CERAKEN.ID — Mataram tidak sedang berbicara tentang korupsi melalui ruang-ruang seminar yang formal atau forum birokrasi yang kaku. Pada akhir pekan, 13–14 Juni 2026, pesan antikorupsi justru hadir di tengah keramaian warga yang menikmati waktu bersama keluarga di Taman dan Lapangan Sangkareang.
Melalui rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kota Mataram menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat: nonton bareng film edukatif, senam massal, hingga deklarasi antikorupsi.
Ribuan warga dari berbagai kalangan larut dalam suasana yang hangat dan partisipatif. Anak-anak bermain di wahana hiburan, para orang tua berkumpul bersama keluarga, sementara di sisi lain sebuah layar besar menayangkan film-film pendek yang mengajak masyarakat merenungkan persoalan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi gambaran bahwa pendidikan antikorupsi tidak selalu harus disampaikan melalui ceramah panjang, tetapi dapat hadir dalam bentuk yang sederhana, menyenangkan, dan mudah dipahami.
Film sebagai Bahasa Integritas
Sabtu malam (13/6), Taman Sangkareang menjadi ruang belajar terbuka bagi masyarakat. Tiga film pendek berjudul Pirates of Sepuluh Ribuan, Rahasia Umum, dan Review Klinik Baru diputar secara bergantian.
Masing-masing film berdurasi sekitar 15 menit dan mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, dunia kesehatan, hingga pendidikan karakter bagi anak-anak.
Antusiasme warga terlihat tinggi. Mereka yang semula hanya menemani anak-anak bermain perlahan berkumpul di depan layar besar untuk menyaksikan cerita-cerita yang sarat pesan moral tersebut.
Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, jajaran Pemerintah Kota Mataram, serta berbagai elemen masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Mataram, pendekatan melalui film dinilai mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. Pesan-pesan integritas yang sering kali terdengar abstrak menjadi lebih mudah dipahami karena dikaitkan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengapresiasi langkah KPK yang menghadirkan pendidikan antikorupsi secara langsung kepada masyarakat.
“Ini menjadi kegiatan yang sangat kuat karena dilakukan langsung bersama masyarakat. Tidak hanya menyasar penyelenggara pemerintahan, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Nilai integritas, kata dia, bukan sekadar slogan, melainkan budaya yang harus ditanamkan sejak dini.
“Tagline ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mari kita memulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil untuk menghindari praktik-praktik yang bersifat koruptif. Budaya integritas harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari,” katanya.
Kota Percontohan dan Tanggung Jawab Moral
Kehadiran Roadshow JNBA di Mataram memiliki makna yang lebih luas karena bertepatan dengan posisi Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang ditetapkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi di Indonesia.
Pengakuan tersebut, menurut Mohan Roliskana, bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga amanah yang harus dijaga bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Ia menilai keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih tidak mungkin dicapai tanpa partisipasi aktif warga.
“Ini merupakan penghargaan bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Kota Mataram. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk terus menjaga dan merawat kepercayaan tersebut dengan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bertanggung jawab dan berintegritas,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Ia menegaskan bahwa fungsi KPK tidak hanya sebatas penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui pendidikan.
“KPK tidak hanya menangkap orang. Kami juga memiliki tugas besar untuk memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat agar budaya antikorupsi tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wawan memperkenalkan sembilan nilai dasar antikorupsi yang dirumuskan dalam akronim Jumat Bersepeda KK: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas.
“Melalui film dan media kreatif lainnya, kami ingin menyampaikan pesan bahwa integritas adalah tanggung jawab bersama. Film yang ditayangkan malam ini merupakan karya masyarakat Indonesia. KPK hanya memfasilitasi agar pesan-pesan antikorupsi dapat tersampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami,” ujarnya.
Suasana malam itu ditutup dengan pantun yang disampaikan Wawan dan disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.
“Kalau jalan-jalan malam, jangan lupa membawa tas. KPK bersama Kota Mataram, sama-sama menjaga integritas.”
Dari Gerakan Tubuh Menuju Gerakan Sosial
Semangat antikorupsi berlanjut keesokan harinya. Minggu pagi (14/6), ribuan masyarakat Kota Mataram bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) memadati Lapangan Sangkareang untuk mengikuti senam bersama dalam rangkaian yang sama.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Mataram Hj. Lale Rasminingsih Alwan Basri, para kepala OPD, serta masyarakat dari berbagai penjuru kota.
Sejak pagi, lapangan dipenuhi peserta yang mengikuti gerakan senam dengan penuh semangat. Namun kegiatan ini tidak semata-mata bertujuan menjaga kebugaran fisik. Di balik suasana yang meriah, terdapat pesan bahwa membangun budaya antikorupsi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam ruang-ruang sosial yang inklusif.
Usai senam bersama, seluruh peserta mengikuti Deklarasi Antikorupsi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya menanamkan nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Mataram memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat tumbuh dari ruang-ruang publik yang akrab dengan kehidupan warga.
Dari layar film yang menyentuh kesadaran hingga lapangan senam yang menyatukan ribuan orang, integritas tidak lagi menjadi wacana yang jauh dari masyarakat, melainkan gerakan bersama yang hidup di tengah keseharian. Di sanalah harapan tentang pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berintegritas menemukan pijakan yang nyata.(*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ppid kota mataram
