CERAKEN.ID — Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat konsolidasi internal birokrasi untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dalam satu arah yang sama.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026), Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan pentingnya kesamaan visi dan gerak seluruh aparatur pemerintah dalam mendukung tiga agenda utama pemerintahan Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Tiga agenda yang dimaksud meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Menurut Abul Chair, keberhasilan agenda tersebut tidak mungkin dicapai jika setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” ujar Abul Chair usai rapat.
Kinerja yang Terukur dan Berdampak
Dalam arah pembangunan yang baru, birokrasi dituntut tidak lagi berorientasi pada serapan anggaran semata. Abul Chair menekankan bahwa setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, target besar pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan hingga menuju nol kemiskinan ekstrem. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja dengan pendekatan berbasis hasil (outcome), bukan sekadar menyelesaikan kegiatan administratif.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penanda perubahan paradigma birokrasi, dari sekadar menjalankan program menuju memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan.
Desa Berdaya sebagai Pengungkit Kesejahteraan
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Desa Berdaya, yang diposisikan sebagai instrumen utama dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB. Abul Chair mengingatkan bahwa esensi program ini bukanlah pemberian bantuan semata, melainkan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan program tidak dapat diukur dari frekuensi kunjungan ke desa atau besarnya dana yang telah dibelanjakan pemerintah. Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah intervensi dilakukan.
“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” katanya.
Setiap desa penerima program memperoleh bantuan sekitar Rp300 juta per tahun. Namun demikian, Abul Chair menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan satu-satunya instrumen pengentasan kemiskinan. Program tersebut berfungsi sebagai pengungkit yang akan diperkuat oleh berbagai intervensi pemerintah lainnya sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pengawasan dilakukan sejak tahap awal. Inspektorat dilibatkan mulai dari proses verifikasi usulan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini dilakukan agar pengendalian tidak hanya berlangsung setelah kegiatan selesai, melainkan menjadi bagian yang melekat dalam seluruh tahapan program.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Sekda NTB kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-OPD dan menghilangkan ego sektoral. Sinergi lintas perangkat daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Dengan langkah yang terkoordinasi, NTB berharap berbagai program prioritas tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan perubahan bagi masyarakat dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. (Kominfotik)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ntbprov.go.id
