CERAKEN.ID — Di banyak kota besar dunia, transportasi publik bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan urat nadi kehidupan urban.
Di Singapura, jaringan MRT hadir nyaris tanpa cela; rapi, tepat waktu, dan menjangkau hampir seluruh penjuru kota. Warga tak perlu bertanya “bagaimana pergi,” karena sistem telah menjawabnya.
Di Hong Kong, lebih dari 98 persen pengguna merasa puas terhadap layanan MTR dan bus. Sementara di Tokyo dan kota-kota besar Jepang lainnya, ketepatan waktu kereta menjadi standar yang hampir tak pernah dilanggar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seoul menghadirkan jaringan bawah tanah dan bus yang bersih dan beroperasi hingga larut malam. Bahkan Belanda memperlihatkan integrasi sempurna antara kereta, trem, bus, dan budaya bersepeda.
Negara-negara itu memahami satu hal mendasar: transportasi publik adalah investasi sosial. Ia menekan kemacetan, mengurangi polusi, dan yang terpenting menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani warganya.
Di sisi lain, potret berbeda tampak di Pulau Lombok. Dalam sebuah unggahan media sosial, Lalu Mara Satriawangsa, yang akrab disapa Miq Mara, mengungkapkan kegelisahannya saat “mudik” dan berkeliling pulau ini.
Ia menyoroti minimnya transportasi publik yang dapat diandalkan. Bemo, cidomo, dokar di kawasan kota, hingga mikrobus untuk trayek antarkota, semuanya seolah memudar dari lanskap keseharian.
Kenangan tentang bemo kuning yang dulu hilir-mudik di jalanan kini tinggal cerita. Moda transportasi yang pernah menjadi denyut mobilitas warga itu perlahan hilang, tergantikan oleh kendaraan pribadi terutama sepeda motor yang kini begitu mudah dimiliki.
Bahkan, fenomena pelajar yang belum cukup umur mengendarai motor ke sekolah menjadi pemandangan lumrah.
Padahal, di kota mana pun di dunia, keberadaan transportasi publik adalah sebuah keharusan. Ia bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal keadilan akses.
Tanpa transportasi publik, masyarakat berpendapatan rendah dipaksa mengalokasikan lebih banyak biaya untuk bergerak dari satu titik ke titik lain, biaya yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendasar.
Kondisi ini menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian global. Potensi terganggunya pasokan energi akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, dapat berdampak pada ketersediaan dan harga bahan bakar minyak. Ketergantungan penuh pada kendaraan pribadi jelas menjadi risiko yang tak kecil.
Namun persoalan transportasi publik di Lombok tidak sesederhana absennya kebijakan. Dalam percakapan warganet, muncul pandangan lain: pemerintah sebenarnya telah menghadirkan layanan, tetapi masyarakat enggan menggunakannya.
Contoh yang diangkat adalah layanan bus di daerah lain seperti Denpasar dan sekitarnya, yang kerap sepi penumpang meski telah disubsidi. Secara bisnis, kondisi ini membuat operasional menjadi tidak berkelanjutan.
Di titik inilah persoalan menjadi kompleks. Transportasi publik bukan hanya soal penyediaan armada, tetapi juga soal perubahan budaya.
Masyarakat yang telah terbiasa dengan kenyamanan kendaraan pribadi cenderung sulit beralih, apalagi jika layanan publik belum mampu menawarkan keandalan, kenyamanan, dan efisiensi yang sebanding.
Meski demikian, menyerah bukanlah pilihan. Pemerintah kabupaten/kota di Lombok tetap memiliki ruang untuk bertindak.
Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta dalam penyediaan layanan transportasi, sementara pemerintah berperan sebagai regulator, mengatur tarif per kilometer, menetapkan rute, serta memastikan standar pelayanan. Skema subsidi juga dapat menjadi solusi agar tarif tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha.
Lebih dari itu, pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh: memperbaiki kualitas layanan, memastikan ketepatan waktu, memperluas jangkauan, serta membangun kesadaran publik akan pentingnya menggunakan transportasi bersama.
Tanpa itu, transportasi publik akan terus kalah bersaing dengan kendaraan pribadi yang menawarkan fleksibilitas instan.
Pada akhirnya, transportasi publik adalah cermin dari arah pembangunan sebuah daerah. Ia menunjukkan apakah mobilitas dilihat sebagai hak bersama atau sekadar urusan individu.
Lombok hari ini mungkin sedang berada di persimpangan: antara melanjutkan ketergantungan pada kendaraan pribadi atau membangun kembali sistem transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
Seperti harapan sederhana yang dituliskan Miq Mara dan walau ditanggapi “skeptis” warganet: transportasi publik mestinya tetap ada. Bukan sekadar untuk bergerak, tetapi untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memiliki akses yang adil terhadap ruang hidupnya sendiri.(aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
