CERAKEN.ID – Di tengah lanskap ekonomi global yang kian bergejolak, stabilitas nilai tukar Rupiah kembali menjadi perhatian utama. Ketidakpastian yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga merambat cepat ke pasar keuangan, harga komoditas, dan arus perdagangan internasional.
Dalam situasi yang dinilai “tidak biasa” ini, respons kebijakan yang adaptif, terukur, dan konsisten menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pesan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global” yang digelar di Jakarta pada 13 April 2026. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa dinamika global saat ini telah meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan dan nilai tukar.
Oleh karena itu, Bank Indonesia mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan moneternya secara pre-emptive dan timely.
Instrumen Bauran Kebijakan
Langkah konkret yang ditempuh mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Intervensi dilakukan tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar off-shore melalui instrumen Non-Deliverable Forward (NDF).
Di dalam negeri, Bank Indonesia mengandalkan kombinasi intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Strategi ini menunjukkan bahwa stabilisasi nilai tukar tidak lagi bertumpu pada satu instrumen, melainkan melalui bauran kebijakan yang saling melengkapi.
Kekuatan lain yang menopang kebijakan tersebut adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang relatif solid. Hingga akhir Maret 2026, cadangan devisa tercatat mencapai USD148,3 miliar, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Angka ini memberikan ruang intervensi yang cukup luas bagi Bank Indonesia dalam meredam gejolak eksternal sekaligus menjaga kepercayaan pasar.
Namun, stabilitas nilai tukar tidak semata-mata diukur dari level Rupiah terhadap dolar AS. Chief Economist BCA, David Sumual, menggarisbawahi bahwa volatilitas justru menjadi indikator yang tak kalah penting.
Bagi pelaku pasar dan investor, kestabilan pergerakan nilai tukar menciptakan kepastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, upaya Bank Indonesia untuk meredam fluktuasi dinilai strategis dalam menjaga sentimen positif di pasar.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan kewajiban dokumen underlying untuk transaksi valas di atas USD50 ribu. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan bahwa transaksi valas benar-benar mencerminkan kebutuhan riil sektor ekonomi, bukan sekadar aktivitas spekulatif.
Di sisi fiskal, Pemerintah turut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, menekankan bahwa pengelolaan APBN yang prudent dan terukur menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pasar.
Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi elemen krusial dalam menghadapi tekanan global yang kompleks.
Kecukupan Likuiditas Rupiah
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar memiliki implikasi langsung terhadap inflasi, terutama dari sisi harga energi dan pangan. Dengan menjaga Rupiah tetap stabil, risiko imported inflation dapat ditekan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga memastikan kecukupan likuiditas Rupiah di dalam negeri. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang tetap tinggi, menandakan kebijakan ekspansi likuiditas masih berlangsung.
Dukungan ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal.
Koordinasi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah juga tercermin dalam pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN). Bank Indonesia tidak hanya siap melakukan pembelian saat pasar membutuhkan dukungan, tetapi juga melakukan penjualan secara terukur ketika kondisi memungkinkan.
Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan pasar sekaligus mempertahankan daya tarik instrumen domestik bagi investor.
Upaya strategis lainnya adalah memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan bilateral. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Hingga akhir 2025, nilai transaksi LCT mencapai USD25,72 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah indikator bahwa diversifikasi mata uang mulai menunjukkan hasil.
Dari sisi operasional, penguatan juga dilakukan melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan kalibrasi imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini diharapkan mampu menarik minat investor sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan.
Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.
Di tengah badai global yang belum mereda, sinergi kebijakan, komunikasi yang efektif, serta kepercayaan pasar menjadi modal penting untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, stabilitas bukan sekadar tentang menjaga angka tetap terkendali, melainkan tentang memastikan kepercayaan, bahwa di tengah ketidakpastian global, fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: bi.go.id
