CERAKEN.ID –Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatat capaian yang mengundang optimisme. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2024 berada di angka 60,41—melampaui rata-rata nasional yang tercatat 59,98.
Di atas kertas, selisih ini menjadi penanda bahwa pembangunan kebudayaan di NTB bergerak ke arah yang positif. Namun seperti lazimnya angka, ia tak pernah benar-benar selesai dibaca dalam satu dimensi.
Guru Besar Antropologi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, Prof. Abdul Wahid, memandang capaian tersebut sebagai sesuatu yang patut diapresiasi, meski tetap menyisakan ruang kritik.
Baginya, IPK NTB sudah menunjukkan performa yang baik. Tetapi ketika ditelisik lebih dalam, terutama pada aspek gender, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Persoalan itu bermula dari basis data statistik yang dinilai kurang merepresentasikan realitas. Wahid mengingat kembali temuan yang pernah disampaikan almarhum Fairus Abu Macel saat menjabat sebagai kepala bidang kebudayaan.
Menurutnya, data yang digunakan dalam penghitungan keterwakilan perempuan cenderung timpang.
“Yang dihitung waktu itu hanya Ketua DPRD Provinsi,” ujarnya. Padahal, dalam periode yang sama, NTB memiliki kepala daerah perempuan di Kabupaten Bima serta seorang Wakil Gubernur perempuan.
Fakta-fakta ini, jika tidak terakomodasi dalam perhitungan, tentu berpotensi mengaburkan gambaran sesungguhnya.
Di titik ini, angka IPK tak lagi sekadar soal capaian, tetapi juga soal akurasi. Wahid menekankan pentingnya verifikasi dan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik agar indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Namun kritik Wahid tidak berhenti pada soal data. Ia menggeser fokus ke dimensi yang lebih mendasar: pendidikan kebudayaan.
Baginya, pembinaan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan.
Kebudayaan, dalam pandangan antropologis, bukan sekadar warisan yang dipamerkan, melainkan praktik hidup yang terus dipelajari, diajarkan, dan ditransformasikan. Tanpa proses pendidikan yang memadai, kebudayaan berisiko menjadi statis atau lebih buruk lagi, terputus dari generasi berikutnya.
Penulis buku Heterarki Masyarakat Muslim Indonesia ini menegaskan bahwa dimensi pendidikan memiliki peran strategis yang kerap luput dari perhatian ketika pembangunan kebudayaan direduksi menjadi angka-angka indeks. Di sinilah tantangan sesungguhnya: memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya terukur, tetapi juga tumbuh.
Dalam konteks NTB, capaian IPK 60,41 dapat dibaca sebagai pijakan awal, bukan garis akhir. Ia menandai kemajuan, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan kebudayaan membutuhkan lebih dari sekadar statistik yang baik.
Ia memerlukan data yang jujur, representasi yang adil, dan investasi serius pada pendidikan kebudayaan itu sendiri.
Pada akhirnya, kebudayaan bukan hanya soal siapa yang tercatat, tetapi siapa yang benar-benar terlibat.
Dan di antara angka-angka yang terus bergerak setiap tahun, ada satu hal yang tak boleh tertinggal: kesadaran untuk memastikan bahwa setiap capaian benar-benar mencerminkan kehidupan yang sedang dijalani masyarakatnya. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
