CERAKEN.ID — Di tengah gegap gempita Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026), peringatan Hari Koperasi ke-79 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” seolah menjadi penanda arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: mengembalikan desa sebagai jantung pertumbuhan, dengan koperasi sebagai nadinya.
Lagu Indonesia Raya berkumandang, doa dipanjatkan, dan ribuan insan koperasi dari berbagai daerah berkumpul dalam satu harapan yang sama, bahwa koperasi tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi, menyebut peringatan tahun ini sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi setelah sekian lama dinilai belum memperoleh perhatian yang sepadan sebagaimana amanat konstitusi.
“Kita yakin di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, koperasi akan menjadi salah satu pilar utama penggerak rakyat Indonesia,” ujarnya.
Koperasi Kembali ke Panggung Utama
Nada optimistis juga disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menurutnya, tema besar Hari Koperasi tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Komitmen itu mulai terlihat melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Juli 2026, sebanyak 83 ribu koperasi telah mengantongi badan hukum. Sementara itu, pembangunan fisik berupa kantor, gudang, gerai, serta fasilitas pendukung lainnya terus bergerak.
Sebanyak 15.845 unit telah selesai dibangun dan 19.539 lainnya sedang dalam proses pengerjaan. Jika seluruh target tercapai, lebih dari 35 ribu pusat ekonomi desa akan mulai beroperasi bersamaan dengan penempatan para manajer koperasi yang telah menjalani pelatihan pada awal Agustus mendatang.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar wacana politik, melainkan proyek besar yang sedang dibangun secara sistematis.
Desa sebagai Episentrum Ekonomi Baru
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berbicara dengan nada yang personal. Baginya, koperasi bukan konsep yang asing, melainkan bagian dari perjalanan panjang pengabdiannya.
“Saya merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya,” kata Presiden.
Kedekatan emosional itu kemudian diterjemahkan dalam gagasan besar: menjadikan KDKMP sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.
Di dalam satu kawasan koperasi, pemerintah membayangkan hadirnya kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, hingga fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil pertanian dan perikanan.
Gagasan tersebut lahir dari pengalaman panjang Presiden saat bertugas di berbagai daerah sebagai prajurit. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat desa sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat lemahnya akses ekonomi.
“Semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” ujarnya.
Pernyataan itu mengandung pesan penting: pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga harus membangun institusi ekonomi yang mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.
Memutus Mata Rantai Rentenir
Salah satu persoalan yang secara khusus disoroti Presiden adalah keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Banyak petani, meskipun memiliki hasil panen yang baik, tetap terjerat utang berbunga tinggi karena membutuhkan biaya hidup selama masa tanam.
Karena itu, keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa dipandang sebagai jawaban.
“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah,” tegas Presiden.
Koperasi tidak hanya diproyeksikan menjadi lembaga pembiayaan alternatif, tetapi juga menjadi instrumen distribusi barang-barang bersubsidi agar tepat sasaran. Dalam pandangan Presiden, subsidi negara tidak boleh berhenti di rantai perdagangan, melainkan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kehadiran KDKMP diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, tengkulak, dan berbagai praktik ekonomi yang selama ini melemahkan posisi petani dan masyarakat kecil.
Taruhan Besar Ekonomi Kerakyatan
Lebih jauh, pemerintah memproyeksikan dampak ekonomi yang sangat besar dari program ini. Perputaran dana di desa diperkirakan dapat mencapai Rp223 triliun setiap tahun, sementara peningkatan pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan mencapai Rp202 triliun.
Tak hanya itu, koperasi nelayan juga akan diperkuat melalui penyediaan gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan yang dikelola secara kolektif. Seluruh fasilitas tersebut dirancang sebagai investasi produktif yang dapat dicicil dari hasil usaha koperasi, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.
Di saat bersamaan, pemerintah juga menargetkan pembenahan sektor logistik nasional yang selama ini dianggap tidak efisien dan mahal.
“Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien,” tutur Presiden.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari desain besar transformasi ekonomi nasional.
Pada akhirnya, koperasi yang dahulu sering dipandang sebagai model ekonomi lama, kini kembali dipanggungkan sebagai instrumen masa depan. Taruhannya tidak kecil. Jika berhasil, desa tidak lagi sekadar menjadi ruang produksi bahan mentah atau tempat yang ditinggalkan anak-anak mudanya, melainkan menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hari Koperasi ke-79 pun menjadi lebih dari sekadar peringatan. Ia menjadi penanda sebuah pertanyaan besar bagi Indonesia: mampukah koperasi benar-benar menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi rakyat?
Jawabannya akan ditentukan bukan oleh pidato dan seremoni, melainkan oleh sejauh mana Koperasi Merah Putih benar-benar hidup, bekerja, dan memberi manfaat di desa-desa Indonesia. (*/aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: presidenri.go.id
