CERAKEN.ID — Tidak semua capaian pembangunan dapat langsung terlihat dalam bentuk gedung baru atau jalan yang semakin lebar. Ada kalanya keberhasilan justru hadir dalam angka yang tampak sederhana, tetapi menyimpan cerita besar tentang kehidupan masyarakat.
Di Kota Mataram, penurunan angka kemiskinan sepanjang 2025 menjadi salah satu penanda bahwa pembangunan mulai menyentuh ruang yang paling mendasar: kesejahteraan warga.
Angka kemiskinan Kota Mataram tercatat turun dari 8 persen pada 2024 menjadi 7,15 persen pada 2025. Penurunan sebesar 0,85 poin persentase itu bukan sekadar statistik tahunan. Di baliknya terdapat ribuan keluarga yang perlahan keluar dari tekanan ekonomi, memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik, serta memiliki akses yang semakin luas terhadap layanan dasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak,” ujar Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, saat menyampaikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7).
Ucapan itu mengandung pesan bahwa pembangunan bukan sekadar mengejar capaian administratif, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak bagi kehidupan masyarakat.
Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas rumah layak huni, hingga perluasan akses sanitasi dan air minum layak menjadi rangkaian ikhtiar yang saling menopang dalam mengurangi kerentanan warga.
APBD Bukan Sekadar Angka, tetapi Instrumen Kepercayaan
Di balik setiap program pembangunan, terdapat pengelolaan keuangan yang menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar dapat dijalankan secara efektif. Karena itu, Pemerintah Kota Mataram menegaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp249 miliar dijelaskan sebagai konsekuensi dari efisiensi belanja serta belum terealisasinya sebagian belanja pegawai yang masih menyesuaikan mekanisme pengangkatan.
Dalam konteks pemerintahan modern, efisiensi bukan berarti pembangunan diperlambat. Sebaliknya, setiap rupiah diupayakan digunakan secara lebih tepat sasaran sehingga anggaran publik tidak sekadar habis dibelanjakan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Di sinilah kepercayaan publik dibangun; bahwa uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Meningkatkan PAD Tanpa Membebani Masyarakat
Menariknya, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Mataram memilih jalan yang relatif bijak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai objek penambahan beban melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
Sebaliknya, strategi yang ditempuh diarahkan pada digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, pembaruan basis data objek pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Pilihan kebijakan ini menunjukkan perubahan cara pandang dalam mengelola pemerintahan. Pendapatan daerah tidak lagi semata-mata bertumpu pada penambahan pungutan, melainkan melalui pembenahan sistem, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan aset yang lebih produktif.
Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah dapat diperkuat tanpa mengurangi daya beli masyarakat ataupun menghambat aktivitas pelaku usaha.
Yang Paling Penting adalah Manfaatnya bagi Warga
Bagi masyarakat Kota Mataram, seluruh capaian tersebut sesungguhnya bermuara pada satu hal: kualitas hidup yang semakin baik. Ketika angka kemiskinan menurun, semakin banyak keluarga memiliki peluang memenuhi kebutuhan dasar, menyekolahkan anak-anaknya, dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.
Pengelolaan APBD yang lebih efisien juga membuka ruang agar anggaran pembangunan dapat terus diarahkan pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, hingga pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas.
Sementara strategi peningkatan PAD tanpa membebani warga memberi sinyal positif bagi iklim investasi dan dunia usaha. Ketika sistem administrasi semakin tertata dan pelayanan semakin digital, masyarakat memperoleh kemudahan, pemerintah mendapatkan penerimaan yang lebih optimal, dan dunia usaha memiliki kepastian dalam beraktivitas.
Pada akhirnya, pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang hanya menghasilkan laporan keuangan yang rapi atau grafik pertumbuhan yang terus menanjak. Pembangunan yang bermakna adalah ketika setiap kebijakan mampu menghadirkan rasa aman, membuka kesempatan, dan menumbuhkan harapan bagi masyarakatnya.
Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram menjadi salah satu isyarat bahwa arah itu sedang ditempuh. Tantangan tentu masih ada, tetapi langkah menuju kota yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih menyejahterakan telah mulai menemukan pijakannya. (aks)
