Catatan Agus K Saputra
CERAKEN.ID– Oleh waktu, sejarah sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kurikulum. Dunia usaha dan dunia industri (DUDI) berlari kencang mengikuti ritme teknologi, otomatisasi, dan kebutuhan pasar global. Sementara pendidikan terutama pendidikan dan pelatihan vokasi kerap tertinggal satu langkah di belakang.
Di ruang inilah persoalan klasik bernama mismatch menemukan akarnya: lulusan ada, tetapi pekerjaan tak terisi; peluang terbuka, namun keterampilan tak sesuai.
Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc, Calon Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini bertugas sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), memotret persoalan ini bukan semata sebagai angka statistik, melainkan sebagai tantangan strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dalam berbagai kesempatan diskusi tentang pelatihan vokasi, Ahmad Saufi menegaskan bahwa penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keniscayaan zaman.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025 menjadi alarm keras. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni sebesar 8,63 persen.
Ironis, karena SMK sejatinya dirancang sebagai jalur pendidikan siap kerja. Lebih jauh, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri memunculkan potensi surplus hingga satu juta lulusan SMK yang tidak terserap pasar kerja domestik.
Di sisi lain, peluang kerja global justru terbentang lebar. Sekitar 62,7 juta peluang kerja internasional tersedia, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 297.000 tenaga kerja dari 1,7 juta permintaan tenaga kerja vokasi per Mei 2025.
Angka ini bukan sekadar menunjukkan keterbatasan daya saing, melainkan juga lemahnya konektivitas antara sistem pendidikan vokasi nasional dengan standar dan kebutuhan pasar kerja global.
Kesenjangan antara pendidikan vokasi dan DUDI masih menjadi masalah utama hingga hari ini. Indikatornya jelas: tingkat kebekerjaan lulusan yang rendah dan tingginya mismatch kompetensi.
Banyak lulusan terlatih secara formal, tetapi tidak relevan secara praktis. Mereka memegang ijazah, namun kehilangan akses ke pekerjaan yang sesuai.
Menurut Ahmad Saufi, akar persoalan ini salah satunya terletak pada terbatasnya akses informasi strategis bagi penyelenggara pendidikan vokasi. Informasi mengenai perencanaan pembangunan industri nasional, bidang pekerjaan masa depan, kebutuhan tenaga kerja, serta stok kecakapan yang harus disiapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, belum terintegrasi dan belum mudah diakses.
Ini menjadi pertanda bahwa hubungan sinergis antara penyelenggara pendidikan vokasi dan DUDI belum terbangun secara kokoh.
“Kalau sekolah tidak tahu ke mana arah industri bergerak, maka lulusan akan selalu tertinggal satu langkah,” ujar Ahmad Saufi, alumni SMAN 1 Mataram.
Pernyataan ini sekaligus menjadi refleksi kritis atas cara lama memandang pendidikan vokasi yang masih terjebak pada rutinitas administratif, bukan pada kebutuhan riil ekonomi.
Mengapa pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan DUDI? Setidaknya ada beberapa alasan mendasar. Pertama, untuk mengurangi mismatch tenaga kerja. Saat ini masih banyak lulusan vokasi yang tidak terserap bukan karena mereka tidak terampil, tetapi karena keterampilan yang dimiliki tidak dibutuhkan industri.
Kedua, industri bergerak sangat cepat. Revolusi teknologi membuat kompetensi yang relevan hari ini bisa usang dalam hitungan tahun. Kurikulum vokasi yang statis akan kalah cepat dibandingkan perubahan teknologi.
Ketiga, pendidikan vokasi bukan sekadar institusi sekolah atau kampus, melainkan bagian dari rantai nilai ekonomi. Ia terhubung langsung dengan produktivitas industri, daya saing nasional, dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, praktik langsung di dunia kerja tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga soft skills: disiplin, etos kerja, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi, kualitas yang sering kali menjadi penentu keberhasilan di dunia kerja.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ahmad Saufi menekankan perlunya strategi penyelarasan yang sistemik dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi industri.
Kurikulum tidak lagi disusun sepihak oleh lembaga pendidikan, melainkan melalui kolaborasi erat antara penyelenggara pendidikan vokasi, asosiasi profesi, dan pelaku industri. Standar kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), tetapi tetap fleksibel mengikuti kebutuhan spesifik masing-masing sektor.
Strategi kedua adalah penguatan kemitraan triple helix: pemerintah, industri, dan pendidikan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, memastikan kebijakan, insentif, dan regulasi berjalan searah.
Industri menjadi pengguna tenaga kerja sekaligus penyedia teknologi dan lingkungan kerja nyata. Sementara lembaga pendidikan berfungsi sebagai penghasil SDM terampil yang relevan. Tanpa kolaborasi ini, vokasi akan berjalan sendiri, sementara industri mencari solusi sendiri pula.
Ketiga, penguatan program magang terstruktur. Mahasiswa vokasi dan siswa SMK perlu menjalani praktik kerja di perusahaan dengan durasi yang cukup panjang, antara enam hingga dua belas bulan.
Tujuannya bukan sekadar mengenal dunia kerja, tetapi benar-benar menguasai budaya kerja dan standar industri. Sistem dual system seperti di Jerman dapat menjadi rujukan, di mana sekolah dan industri berbagi peran dalam mendidik tenaga kerja.
Keempat, sertifikasi kompetensi berbasis standar global. Lulusan vokasi tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui industri. Sertifikasi ini berbasis standar profesi dan menjadi paspor keterampilan yang memungkinkan mobilitas tenaga kerja lintas sektor dan lintas negara.
Dalam konteks globalisasi tenaga kerja, sertifikat sering kali lebih berbicara dibandingkan transkrip nilai.
Kelima, penguatan instruktur dan fasilitas berbasis industri. Guru dan instruktur vokasi perlu upskilling secara berkala melalui pelatihan langsung di industri. Laboratorium dan bengkel praktik di sekolah maupun pendidikan tinggi vokasi harus meniru standar industri, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif.
“Penyelarasan vokasi dengan DUDI bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan strategis agar pendidikan vokasi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi,” tegas Ahmad Saufi.
Baginya, investasi terbesar sebuah daerah termasuk NTB bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan kualitas manusianya.
Penyelarasan kurikulum dan kompetensi keahlian antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri adalah langkah jitu untuk mencegah lahirnya paradoks pembangunan: SDM terlatih tetapi tidak terserap. Tanpa penyelarasan, pendidikan justru berpotensi melahirkan frustrasi sosial, ketika lulusan merasa gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena sistem yang tidak berpihak.
Di ujung diskusi, Ahmad Saufi menutup dengan nada optimistis. “Melalui strategi-strategi tersebut, lulusan vokasi akan lebih siap kerja, produktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman,” pungkasnya.
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Ia bertumpu pada keyakinan bahwa ketika sekolah, industri, dan pemerintah berjalan seirama, pendidikan vokasi tidak lagi menjadi jalur kedua, melainkan jalur utama menuju masa depan Indonesia yang berdaya saing.
#Akuair-Ampenan, 06-01-2026
Penulis : aks
Editor : Ceraken Editor
Sumber Berita: liputan
