CERAKEN.ID — Api itu tidak sekadar menyala dari obor seremonial. Ia berangkat dari sebuah gagasan: bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan hukum, melainkan harus bertumpu pada kebudayaan.
Karena itulah, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih Kota Mataram sebagai titik awal Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026, pilihan tersebut sesungguhnya membawa makna simbolik yang jauh lebih dalam daripada sekadar penunjukan lokasi.
Makna itu mengemuka dalam Podcast Bale Mentaram Episode 1 bertajuk Mataram Memulai, Negeri Berbenah: Menanam Integritas dari Bumi Sasak yang tayang di kanal YouTube Suara Kota 105 FM pada 18 Juni 2026. Dipandu Dedy Aryo, perbincangan menghadirkan antara lain Guru Besar Bahasa dan Sastra Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Nuriadi, S.S., M.Hum., yang mengajak publik melihat antikorupsi melalui lensa kebudayaan Sasak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Merupakan bahaya laten yang menghambat perjalanan sebuah bangsa… Dari titik inilah perjalanan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 akan dimulai. Semoga perjalanan ini mampu menginspirasi dan semakin membesarkan api perlawanan terhadap korupsi,” ujar Dedy Aryo membuka podcast.
Lomboq, Lurus yang Menjadi Pandangan Hidup
Di tengah masyarakat, kata Sasak sering dimaknai beragam. Ada yang menghubungkannya dengan rakit, ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu yang lurus. Prof. Nuriadi mengurai akar makna tersebut melalui perspektif bahasa dan budaya.
Menurutnya, istilah Sasak lebih kuat berasal dari kata sak-sak, yang berarti “satu”, menggambarkan keyakinan kepada Yang Maha Esa sebagai dasar spiritual masyarakat Sasak.
Sementara itu, kata Lombok berasal dari kata lomboq, yang berarti lurus.
“Lomboq adalah nilai dasar yang dimiliki orang Sasak. Lurus dalam hubungan antara hamba dengan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dijadikan pedoman hidup,” jelas Prof. Nuriadi.
Dari nilai kelurusan itulah lahir dua karakter utama masyarakat Sasak: honest atau jujur, serta frankness, yakni terbuka dan terus terang. Karakter inilah yang dinilainya sangat selaras dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Saya harus mengatakan bahwa visi KPK menjadikan Mataram sebagai kota percontohan antikorupsi adalah tepat. Sangat selaras dengan nilai dasar masyarakat Sasak.”
Baginya, masyarakat yang dibangun di atas nilai kelurusan memiliki fondasi moral untuk menolak praktik-praktik koruptif sejak dari dalam dirinya.
Lima Nilai Leluhur sebagai Benteng Antikorupsi
Namun, lomboq bukan berhenti sebagai konsep filosofis. Ia menjelma menjadi seperangkat nilai yang diwariskan turun-temurun.
Prof. Nuriadi menyebut sedikitnya lima nilai utama yang menjadi benteng moral masyarakat Sasak.
“Turunan dari lomboq itu adalah tindih, maliq, merang, ilaq, dan semaiq.”
Tindih berarti mencintai dan menghargai segala sesuatu yang baik. Orang Sasak, menurutnya, dihormati bukan karena kekayaannya, melainkan karena kerendahan hati, kejujuran, dan penghormatannya kepada sesama.
Maliq merupakan pagar moral. Nilai ini mengajarkan seseorang untuk menjauhi segala hal yang dilarang karena dapat membawa aib bagi diri dan keluarga.
Kemudian ilaq, yakni rasa malu. Bukan malu dalam arti negatif, melainkan rasa malu melakukan tindakan tercela yang dapat mencoreng nama baik keluarga maupun masyarakat.
Nilai berikutnya adalah merang, yaitu keberanian bersikap tegas terhadap keburukan.
“Merang artinya bersikap tegas bahkan memerangi korupsi,” tegasnya.
Sedangkan semaiq mengajarkan hidup secukupnya, menerima rezeki dengan syukur tanpa dikuasai kerakusan.
Bagi Prof. Nuriadi, justru hilangnya makna “cukup” itulah yang menjadi pintu masuk lahirnya korupsi.
Empat Kesadaran Menjadi Fondasi Integritas
Ketika host menanyakan bagaimana membangun keberanian masyarakat untuk melapor dan menjaga integritas, Prof. Nuriadi tidak langsung berbicara tentang sistem hukum.
Ia memulai dari kata yang sederhana: kesadaran.
“Cara membangun integritas diawali dengan berkesadaran dulu.”
Ia kemudian menjelaskan empat lapis kesadaran yang harus dimiliki setiap manusia.
Pertama, kesadaran spiritual, yaitu keyakinan bahwa seluruh kehidupan berada dalam pengawasan Tuhan sehingga korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral.
Kedua, kesadaran kultural, yakni kesadaran menjaga kehormatan keluarga, leluhur, dan identitas budaya.
Ketiga, kesadaran sosial, yaitu memahami bahwa tindakan seseorang akan memengaruhi nama baik komunitas, lembaga, maupun masyarakat tempat ia berasal.
Keempat adalah kesadaran profesional, yakni menjalankan tugas sesuai aturan dan etika jabatan.
“Masalahnya kadang kesadaran itu on, kadang off. Yang paling mampu menjaga agar tetap on adalah kesadaran spiritual.”
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa integritas bukan sekadar kemampuan menolak suap, melainkan hasil dari pendidikan karakter yang berlangsung sepanjang hidup.
Muatan Lokal sebagai Investasi Karakter
Prof. Nuriadi menilai perjuangan melawan korupsi akan jauh lebih kuat apabila nilai-nilai antikorupsi dipadukan dengan kearifan lokal dalam dunia pendidikan.
Menurutnya, falsafah Sasak semestinya tidak berhenti menjadi pengetahuan budaya, tetapi masuk ke ruang kelas sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.
“Alangkah baiknya konten nilai-nilai antikorupsi diselaraskan dengan nilai-nilai kelokalan atau kearifan lokal, kemudian menjadi bagian dari mata pelajaran sejak dini.”
Ia membayangkan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat Sasak, nilai-nilai budaya, hingga falsafah hidup masyarakat dapat digunakan sebagai media pendidikan integritas.
Ketika Dedy Aryo menyinggung tokoh Cupak dan Gerantang sebagai simbol pertarungan antara kerakusan dan kebajikan, Prof. Nuriadi mengakui bahwa kekayaan budaya semacam itu mulai jarang mendapat ruang dalam pembelajaran.
“Agak susah karena tidak menjadi bagian dari prioritas pembelajaran dan pembinaan,” katanya.
Padahal, menurutnya, pendidikan karakter memang tidak menghasilkan perubahan secara instan. Ia bekerja perlahan, tetapi membentuk manusia dalam jangka panjang.
Mataram Memulai, Indonesia Belajar
Di penghujung perbincangan, Prof. Nuriadi menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kota Mataram sebagai kota percontohan antikorupsi. Baginya, capaian tersebut bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi harus menjadi kebanggaan bersama masyarakat.
“Masyarakat harus merasa memiliki pencapaian ini, memiliki sense of belonging, sehingga bersama-sama menjaga Kota Mataram tetap menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia.”
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan.
Program pendidikan dan pencegahan yang dijalankan KPK, menurutnya, perlu terus diperkuat dan dipublikasikan agar masyarakat melihat bahwa perang melawan korupsi sesungguhnya dimulai dari ruang-ruang pendidikan, keluarga, dan kebudayaan.
Pesan penutup yang disampaikannya sederhana, tetapi mengandung kedalaman makna.
“Mari kita merasa memiliki negeri ini. Menjadi orang baik adalah syarat mutlak untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Jangan sampai keluarga dan masyarakat rusak karena perbuatan kita sendiri.”
Host Dedy Aryo kemudian menutup podcast dengan simpulan yang merangkum seluruh percakapan hari itu.
“Kata ‘cukup’, meminjam ungkapan Prof. Nuriadi, adalah kata yang sederhana. Namun, tidak semua orang mengenalnya, terutama para koruptor. Kita berharap dari Timur Indonesia, integritas tumbuh dan api perlawanan terhadap korupsi terus menyala.”
Barangkali memang di situlah letak kekuatan sesungguhnya. Korupsi lahir dari keserakahan yang tak mengenal batas, sedangkan kebudayaan mengajarkan manusia mengenal batas itu.
Di tanah yang sejak lama memaknai lomboq sebagai jalan hidup, integritas bukan sekadar slogan. Ia adalah warisan. Dan dari warisan itulah Mataram memulai sebuah ikhtiar: menjadikan budaya sebagai benteng pertama melawan korupsi. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: youtobe suara kota 105fm
