CERAKEN.ID — Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 tampak menjanjikan di atas kertas. Dengan skor 60,41—melampaui rata-rata nasional 59,98—NTB menunjukkan geliat pembangunan kebudayaan yang relatif progresif.
Bahkan pada dimensi ekonomi budaya, NTB mencatat angka 47,10, jauh di atas capaian nasional 31,25. Di sisi lain, ketahanan sosial budaya menjadi pilar terkuat dengan skor 79,39, menandakan bahwa nilai-nilai komunal seperti gotong royong dan kekerabatan masih hidup dalam keseharian masyarakat.
Namun, seperti angka statistik pada umumnya, capaian ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan “rasa” kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat.
Guru Besar Sastra dan Budaya Universitas Mataram, Prof. Nuriadi Sayip, mengapresiasi IPK sebagai instrumen penting. Baginya, IPK adalah ukuran konkret sekaligus pemantik motivasi bagi daerah dalam membangun kebudayaan. Akan tetapi, ia menggarisbawahi keterbatasan pendekatan yang masih dominan kuantitatif.
“IPK ini bagus sekali, tetapi baru menjawab seperti apa kebudayaan itu eksis, belum sampai pada sejauh mana dampaknya dirasakan,” ujarnya.
Kritik ini menyentuh inti persoalan pembangunan kebudayaan: antara yang terukur dan yang terasa. Kebudayaan, dalam pandangan Nuriadi, tidak cukup hanya dihitung, tetapi harus dihidupkan.
Kesadaran kolektif masyarakat sebagai pemilik budaya menjadi fondasi utama. Dalam konteks ini, negara tidak cukup berperan sebagai fasilitator, melainkan juga sebagai edukator dan motivator.
Jika tidak, pembangunan kebudayaan berisiko menjadi sekadar aktivitas seremonial, hadir dalam dokumentasi, tetapi absen dalam transformasi.
Pandangan serupa datang dari Guru Besar Antropologi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, Prof. Abdul Wahid. Ia menilai capaian IPK NTB sudah baik, namun mengingatkan adanya persoalan mendasar pada validitas data, khususnya dalam dimensi gender.
Menurutnya, representasi perempuan dalam statistik belum sepenuhnya mencerminkan realitas. Ia mencontohkan, perhitungan yang sempit—misalnya hanya berbasis pada posisi tertentu seperti Ketua DPRD—dapat mengabaikan fakta adanya kepala daerah perempuan atau wakil gubernur perempuan.
Karena itu, ia mendorong perlunya verifikasi ulang dengan Badan Pusat Statistik agar data yang dihasilkan lebih akurat dan representatif.
Lebih jauh, Wahid menekankan pentingnya dimensi pendidikan dalam pemajuan kebudayaan. Baginya, pendidikan bukan sekadar angka, tetapi ruang strategis untuk memastikan keberlanjutan nilai dan praktik budaya lintas generasi.
Sementara itu, perspektif yang lebih “membumi” datang dari seniman sekaligus dalang, Sigit Susanto. Sebagai pendatang di Lombok, ia mengaku melihat kebudayaan NTB dengan sudut pandang yang lebih segar bahkan spontan.
Baginya, kekuatan utama NTB memang terletak pada praktik sosial sehari-hari. Ia menyaksikan langsung anak-anak pulang sekolah tanpa alas kaki, bergandengan tangan, hingga solidaritas anak muda yang secara sukarela menggotong jenazah.
Ia juga mengamati kebiasaan sederhana namun bermakna: pengendara yang saling mengingatkan lampu sein yang lupa dimatikan.
Fragmen-fragmen kecil ini, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa gotong royong dan toleransi bukan sekadar jargon, melainkan praktik hidup yang otentik.
“Kalau dari segi gotong royong, saya akui itu masih kuat,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyoroti sisi lain yang luput dari euforia angka IPK: persoalan patriarki. Dalam pengamatannya, relasi sosial di Lombok masih menunjukkan kecenderungan bias gender, seperti sikap yang lebih memprioritaskan interaksi dengan laki-laki dibanding perempuan dalam ruang sosial tertentu.
Bagi Sigit, persoalan ini bukan sekadar statistik, melainkan pengalaman konkret yang dirasakan langsung dalam interaksi sehari-hari. Ia menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan tidak boleh berhenti pada pelestarian nilai tradisional semata, tetapi juga harus berani mengoreksi praktik sosial yang tidak adil.
Di titik ini, IPK NTB 2024 menghadirkan dua wajah sekaligus: optimisme dan pekerjaan rumah. Di satu sisi, angka-angka menunjukkan fondasi sosial budaya yang kuat. Di sisi lain, dimensi pendidikan, warisan budaya, dan kesetaraan gender masih tertinggal dari rata-rata nasional.
Membaca IPK, dengan demikian, tidak cukup hanya dengan grafik dan tabel. Ia perlu ditafsirkan melalui suara akademisi, pengalaman pelaku budaya, dan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan kebudayaan bukan hanya soal capaian indeks, tetapi tentang sejauh mana kebudayaan itu benar-benar hidup, dirasakan, dan memberi makna bagi manusia yang menjalaninya. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
