CERAKEN.ID — Tidak setiap percakapan tentang korupsi harus dimulai dari ruang sidang atau operasi tangkap tangan. Ada kalanya ia lahir dari ruang yang lebih akrab: taman kota, panggung seni, senam pagi, pemutaran film, hingga sebuah podcast yang mempertemukan negara dengan warganya.
Di sanalah korupsi tidak lagi hanya dibahas sebagai perkara hukum, melainkan sebagai soal kebudayaan, pendidikan, dan cara hidup bersama.
Dalam Podcast Bale Mentaram Episode 1: Mataram Memulai, Negeri Berbenah: Menanam Integritas dari Bumi Sasak yang dipandu Dedy Aryo dan diunggah melalui kanal YouTube Suara Kota 105FM pada 18 Juni 2026, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, mengajak publik melihat wajah lain lembaga antirasuah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan semata penindakan, melainkan upaya panjang membangun karakter bangsa.
KPK Bukan Sekadar Menangkap Koruptor
Di ruang percakapan yang santai itu, Dedy Aryo membuka dialog dengan pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat: mengapa KPK menyelenggarakan Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA)?
Wawan Wardiana menjawab dengan lugas bahwa persepsi publik terhadap KPK selama ini terlalu banyak dibentuk oleh pemberitaan penindakan.
“Masyarakat harus tahu juga bahwa tugas KPK itu bukan hanya nangkapin orang. Memang yang sering terlihat di media adalah operasi penindakan. Tetapi jangan lupa, KPK juga punya tugas pencegahan melalui perbaikan sistem, dan yang ketiga melalui pendidikan, yaitu menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh masyarakat.”
Baginya, sistem yang baik tetap dapat ditembus jika manusianya tidak berintegritas. Karena itu, pendidikan menjadi fondasi yang tidak kalah penting dibanding penindakan maupun pencegahan administratif.
KPK kemudian memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi yang diringkas dalam akronim Jumat Bersepeda KK: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Nilai-nilai itu, kata Wawan, ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, “mulai dari PAUD sampai orang yang menjelang maut.”
Mataram Dipilih Bukan Karena Kebetulan
Host Dedy Aryo kemudian mengajukan pertanyaan yang menjadi rasa ingin tahu banyak warga: mengapa Kota Mataram menjadi titik awal gerakan ini di Nusa Tenggara Barat?
Jawabannya ternyata tidak sederhana.
Menurut Wawan, Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi telah berlangsung sejak 2021, dimulai dari Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Bali, hingga akhirnya bergerak ke wilayah timur Indonesia. Perubahan pendekatan juga dilakukan.
Jika sebelumnya KPK mengundang masyarakat datang ke ibu kota provinsi menggunakan “Bus Antikorupsi”, kini justru KPK yang mendatangi kabupaten, kota, bahkan desa.
Mataram dipilih karena telah lebih dahulu dideklarasikan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi.
“Kota Mataram termasuk yang lolos menjadi kota percontohan antikorupsi. Maka mulai dari Kota Mataram inilah kita bergerak.”
Predikat tersebut bukan semata hasil penilaian terhadap pemerintah daerah, melainkan buah dari keterlibatan masyarakat.
Survei integritas, Monitoring Center for Prevention (MCP), transparansi pemerintah, hingga partisipasi publik dalam proses pembangunan menjadi bagian dari indikator yang dinilai.
Dalam pengamatannya selama beberapa hari berada di Mataram, Wawan mengaku optimistis.
“Saya melihat antusiasme masyarakat selama tiga hari ini cukup besar. Jadi saya merasa memang tidak salah Kota Mataram dijadikan kota percontohan antikorupsi.”
Antikorupsi Bertemu Adat Sasak
Salah satu bagian paling menarik dalam percakapan tersebut muncul ketika Dedy Aryo mengaitkan pendidikan antikorupsi dengan budaya lokal Sasak.
Ia mengingatkan bahwa dalam masyarakat Sasak terdapat ungkapan yang sangat ditakuti: “Ndek taoq adat kamu.” Sebuah teguran yang bukan sekadar kemarahan, tetapi penilaian moral bahwa seseorang telah keluar dari tata nilai masyarakatnya.
Pertanyaan itu membuka ruang diskusi yang lebih luas.
Apakah KPK siap menggunakan kebudayaan lokal sebagai media pendidikan antikorupsi?
Jawaban Wawan sangat terbuka.
“Nilai Jumat Bersepeda KK tetap, tetapi metodenya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.”
Karena itu KPK menggandeng tokoh agama, tokoh adat, komunitas seni, hingga kelompok perempuan.
Menurutnya, pesan antikorupsi justru akan lebih kuat ketika disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya masyarakat.
“Kalau KPK yang ngomong anti korupsi, orang bilang memang sudah tugasnya. Tapi kalau tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bicara, masyarakat akan lebih mendengar.”
Ia bahkan menyinggung nilai-nilai budaya Sasak seperti maliq, tindih, dan ilaq yang menurutnya memiliki irisan dengan nilai integritas yang sedang dibangun KPK.
Di titik ini, pemberantasan korupsi tidak lagi berdiri sebagai proyek birokrasi, tetapi menemukan ruang hidupnya dalam kebudayaan lokal.
Emak-emak, Seniman, hingga Media Sosial
Bagi Wawan, pendidikan antikorupsi tidak boleh bergantung pada ceramah formal.
Siapa pun dapat mengambil peran.
Guru dapat mengajarkan kejujuran kepada muridnya.
Seniman dapat membuat lagu, film, atau pertunjukan bertema integritas.
Pengguna media sosial cukup menulis pengalaman atau pandangannya mengenai antikorupsi.
“Kalau orang KPK yang ngomong sudah biasa. Tapi kalau masyarakat yang ngomong, itu jauh lebih menarik.”
Ia juga mengungkapkan bagaimana kelompok perempuan menjadi sasaran penting dalam berbagai kampanye KPK.
Wawan menjelaskan bahwa strategi tersebut berangkat dari hasil survei yang dilakukan menjelang Pemilu. Berdasarkan survei terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2019, sekitar 80 persen responden mengaku terlibat dalam money politics.
Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen merupakan perempuan, dan jika dirinci berdasarkan kelompok usia, hampir 70 persen berada pada rentang usia 25–45 tahun, kelompok yang kerap disebut sebagai “emak-emak”.
Temuan inilah yang kemudian mendorong KPK mengembangkan kampanye “Hajar Serangan Fajar”, dengan menyasar perempuan sebagai agen perubahan di lingkungan keluarga.
“Kita tahu power of emak-emak. Begitu dia ngomong, mau suami, mau anak, siapa pun biasanya nurut. Oleh sebab itu kita berikan amunisi kepada mereka berupa pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi,” ujar Wawan.
Mengacu pada hasil survei politik uang pada Pemilu sebelumnya, KPK kemudian mengembangkan gerakan yang menyasar para ibu karena dinilai memiliki pengaruh besar dalam keluarga.
Dedy Aryo menyambut penjelasan itu dengan nada ringan namun penuh makna.
“Emak-emak ini kan ras terkuat di muka bumi.”
Candaan tersebut justru memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi memang harus dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Integritas Dimulai dari Kejujuran
Percakapan juga menyentuh soal pelaporan dugaan korupsi.
Wawan mengingatkan masyarakat bahwa melapor tidak harus datang ke Jakarta.
Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital yang telah disediakan KPK.
Wawan menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center 198, surat elektronik pengaduan@kpk.go.id, Whistleblower System (KWS) di kws.kpk.go.id, maupun melalui layanan WhatsApp 0811-959-575.
Beragam kanal tersebut disediakan agar partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi semakin mudah dan terlindungi.
Namun ia memberi satu pesan penting.
“Kalau sudah lapor ke KPK, sebaiknya jangan diumumkan lagi ke media. Kalau serius memberantas korupsi, biarkan proses berjalan agar bukti-bukti tidak lebih dulu dihilangkan.”
Bagi Wawan, keberanian melapor merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam menjaga integritas. Namun keberanian itu perlu disertai kedewasaan, yakni mempercayakan proses penanganan kepada lembaga yang berwenang tanpa membuka laporan ke ruang publik sebelum proses hukum berjalan.
Di penghujung dialog, Dedy Aryo menanyakan harapan terbesar dari Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.
Jawaban Wawan kembali menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni.
“Kami tidak ingin hit and run. Kami hanya memantik. Setelah kami pergi, nilai-nilai antikorupsi harus terus hidup bersama masyarakat.”
Ia kemudian mengajak masyarakat memulai dari hal paling sederhana.
“Kalau sembilan nilai itu terasa banyak, coba satu saja dulu: jujur. Kalau jujur bisa dilakukan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, maka nilai-nilai yang lain akan mengikuti.”
Kalimat itu seolah menjadi simpulan dari seluruh percakapan.
Integritas ternyata tidak lahir dari ancaman hukuman semata. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari; dari ruang keluarga, sekolah, masjid, sanggar seni, media sosial, hingga percakapan di bale-bale kampung.
Di penghujung podcast, Wawan menutup dialog dengan sebuah pantun yang sederhana namun menyimpan harapan besar.
“Kalau jalan-jalan malam jangan lupa membawa tas. KPK beserta Kota Mataram membangun bersama integritas.”
Barangkali memang demikianlah cara sebuah kota memulai perubahan. Bukan dengan gegap gempita slogan, melainkan dengan menanamkan kejujuran sebagai adat baru yang dijaga bersama.
Dari Mataram, integritas diharapkan tumbuh bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai watak masyarakat. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: youtobe suara kota 105fm
