CERAKEN.ID — Mataram tengah memasuki babak baru dalam pembangunan perkotaan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan lingkungan, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Kota Mataram sebagai salah satu pilot project nasional penerapan konsep ekonomi sirkular.
Penunjukan tersebut bukan sekadar pengakuan atas capaian yang telah diraih, melainkan juga menjadi amanah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, saat memberikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7).
Kepercayaan Nasional untuk Transformasi Persampahan
Menurut Mohan Roliskana, penetapan Kota Mataram sebagai daerah percontohan bersama sejumlah kota lain di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap keseriusan daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak lagi berorientasi pada pembuangan, tetapi pada pemanfaatan kembali sumber daya melalui konsep ekonomi sirkular.
“Ini merupakan peluang besar bagi Kota Mataram. Kami memohon dukungan seluruh masyarakat dan DPRD karena Mataram dipercaya menjadi salah satu pilot project penerapan ekonomi sirkular. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan kerja nyata melalui sistem pengelolaan sampah yang semakin modern, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Mohan.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Mataram mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Tallo. Proyek senilai sekitar Rp70 miliar itu diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi sistem persampahan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongo, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis daur ulang.
Upaya tersebut diperkuat dengan capaian pengurangan timbunan sampah dari sumbernya yang hingga tahun 2025 telah mencapai 28 persen atau sekitar 32.492,30 ton per tahun. Angka ini menjadi modal penting untuk memperluas penerapan teknologi pengolahan modern, digitalisasi sistem pemantauan, serta pengembangan ekosistem ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat.
Penguatan Tata Kelola dan Kesejahteraan Masyarakat
Di luar sektor lingkungan, Pemerintah Kota Mataram juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,15 persen pada 2025, turun dari 8 persen pada tahun sebelumnya.
Penurunan sebesar 0,85 poin itu menjadi salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hunian, serta perluasan akses terhadap sanitasi dan air minum layak.
“Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak,” kata Mohan.
Pemerintah Kota Mataram juga dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berharap validitas data penerima manfaat semakin akurat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menegaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp249 miliar dijelaskan sebagai konsekuensi dari efisiensi belanja dan belum terealisasinya sebagian belanja pegawai yang masih menyesuaikan mekanisme pengangkatan.
Sementara itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diarahkan tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah memilih mengoptimalkan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, memperbarui basis data objek pajak, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan pada sektor pendidikan melalui penyempurnaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027. Langkah tersebut mencakup penguatan validasi data kependudukan, peningkatan kapasitas sistem digital, hingga penyediaan layanan pengaduan masyarakat yang lebih responsif demi mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan dan akuntabel.
Di sektor pelayanan publik, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat melalui integrasi layanan digital lintas perangkat daerah. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Menutup penyampaiannya, Mohan Roliskana mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pembangunan daerah.
“Seluruh masukan DPRD menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,” tutup Wali Kota. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ppid.mataramkota.go.id
