CERAKEN.ID — Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh meningkatnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional masih berdiri kokoh.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali memainkan peran strategis sebagai shock absorber, peredam guncangan ekonomi, ketika tekanan eksternal mulai terasa di pasar keuangan dan komoditas energi dunia.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun volatilitas global meningkat, kondisi fiskal Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk merespons berbagai potensi risiko.
Menurutnya, indikator utama yang kerap menjadi perhatian adalah harga minyak dunia. Sepanjang awal 2026, harga minyak mentah global bergerak sangat dinamis, bahkan minyak Brent sempat menembus angka US$100 per barel.
Namun demikian, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga Maret 2026 tercatat masih berada di kisaran US$68 per barel.
Angka tersebut masih berada di bawah asumsi yang digunakan dalam APBN 2026, yakni US$70 per barel. Dengan kata lain, ruang fiskal pemerintah masih tersedia untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga energi di masa mendatang.
“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menyesuaikan kebijakan apabila tekanan global semakin kuat, tetapi langkah tersebut dilakukan dari posisi fiskal yang relatif solid.
Optimisme pemerintah tidak hanya bertumpu pada stabilitas fiskal, tetapi juga pada performa sektor riil yang menunjukkan tanda-tanda penguatan. Salah satu indikator yang menonjol adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Februari 2026 mencapai 53,8.
Angka ini menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir dan menandakan bahwa aktivitas industri berada pada fase ekspansi. Posisi tersebut bahkan menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan beberapa ekonomi besar dunia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, maupun Australia pada periode yang sama.
“Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat,” kata Purbaya.
Selain sektor industri, indikator konsumsi masyarakat juga menunjukkan sinyal yang positif. Mandiri Spending Index, misalnya, tercatat meningkat hingga 360,7 persen pada Februari. Di saat yang sama, penjualan mobil nasional tumbuh dua digit, yakni mencapai 12 persen.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menepis kekhawatiran mengenai pelemahan daya beli masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen juga masih bertahan di atas level 100, yang secara umum mencerminkan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi.
Perhatian lain tertuju pada inflasi yang pada Februari tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year on year). Namun menurut Purbaya, angka ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor temporer, yakni low base effect akibat diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.
Jika faktor tersebut dikeluarkan dari perhitungan, inflasi diperkirakan hanya berada di kisaran 2,59 persen, masih di bawah target inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Stabilitas ekonomi juga didukung oleh koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini bertujuan menjaga likuiditas sektor keuangan agar penyaluran kredit tetap berjalan.
Hasilnya, suku bunga kredit tercatat turun menjadi sekitar 8,8 persen pada Januari 2026, sebuah perkembangan yang diharapkan dapat memperkuat aktivitas investasi dan konsumsi domestik.
Dari sisi kinerja fiskal, APBN hingga akhir Februari 2026 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target tahunan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak bahkan tumbuh lebih impresif, mencapai 30,4 persen secara tahunan.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu anggaran. Angka ini melonjak 41,9 persen dibandingkan tahun lalu, mencerminkan strategi pemerintah untuk mempercepat belanja sejak awal tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dengan dinamika tersebut, defisit APBN hingga Februari tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai angka ini masih berada dalam batas yang sangat terkendali.
Kombinasi antara pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang dipercepat, serta defisit yang tetap terjaga menjadi indikator bahwa APBN masih mampu menjalankan dua fungsi sekaligus: sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan sebagai motor penggerak pertumbuhan.
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, APBN kembali menunjukkan perannya sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional, sebuah mekanisme yang memastikan bahwa ketika guncangan datang dari luar, fondasi ekonomi dalam negeri tetap mampu berdiri tegak.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: kemenkeu.go.id
