CERAKEN.ID, Lombok Tengah – Rekonstruksi Desa Adat Sade pascakebakaran tidak boleh berhenti pada upaya mendirikan kembali rumah-rumah yang terbakar. Bagi Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, yang jauh lebih penting adalah memastikan sejarah, arsitektur, tata ruang, ruang hidup, dan identitas budaya masyarakat Sasak tetap menjadi bagian utama dari proses pemulihan.
Pesan itu disampaikan Gubernur Iqbal ketika mengunjungi langsung Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (26/8). Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Agathia dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Gubernur meninjau kawasan terdampak kebakaran.
Ia juga berdialog dengan kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat adat, serta warga yang bergotong royong membersihkan sisa-sisa kebakaran.
Bagi Miq Iqbal, sapaan Gubernur NTB, penanganan Sade memiliki karakter berbeda dengan penanganan kebakaran di kawasan permukiman biasa. Sade bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan kawasan yang menyimpan sejarah, tata ruang, arsitektur tradisional, sekaligus kehidupan masyarakat Sasak yang telah berlangsung lintas generasi.
“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” tegas Miq Iqbal.
Rekonstruksi Berangkat dari Masyarakat Adat
Karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, Gubernur meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan model pembangunan maupun skema pembiayaan. Arah rekonstruksi harus terlebih dahulu dibicarakan dan disepakati bersama masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat Sade harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pemulihan. Pemerintah hadir untuk mendampingi, memfasilitasi, serta memperkuat kapasitas masyarakat, bukan mengambil alih keputusan mengenai masa depan kampung adat tersebut.
“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama masyarakat, mengemuka kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade perlu menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Warga tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan.
Prinsipnya, Sade akan dikembalikan sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Namun, rekonstruksi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki aspek keselamatan dan mitigasi kebencanaan, tanpa menghilangkan identitas kawasan.
Menjaga Keaslian, Memperkuat Keselamatan
Miq Iqbal menilai pemulihan Sade tidak harus mempertentangkan antara pelestarian budaya dan kebutuhan keselamatan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Ia juga membuka ruang untuk membicarakan penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan dan masih harus dibahas bersama masyarakat adat.
Gubernur juga meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara diamankan. Sejumlah material sisa kebakaran masih berpotensi membahayakan warga maupun relawan yang melakukan pembersihan.
Pada saat yang sama, bantuan dari masyarakat luas diharapkan disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan. Langkah itu penting agar bantuan dapat dikelola secara tertib dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak.
“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” katanya.
Bangkit Tanpa Kehilangan Identitas
Perhatian terhadap Sade, menurut Miq Iqbal, tidak boleh membuat proses rekonstruksi bergerak secara tergesa-gesa. Pemulihan memang harus dilakukan, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan keaslian kawasan dan nilai sejarah yang membuat Desa Adat Sade memiliki arti khusus.
Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak didorong semata-mata oleh kepentingan agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB. Bagi pemerintah, kepentingan utama adalah memastikan masyarakat dan warisan budaya Sade dapat dipulihkan secara tepat.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait akan terus mematangkan arah rekonstruksi. Setelah konsep disepakati, barulah kebutuhan pembiayaan disusun dan ruang kolaborasi dibuka bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi.
“Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya,” tegasnya.
Pada akhirnya, membangun kembali Sade bukan sekadar mengganti rumah-rumah yang telah dilalap api. Yang hendak dipulihkan adalah ruang hidup masyarakat sekaligus warisan budaya yang membuat kawasan itu istimewa.
Sade harus segera bangkit. Namun ketika kembali berdiri, ia tidak boleh menjadi sekadar bangunan baru yang berdiri di atas bekas kebakaran. Sade harus kembali sebagai Sade; dengan sejarah, arsitektur, kehidupan, dan identitas yang tetap terjaga. (*/aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ntbprov.go.id
