CERAKEN.ID — Belajar tentang administrasi publik tidak selalu harus berlangsung di dalam ruang kuliah yang dipenuhi teori dan presentasi. Kadang, pemahaman justru tumbuh lebih kuat ketika mahasiswa turun langsung melihat bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana pelayanan publik dijalankan, dan bagaimana informasi diproduksi lalu disebarkan kepada masyarakat.
Suasana semacam itu terlihat dalam kunjungan mahasiswa semester enam Jurusan Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Wathan Mataram ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Selasa (12/05/2026). Kegiatan outing class atau visitasi tersebut bukan sekadar agenda akademik rutin, melainkan ruang belajar yang mempertemukan dunia teori dengan praktik pelayanan publik secara nyata.
Rombongan mahasiswa dipimpin Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mourris Sagara, MM, dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Nurmila A. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, para mahasiswa diajak memahami bagaimana sistem komunikasi pemerintahan bekerja di era digital yang serba cepat.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa birokrasi modern tidak lagi hanya identik dengan urusan administrasi yang kaku. Pemerintah daerah kini dituntut hadir sebagai pusat layanan informasi yang responsif, terbuka, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Wajah Pemerintah Ada pada Cara Menyampaikan Informasi
Dalam pemaparannya, Nurmila A menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram memiliki empat bidang utama, yakni Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), serta Bidang Statistik.
Menurutnya, seluruh bidang tersebut saling terhubung dan bekerja dalam koordinasi yang erat demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Dalam melaksanakan tugas, kami selalu mengedepankan koordinasi antarbidang agar pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” ungkap Nurmila.
Penjelasan itu memberi gambaran kepada mahasiswa bahwa tata kelola pemerintahan modern membutuhkan sinergi lintas bidang. Tidak ada lagi ruang bagi kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Informasi publik, keamanan data, layanan pengaduan, hingga statistik pemerintahan harus berjalan dalam satu sistem yang saling mendukung.
Secara khusus, Bidang PIKP disebut memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Bidang ini mengelola layanan kehumasan, SP4N-LAPOR!, PPID, LPPL Radio Suara Kota 105 FM, hingga Call Center 112.
Dalam era digital saat ini, fungsi kehumasan pemerintah menjadi semakin penting. Pemerintah tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan pekerjaannya kepada publik secara cepat, akurat, dan transparan.
“Salah satu tugas dan fungsi Bidang PIKP yang paling sentral adalah kehumasan. Apa yang dikerjakan oleh kehumasan menjadi gambaran wajah Kota Mataram dan garda terdepan Pemerintah Kota Mataram dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa citra pemerintah bukan hanya dibangun melalui program pembangunan fisik, tetapi juga lewat komunikasi yang baik dengan masyarakat. Informasi yang lambat, tidak jelas, atau tidak transparan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Belajar Pelayanan Publik dari Ruang Diskusi Hingga Studio Radio
Kegiatan visitasi tersebut semakin menarik ketika para mahasiswa mulai aktif berdiskusi. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, memperlihatkan antusiasme mereka dalam memahami tantangan komunikasi publik di lapangan.
Salah satu pertanyaan datang dari Nasrullah, mahasiswa asal Kepulauan Bajo, yang menyoroti strategi pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah.
Pertanyaan itu relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses informasi yang belum merata. Di tengah derasnya arus media sosial, masih ada kelompok masyarakat yang sulit mengakses informasi digital secara cepat.
Menanggapi hal tersebut, Nurmila menjelaskan bahwa penyebarluasan informasi pemerintah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan berbagai media cetak agar informasi dapat diterima masyarakat secara luas dan cepat.
Selain itu, keberadaan LPPL Radio Suara Kota 105 FM juga menjadi salah satu instrumen penting komunikasi publik. Radio masih memiliki peran strategis, terutama bagi masyarakat yang tidak selalu terhubung dengan internet atau media digital.
Usai sesi diskusi, rombongan mahasiswa diajak mengunjungi studio LPPL Radio Suara Kota 105 FM. Di sana, mereka melihat secara langsung proses penyiaran dan penyebarluasan informasi publik melalui media radio.
Pengalaman tersebut memberi perspektif baru bahwa pelayanan informasi pemerintah tidak hanya berlangsung di meja kantor, tetapi juga melalui media yang terus bekerja menjangkau masyarakat setiap hari.
Dalam konteks pendidikan, kunjungan seperti ini memiliki nilai penting karena membuka ruang interaksi antara dunia akademik dan praktik birokrasi.
Mahasiswa tidak hanya belajar konsep administrasi publik dari buku, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana pelayanan publik dijalankan, bagaimana komunikasi dibangun, dan bagaimana pemerintah menjaga hubungan dengan masyarakat.
Di tengah tantangan era digital yang terus berubah, birokrasi membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami teori pemerintahan, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Karena pada akhirnya, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, melainkan dari seberapa baik negara mampu hadir dan berkomunikasi dengan warganya. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun ppid kota mataram
