas pembayaran regional, serta penguatan financial health sebagai dimensi baru dalam inklusi keuangan.
Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi kawasan, dari sekadar pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif. Akses keuangan yang lebih luas, literasi keuangan yang meningkat, serta ketahanan individu terhadap risiko ekonomi menjadi bagian integral dari strategi tersebut.
Dalam konteks integrasi keuangan, ASEAN juga mencatat sejumlah capaian penting. Penyempurnaan kerangka ASEAN Banking Integration Framework melalui Guidelines 2.0 menjadi langkah maju dalam memperkuat sektor perbankan regional.
Di saat yang sama, penguatan kerangka Capital Account Liberalisation (CAL) dan perluasan implementasi Local Currency Transaction (LCT) menunjukkan upaya serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang global tertentu.
Penguatan Keamanan Sistem
Tak kalah penting, kesepakatan baru terkait ASEAN Swap Arrangement menjadi fondasi tambahan dalam memperkuat jaring pengaman keuangan kawasan. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan eksternal, menjaga stabilitas pasar keuangan, serta memastikan kecukupan likuiditas dalam menghadapi gejolak global.
Di sektor sistem pembayaran, konektivitas lintas batas terus menunjukkan kemajuan signifikan. Integrasi ini tidak hanya mempermudah transaksi antarnegara, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan inklusi keuangan di kawasan.
Meski demikian, tantangan baru seperti risiko penipuan digital dan kejahatan siber turut menjadi perhatian, sehingga penguatan keamanan sistem menjadi agenda yang tak terpisahkan.
Sementara itu, agenda pembiayaan berkelanjutan semakin mengemuka seiring meningkatnya urgensi perubahan iklim. ASEAN mendorong mobilisasi pembiayaan dari sektor publik dan swasta, memperluas akses terhadap pembiayaan iklim, serta memperkuat kapasitas negara anggota dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pertemuan AFMGM ke-13 dipimpin oleh Frederick D. Go dan Eli M. Remolona Jr., serta dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN. Forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga simbol dari komitmen kolektif kawasan dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian.
Sebagai penutup, Singapura yang akan memegang Keketuaan ASEAN pada 2027 menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan agenda kerja sama melalui penyelenggaraan AFMGM ke-14. Estafet kepemimpinan ini menandai kesinambungan komitmen kawasan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Pada akhirnya, langkah-langkah yang diambil ASEAN mencerminkan satu hal mendasar: bahwa di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, kolaborasi regional tetap menjadi kekuatan utama. Stabilitas dan pertumbuhan bukan lagi sekadar tujuan nasional, melainkan hasil dari kerja bersama yang terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: bi.go.id
